Beritabanten.com – Di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, satu pola kebijakan terlihat jelas: banyak program besar diluncurkan dengan cepat, berskala nasional, tetapi dengan persiapan yang dinilai belum matang. Program-program tersebut umumnya langsung dibuat universal dan menyasar masyarakat luas, namun justru memunculkan berbagai persoalan di lapangan. Contoh paling nyata adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini sejak awal diposisikan sebagai solusi besar untuk mengatasi stunting dan persoalan anak sekolah yang kekurangan asupan makanan bergizi. Namun karena dijalankan secara luas dan cepat, berbagai persoalan muncul, mulai dari kualitas makanan yang tidak konsisten, distribusi yang belum sepenuhnya siap, hingga kasus keracunan di sejumlah daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa skala program belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan sistem.
Di tengah pola tersebut, sempat muncul pula pendekatan yang secara simbolik dapat disebut sebagai “gentengisasi”. Istilah ini menggambarkan cara kebijakan yang cenderung reaktif: ketika ada persoalan, respons diberikan dengan segera untuk menambal bagian yang terlihat. Namun, akar persoalan belum tentu diselesaikan secara menyeluruh. Pendekatan semacam ini dapat membuat pemerintah terlihat aktif dan responsif, tetapi belum tentu menghasilkan penyelesaian yang efektif dan berkelanjutan.
Kini, pola tersebut berlanjut melalui gagasan terbaru yang dapat disebut sebagai “rekeningisasi”, yaitu pembukaan rekening bank secara massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas dengan biaya yang ditanggung negara. Seperti program sebelumnya, pendekatan ini kembali bersifat luas dan langsung. Padahal, sebagian masyarakat telah memiliki rekening bank. Risiko yang muncul pun perlu diperhitungkan, mulai dari duplikasi kepemilikan rekening, rekening yang tidak aktif, hingga potensi pemborosan anggaran apabila kebijakan diterapkan tanpa pemetaan kebutuhan yang akurat.
Dari MBG, KDMP, gentengisasi, hingga rekeningisasi, terlihat satu benang merah: program besar, cepat, universal, tetapi berisiko tidak diimbangi kesiapan yang memadai. Dalam jangka pendek, pendekatan semacam ini memang dapat terlihat kuat secara politik karena dampaknya langsung dirasakan dan mudah dikomunikasikan kepada publik. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan yang terlalu cepat dan luas tanpa persiapan matang berisiko melahirkan persoalan baru, baik dari sisi implementasi, efektivitas maupun beban keuangan negara. Intinya sederhana: negara memang terlihat banyak bergerak, tetapi banyak bergerak belum tentu berarti tepat sasaran. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan