Survei SMRC vs IDM Terpaut 30 Persen, Pemerintah Hadapi Dua Gambaran Berbeda soal Kepuasan Prabowo

Beritabanten.com – Dua survei nasional dengan hasil yang berlawanan menghadirkan gambaran berbeda mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto. Di satu sisi, survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingkat kepuasan publik mengalami penurunan. Di sisi lain, Indonesia Development Monitoring (IDM) justru merilis angka kepuasan yang jauh lebih tinggi.

SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen. Sementara IDM menyebut tingkat kepuasan publik mencapai 81,5 persen. Selisih kedua angka tersebut mencapai 30,4 poin persentase, sebuah perbedaan yang cukup besar dalam membaca persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Yang menarik, kedua lembaga tersebut melakukan survei dalam periode yang hampir berdekatan. SMRC melakukan pengumpulan data pada 5–19 Juli 2026, sedangkan IDM melaksanakan survei pada 11–20 Juli 2026. Artinya, terdapat rentang waktu pengambilan data yang saling beririsan selama sembilan hari.

Perbedaan hasil tersebut kemudian memunculkan pertanyaan di ruang publik: survei mana yang paling menggambarkan kondisi sebenarnya?

Secara metodologi, perbedaan hasil survei dapat terjadi karena sejumlah faktor. Mulai dari desain penelitian, jumlah responden, metode pengambilan sampel, karakteristik responden, pertanyaan yang diajukan, hingga cara pengolahan data. Karena itu, angka survei tidak dapat dibaca hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga harus dilihat dari proses penelitian yang melatarbelakanginya.

Pemerintah sendiri menyatakan tidak akan menjadikan satu hasil survei sebagai satu-satunya ukuran dalam membaca tingkat kepuasan masyarakat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) M. Qodari menyebut pemerintah akan melihat berbagai hasil survei sebagai bahan evaluasi sebelum mengambil kesimpulan mengenai persepsi publik.

Namun, munculnya survei IDM dengan angka kepuasan 81,5 persen juga menjadi sorotan karena publik mempertanyakan keterbukaan profil lembaga tersebut. Informasi mengenai sejarah organisasi, struktur kelembagaan, tim peneliti, hingga rekam jejak penelitian IDM belum banyak tersedia secara luas.

Hal serupa juga menjadi perhatian terhadap Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman. Ia dikenal sebagai figur yang menyampaikan hasil survei IDM kepada publik, tetapi informasi mengenai latar belakang akademik, pengalaman riset, maupun perjalanan profesionalnya belum banyak diketahui secara terbuka.

Kondisi tersebut tidak otomatis menunjukkan bahwa hasil survei IDM tidak valid. Setiap lembaga tetap memiliki hak melakukan penelitian opini publik. Namun, semakin besar pengaruh sebuah survei terhadap perdebatan politik nasional, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi metodologi dan rekam jejak lembaga penyelenggaranya.

Di sisi lain, SMRC memiliki sejarah panjang dalam dunia survei politik Indonesia. Lembaga yang dipimpin oleh Prof. Saiful Mujani tersebut telah lama melakukan riset mengenai perilaku pemilih, demokrasi, dan opini publik.

Perbedaan hasil antara SMRC dan IDM pada akhirnya menjadi ujian bagi publik dalam membaca data politik secara kritis. Survei bukan hanya soal angka tinggi atau rendah, melainkan bagaimana data tersebut diperoleh, diuji, dan dipertanggungjawabkan.

Bagi pemerintah, dua hasil survei yang bertolak belakang seharusnya tidak hanya dipilih berdasarkan angka yang paling menguntungkan. Baik angka kepuasan 51,1 persen maupun 81,5 persen perlu dibaca sebagai masukan untuk memahami persepsi masyarakat dan menentukan langkah kebijakan berikutnya. (Red)