Partai Baru, Orang Lama: Dari Nazaruddin hingga Ahmad Rofiq, Daur Ulang Politik Tanpa Pembaruan

Beritabanten.com — Kemunculan partai-partai baru menjelang Pemilu 2029 kembali memunculkan optimisme semu tentang lahirnya alternatif politik di Indonesia. Nama-nama seperti Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Gema Bangsa, dan Partai Gerakan Rakyat mulai mengisi ruang publik dengan narasi perubahan. Namun jika dilihat lebih dalam—siapa aktor di baliknya—yang terjadi bukanlah regenerasi, melainkan reproduksi elite lama dalam wadah baru. Politik Indonesia tampak bergerak, tetapi sebenarnya berputar di tempat.

Kasus paling mencolok adalah Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, yang kini berada di balik Partai Rakyat Indonesia. Nazaruddin bukan hanya politisi lama, tetapi juga simbol dari praktik politik lama—lengkap dengan jaringan, pengalaman, dan kontroversinya. Ketika figur seperti ini kembali muncul dengan kendaraan baru, maka yang sedang kita saksikan bukan pembaruan, melainkan reposisi kekuasaan. Dalam perspektif Angelo Panebianco, ini adalah bentuk klasik dari elite-driven party formation: partai dibentuk bukan karena kebutuhan masyarakat, tetapi karena kebutuhan elite untuk tetap relevan dalam sistem politik.

Pola yang sama terlihat pada Ahmad Rofiq, Ketua Umum Partai Gema Bangsa, yang sebelumnya berada dalam lingkar elite NasDem dan Perindo. Ia bukan outsider, melainkan insider yang berpindah kendaraan. Partai Gema Bangsa dalam konteks ini bukanlah gerakan baru, melainkan derivasi dari jaringan lama yang direorganisasi. Ini menunjukkan bahwa pembentukan partai baru di Indonesia sering kali bukan proses bottom-up, tetapi top-down—didorong oleh kalkulasi elite, bukan aspirasi sosial.

Sementara itu, Partai Gerakan Rakyat lahir dari jaringan relawan politik yang sebelumnya aktif dalam kontestasi nasional, terutama yang beririsan dengan figur Anies Baswedan. Relawan yang awalnya cair kemudian dilembagakan menjadi partai formal. Dalam teori Samuel P. Huntington, partai seperti ini belum mencapai tahap institutionalization, karena masih bergantung pada momentum figur, bukan pada struktur sosial yang stabil. Tanpa akar yang kuat, partai akan sulit bertahan dalam jangka panjang.

Masalah utama dari ketiga contoh ini adalah tidak adanya basis sosial yang jelas. Mengacu pada teori Lipset dan Rokkan, partai yang kuat lahir dari social cleavage—pembelahan sosial yang nyata seperti kelas pekerja, petani, agama, atau wilayah. Namun Partai Rakyat Indonesia, Partai Gema Bangsa, dan Partai Gerakan Rakyat tidak secara tegas merepresentasikan pembelahan tersebut. Mereka menggunakan narasi umum seperti “pro-rakyat” dan “anti-elit”, tetapi tanpa diferensiasi konkret. Akibatnya, mereka tidak menciptakan pemilih baru, melainkan hanya berebut pemilih lama.

Kondisi ini diperparah oleh struktur sistem politik Indonesia yang cenderung eksklusif. Teori Katz dan Mair tentang cartel party menjelaskan bagaimana partai-partai besar menguasai akses terhadap sumber daya negara, jaringan politik, dan logistik pemilu. Dalam sistem seperti ini, partai baru seperti yang dibangun oleh Nazaruddin, Ahmad Rofiq, dan jaringan relawan politik tidak masuk ke arena yang setara. Mereka boleh berdiri secara formal, tetapi peluang untuk berkembang secara substantif sangat terbatas.

Akibatnya, yang muncul adalah fenomena fragmentasi semu, sebagaimana dijelaskan oleh Duverger. Jumlah partai bertambah, tetapi tidak diikuti dengan diferensiasi ideologis yang signifikan. Publik melihat banyak pilihan, tetapi sebenarnya memilih variasi dari hal yang sama—elite lama, narasi lama, dan strategi lama. Demokrasi menjadi ramai secara jumlah, tetapi miskin secara substansi.

Fenomena ini lebih tepat disebut sebagai elite circulation without renewal—perputaran elite tanpa pembaruan. Nazaruddin tidak keluar dari sistem, ia hanya berpindah kendaraan. Ahmad Rofiq tidak membangun kekuatan baru dari bawah, tetapi membawa jaringan lama ke wadah baru. Relawan politik tidak menjadi gerakan sosial mandiri, tetapi dilembagakan menjadi partai tanpa basis yang benar-benar kuat. Jika pola ini terus berulang, maka masa depan partai-partai baru tersebut hampir bisa diprediksi. Mereka akan ikut pemilu, mencoba menarik perhatian, tetapi kesulitan menembus ambang batas parlemen. Sebagian akan bertahan sebagai partai kecil, sebagian lain akan menghilang atau kembali berintegrasi dengan partai besar.

Pada akhirnya, kemunculan Partai Rakyat Indonesia (Muhammad Nazaruddin), Partai Gema Bangsa (Ahmad Rofiq), dan Partai Gerakan Rakyat bukanlah tanda lahirnya politik baru di Indonesia. Ini adalah tanda bahwa politik lama sedang mencari bentuk baru untuk bertahan. Dan sejarah politik Indonesia telah berulang kali menunjukkan ujungnya: partai baru tanpa basis sosial, tanpa diferensiasi ideologis, dan hanya bertumpu pada elite lama—akan berakhir dalam satu kondisi klasik: mati segan, hidup tak mampu. (Red)