Dari 96 Juta Suara ke Angka Survei yang Turun, Istana Diuji Menjaga Kepercayaan Publik

Beritabanten.com – Politik selalu berhadapan dengan satu hal yang tidak pernah statis: kepercayaan masyarakat. Hari ini dukungan bisa menjadi kekuatan besar bagi sebuah pemerintahan, tetapi esok dapat berubah menjadi tantangan ketika publik mulai mengevaluasi kinerja dan kebijakan yang dijalankan.

Polemik terbaru muncul setelah Istana menyatakan bahwa pemerintah tidak bekerja untuk mengejar angka survei, menyusul hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta seluruh jajaran kabinet untuk fokus bekerja dan menjalankan program, bukan mengejar popularitas berdasarkan hasil survei.

Menurut Istana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata angka kepuasan publik, melainkan sejauh mana program yang dijalankan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, pernyataan tersebut kembali mengingatkan publik pada narasi politik Istana beberapa bulan sebelumnya ketika besarnya dukungan elektoral menjadi salah satu argumen utama untuk menegaskan legitimasi pemerintahan.

Pada April 2026, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut dukungan lebih dari 96 juta pemilih menjadi bukti bahwa masyarakat lebih percaya kepada Presiden Prabowo dibandingkan kritik dari sejumlah pengamat.

Angka tersebut merujuk pada perolehan suara pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 yang mencapai 96.214.691 suara.

Dua narasi tersebut sebenarnya berasal dari konteks yang berbeda. Dukungan 96 juta suara merupakan legitimasi politik hasil pemilu, sementara survei kepuasan publik menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan setelah berjalan.

Namun dalam komunikasi politik, keduanya memiliki satu titik temu: sama-sama berbicara tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat.

Ketika dukungan publik berada pada angka tinggi, suara pemilih dan hasil survei sering menjadi simbol kuatnya kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, ketika angka kepuasan menurun, pemerintah cenderung menekankan bahwa keberhasilan tidak boleh hanya diukur dari survei.

Perubahan cara menyampaikan pesan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan dari sebagian kalangan. Apakah angka dukungan publik hanya penting ketika menunjukkan tren positif, sementara ketika turun dianggap tidak lagi menjadi ukuran utama?

Dalam demokrasi, survei sebenarnya bukan sekadar perlombaan popularitas. Ia merupakan salah satu instrumen untuk membaca suara masyarakat, mengukur kepuasan, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah.

Pemerintah tentu tidak harus mengambil keputusan hanya demi meningkatkan angka survei. Sebab, tidak semua kebijakan yang benar secara substansi selalu menghasilkan kepuasan instan.

Namun, mengabaikan hasil survei juga bukan pilihan yang tepat. Sebab angka kepuasan publik dapat menjadi sinyal apakah program pemerintah sudah benar-benar dirasakan manfaatnya atau masih terdapat jarak antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat.

Tantangan terbesar pemerintah Prabowo saat ini bukan sekadar menjaga citra politik, melainkan membuktikan bahwa berbagai program prioritas mampu memberikan dampak nyata.

Mulai dari perbaikan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pelayanan publik, hingga program sosial yang dijanjikan menjadi pekerjaan besar yang akan menentukan bagaimana publik menilai pemerintahan ke depan.

Pada akhirnya, kepercayaan rakyat tidak hanya dibangun melalui angka pemilu atau hasil survei. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman sehari-hari masyarakat ketika merasakan apakah negara hadir dan memberikan perubahan.

Sebab dalam politik, suara rakyat memang menjadi awal legitimasi, tetapi kinerja pemerintahanlah yang akan menentukan apakah kepercayaan itu bertahan. (Red)