Operator atau Pewaris? Masa Depan Sufmi Dasco dalam Pusaran Suksesi Gerindra

Beritabanten.com — Perbincangan mengenai masa depan Sufmi Dasco Ahmad di Partai Gerindra tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang lebih besar mengenai bagaimana kekuasaan ditransmisikan dalam partai yang sejak awal sangat bertumpu pada figur Prabowo Subianto. Pertanyaan yang kemudian muncul bukan sekadar apakah Dasco memiliki kapasitas untuk memimpin Gerindra, melainkan apakah struktur kekuasaan partai membutuhkan dirinya sebagai operator utama atau justru mulai melihatnya sebagai calon pewaris.

Perbedaan kedua posisi tersebut sangat fundamental. Operator memperoleh kekuatan terutama karena kedekatannya dengan pusat kekuasaan, kemampuan mengelola jaringan, serta efektivitas menjalankan agenda patron. Pewaris, sebaliknya, membutuhkan sesuatu yang lebih besar: legitimasi yang dapat berdiri relatif mandiri dari patron, kemampuan membangun koalisi internal, dan penerimaan sebagai simbol kesinambungan organisasi.

Karena itu, membaca posisi Dasco dalam suksesi Gerindra memerlukan pendekatan multidimensional yang menggabungkan teori politik, sosiologi kekuasaan, dan psikologi politik.

Perspektif Teori Politik: Dari Inner Circle Menuju Suksesi

Dalam teori elite klasik yang dikembangkan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca, kekuasaan politik pada dasarnya selalu terkonsentrasi pada kelompok elite yang jumlahnya lebih kecil dibandingkan massa yang diperintah. Elite tidak hanya bertahan melalui jabatan formal, tetapi melalui kemampuan mengendalikan akses terhadap sumber daya, informasi, organisasi, dan pengambilan keputusan.

Dalam konteks tersebut, Dasco dapat ditempatkan sebagai bagian dari inner circle kekuasaan di sekitar Prabowo. Nilai politiknya tidak semata-mata berasal dari posisi formalnya, tetapi dari kemampuannya menjadi penghubung antara pusat kekuasaan eksekutif, parlemen, dan struktur partai. Ia berada pada posisi yang memungkinkan dirinya menerjemahkan kehendak pusat kekuasaan ke dalam tindakan politik konkret.

Dengan demikian, Dasco lebih tepat dipahami sebagai political broker sekaligus operator elite: aktor yang memperoleh pengaruh karena mampu menghubungkan berbagai pusat kepentingan dan memastikan bahwa keputusan politik dapat bergerak melalui institusi yang berbeda. Namun, teori elite sekaligus memberikan peringatan penting: kedekatan dengan pusat kekuasaan tidak identik dengan hak untuk menggantikan pusat kekuasaan. Dalam sistem elite yang sangat terpusat, seorang operator dapat memiliki pengaruh yang sangat besar justru karena ia tidak menjadi sumber legitimasi tertinggi.

Kerangka patron–client memperjelas paradoks tersebut. Hubungan politik antara patron dan client dibangun melalui pertukaran: patron menyediakan akses, perlindungan, kepercayaan, dan sumber daya politik; sementara client memberikan loyalitas, dukungan, serta kemampuan menjalankan kepentingan patron. Dalam kerangka ini, kekuatan Dasco sekaligus merupakan sumber keterbatasannya.

Semakin dekat ia dengan Prabowo, semakin besar akses yang diperolehnya; tetapi semakin besar pula kemungkinan bahwa legitimasi politiknya dipersepsikan sebagai sesuatu yang berasal dari patron. Persoalannya menjadi berbeda ketika patron memasuki fase suksesi. Pada titik itu, seorang client harus mengubah sumber kekuatannya dari delegated authority menjadi independent authority.

Dasco harus membuktikan bahwa jaringan, loyalitas, dan pengalaman yang selama ini membuatnya efektif sebagai operator juga dapat dikonversi menjadi legitimasi untuk memimpin. Di sinilah figur seperti Hashim Djojohadikusumo memperoleh relevansi.

Hashim tidak harus memiliki posisi yang identik dengan Dasco untuk menjadi faktor penting dalam suksesi; basis kedekatan keluarga, sejarah perjuangan politik, dan akses terhadap lingkar inti kekuasaan merupakan jenis modal politik yang berbeda dari modal organisasi Dasco. Dengan demikian, kontestasi suksesi bukan semata-mata kompetisi antarindividu, melainkan kompetisi antarjenis sumber legitimasi.

Teori mengenai partai personalistik kemudian membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih struktural. Dalam partai yang sangat berpusat pada figur pendiri atau pemimpin dominan, organisasi sering kali memiliki persoalan klasik: bagaimana memindahkan loyalitas yang sebelumnya melekat pada individu kepada institusi atau penerus individu tersebut. Dalam situasi seperti itu, suksesi biasanya bergerak melalui dua mekanisme.

Pertama, hereditary succession, yaitu pewarisan melalui kedekatan keluarga, sejarah, atau simbolik. Kedua, designated succession, yaitu penunjukan figur nonkeluarga yang dianggap paling mampu menjaga kesinambungan kekuasaan. Dasco relatif kuat pada mekanisme kedua karena ia memiliki rekam jejak sebagai operator dan pengelola hubungan antaraktor.

Namun, jalur tersebut menghadapi persoalan legitimacy gap: seorang operator dapat dipercaya oleh elite tetapi belum tentu memiliki daya simbolik yang sama di mata kader dan publik. Karena itu, pertanyaan terpenting bukan apakah Dasco memiliki kekuatan untuk menjadi ketua umum, melainkan apakah Prabowo dan elite Gerindra melihat Dasco sebagai continuity figure—figur yang mampu meneruskan sistem—atau sekadar sebagai indispensable operator, aktor yang sangat penting selama sistem yang sekarang masih berjalan.

Perspektif Sosiologi Kekuasaan: Posisi Dasco dalam Struktur dan Jaringan

Dari perspektif sosiologi kekuasaan, partai politik tidak dapat dilihat hanya sebagai organisasi formal dengan ketua umum, sekretaris jenderal, dan struktur kepengurusan. Ia merupakan arena sosial tempat berbagai jenis modal politik berinteraksi. Pierre Bourdieu, misalnya, membantu menjelaskan bahwa kekuasaan dapat dibangun melalui akumulasi modal sosial, simbolik, ekonomi, dan politik. Dalam kerangka tersebut, Dasco memiliki modal sosial dan organisatoris yang relatif kuat karena posisinya memungkinkan ia berinteraksi dengan berbagai simpul kekuasaan. Namun modal sosial berbeda dengan modal simbolik.

Seseorang dapat memiliki jaringan yang luas tanpa otomatis dipandang sebagai figur yang memiliki authority untuk memimpin. Perbedaan inilah yang membuat posisi Dasco menarik. Ia memiliki modal yang sangat berguna untuk mengoperasikan sistem, tetapi suksesi membutuhkan kemampuan mengubah modal tersebut menjadi legitimasi simbolik.

Hashim memiliki jenis modal yang berbeda, terutama modal historis dan kedekatan genealogis dengan pusat kekuasaan, sementara figur seperti Sjafrie Sjamsoeddin merepresentasikan sumber modal lain yang berasal dari pengalaman negara dan jaringan institusional, khususnya tradisi militer. Ketiga figur tersebut karena itu tidak harus dipandang sebagai tiga kandidat yang bertarung secara langsung; mereka dapat dipahami sebagai representasi dari tiga sumber daya kekuasaan yang berbeda.

Teori jaringan memberikan penjelasan lebih jauh mengenai mengapa Dasco memiliki posisi strategis. Dalam jaringan politik, kekuasaan tidak selalu berada pada aktor yang paling tinggi secara hierarkis, tetapi sering kali pada aktor yang berada di antara beberapa kelompok yang berbeda. Posisi semacam ini disebut brokerage: kemampuan menghubungkan jaringan yang secara struktural terpisah.

Dasco memiliki karakteristik tersebut karena pengalamannya di parlemen, struktur partai, dan lingkungan pemerintahan membuatnya berada pada beberapa jaringan sekaligus. Keunggulan ini menjadikannya sangat berharga dalam sistem politik yang membutuhkan koordinasi lintas institusi. Akan tetapi, brokerage power memiliki kelemahan mendasar. Kekuatan broker bergantung pada keberadaan jaringan yang membutuhkan broker.

Ketika terjadi pergantian pusat kekuasaan, jaringan dapat berubah, hubungan dapat direstrukturisasi, dan posisi perantara dapat kehilangan nilai strategisnya. Karena itu, jika Dasco ingin bergerak dari operator menuju pewaris, ia harus mengubah jaringan yang selama ini bersifat vertikal—berpusat pada hubungan dengan Prabowo—menjadi jaringan horizontal yang mengikat kader, elite daerah, anggota parlemen, dan berbagai kelompok internal Gerindra secara lebih mandiri.

Dari perspektif sosiologi konflik, dinamika tersebut dapat dibaca sebagai kompetisi laten antarjenis elite, bukan sebagai pertarungan terbuka. Faksi yang memiliki kedekatan keluarga dengan pusat kekuasaan, faksi yang menguasai mesin organisasi, dan faksi yang memiliki jaringan kuat dalam negara dapat memiliki kepentingan berbeda tanpa harus berkonfrontasi secara eksplisit.

Dalam struktur semacam ini, Dasco justru berada pada posisi yang paradoksal. Ia memiliki insentif untuk menjadi penengah karena kekuatannya berasal dari kemampuannya menjaga keseimbangan berbagai kepentingan, tetapi posisi sebagai penengah dapat sekaligus menghambat transformasinya menjadi pusat kekuasaan. Seorang broker yang terlalu dominan berpotensi dianggap sebagai ancaman oleh kelompok lain; sementara broker yang terlalu kompromistis dapat gagal membangun identitas kepemimpinan sendiri.

Dengan demikian, jalan Dasco menuju kursi puncak bukan hanya bergantung pada kemampuan memenangkan dukungan, tetapi juga pada kemampuan meyakinkan elite lain bahwa kenaikannya tidak akan menghilangkan keseimbangan yang selama ini menjaga kohesi Gerindra. Dalam konteks tersebut, kemampuan menjaga sistem mungkin justru menjadi modal terbesar Dasco sekaligus hambatan terbesarnya untuk menjadi pemilik sistem.

Perspektif Psikologi Politik: Antara Loyalitas, Karisma, dan Persepsi Publik

Psikologi politik membantu menjelaskan dimensi yang tidak selalu terlihat dalam struktur organisasi: bagaimana pemimpin, elite, kader, dan publik mempersepsikan legitimasi seorang calon penerus. Max Weber membedakan antara otoritas tradisional, legal-rasional, dan karismatik. Kepemimpinan yang sangat personalistik cenderung memiliki komponen karismatik yang kuat, dan karisma semacam itu tidak mudah diwariskan hanya melalui hubungan organisasi.

Prabowo sebagai figur sentral Gerindra memiliki otoritas yang dibangun selama puluhan tahun melalui pengalaman politik, militer, kontestasi elektoral, dan status sebagai pendiri partai. Dasco dapat memperoleh trust dari kedekatan dengan figur tersebut, tetapi kepercayaan patron tidak otomatis berubah menjadi karisma penerus. Di sinilah muncul persoalan psikologis mengenai transfer of legitimacy. Kader dapat menerima seorang figur sebagai tangan kanan pemimpin tanpa secara otomatis menerima figur tersebut sebagai pemimpin berikutnya. Perpindahan dari posisi “orang kepercayaan” menuju “figur yang dipercaya” merupakan transformasi psikologis yang jauh lebih sulit daripada sekadar perubahan jabatan.

Persepsi publik terhadap Dasco juga menjadi faktor penting. Label seperti “operator”, “orang dekat”, atau “pengendali di belakang layar” memiliki dua konsekuensi sekaligus. Secara positif, label tersebut mengindikasikan efektivitas, kecakapan membaca situasi, dan kedekatan dengan pusat pengambilan keputusan. Namun secara negatif, label tersebut dapat membangun citra bahwa kekuasaan Dasco bersifat tidak langsung dan bergantung pada patron.

Dalam politik modern, persepsi semacam ini dapat menjadi batas psikologis terhadap legitimasi kepemimpinan. Publik mungkin mengakui bahwa seseorang sangat berpengaruh tanpa menganggapnya sebagai figur yang layak menjadi simbol utama sebuah partai. Karena itu, apabila Dasco hendak bertransformasi menjadi calon penerus, ia membutuhkan perubahan citra: dari aktor yang bekerja untuk pusat kekuasaan menjadi aktor yang mampu merepresentasikan pusat kekuasaan.

Pergeseran tersebut menuntut bukan hanya visibilitas yang lebih besar, tetapi juga narasi kepemimpinan yang dapat menjawab pertanyaan mengenai identitas Gerindra setelah era Prabowo.

Pada akhirnya, psikologi kebutuhan kekuasaan juga dapat digunakan untuk membaca pilihan strategis Dasco. Tidak semua aktor politik memiliki orientasi yang sama terhadap kekuasaan formal. David McClelland membedakan kebutuhan akan kekuasaan menjadi orientasi yang bersifat personal dan orientasi yang lebih terinstitusionalisasi. Aktor dengan orientasi kekuasaan yang tinggi tidak selalu membutuhkan jabatan tertinggi jika ia dapat memperoleh pengaruh melalui jaringan dan akses.

Dari perspektif ini, menjadi operator utama di sekitar pusat kekuasaan dapat memberikan keuntungan yang sangat besar dengan biaya politik yang relatif lebih kecil dibandingkan menjadi ketua umum. Seorang ketua harus menanggung konflik, kritik, kegagalan elektoral, dan tuntutan untuk tampil sebagai representasi organisasi; sementara operator dapat mempertahankan pengaruh dengan tingkat eksposur yang lebih rendah.

Namun kalkulasi tersebut berubah ketika pusat kekuasaan memasuki fase transisi. Jika posisi patron tidak lagi mampu menjadi sumber perlindungan dan legitimasi, maka mempertahankan diri sebagai operator justru dapat menjadi strategi yang berisiko. Pada titik tersebut, Dasco harus memilih antara mempertahankan power through proximity—kekuatan yang berasal dari kedekatan dengan pusat kekuasaan—atau membangun power through legitimacy, yaitu kekuatan yang dapat bertahan bahkan setelah pusat kekuasaan berubah.

Operator yang Berpotensi Menjadi Pewaris?

Dengan demikian, masa depan Sufmi Dasco dalam Gerindra tidak tepat dibaca secara sederhana sebagai pertanyaan mengenai siapa yang paling dekat dengan Prabowo. Persoalan yang lebih fundamental adalah apakah modal kedekatan, pengalaman, jaringan, dan kemampuan operasional yang dimilikinya dapat dikonversi menjadi legitimasi kepemimpinan yang mandiri.

Dari perspektif teori elite, Dasco merupakan bagian penting dari lingkar kekuasaan tetapi belum tentu merupakan penerusnya. Dari perspektif sosiologi kekuasaan, ia memiliki posisi broker yang sangat strategis, tetapi posisi tersebut dapat menjadi kekuatan sekaligus jebakan. Dari perspektif psikologi politik, tantangan terbesarnya adalah mengubah persepsi dari “orang kepercayaan” menjadi “figur yang dipercaya untuk memimpin”.

Karena itu, pertanyaan apakah Dasco merupakan operator atau pewaris sebenarnya belum memiliki jawaban final. Justru ambiguitas tersebut merupakan karakter utama posisinya. Jika Gerindra membutuhkan figur yang mampu menjaga kesinambungan mesin politik, Dasco memiliki modal yang sangat kuat. Tetapi jika suksesi membutuhkan figur dengan legitimasi simbolik, genealogis, atau karismatik yang kuat, kompetisinya menjadi jauh lebih kompleks.

Hashim Djojohadikusumo memiliki jenis modal yang berbeda, sementara figur seperti Sjafrie Sjamsoeddin menunjukkan bahwa jaringan kekuasaan negara juga dapat menjadi faktor dalam konfigurasi elite. Dengan kata lain, suksesi Gerindra kemungkinan besar bukan pertarungan sederhana antara individu, melainkan proses negosiasi mengenai jenis legitimasi apa yang akan dianggap paling penting setelah Prabowo.

Pada akhirnya, indikator terpenting bagi masa depan Dasco bukan sekadar apakah ia semakin dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan apakah ia mulai membangun basis legitimasi yang tetap bertahan ketika kedekatan tersebut tidak lagi menjadi sumber utama kekuatannya.

Jika ia berhasil melakukan transformasi itu, Dasco berpeluang bergerak dari sekadar operator menjadi salah satu kandidat pewaris. Jika tidak, paradoks politiknya justru akan semakin jelas: ia mungkin menjadi salah satu orang paling berpengaruh dalam sistem Gerindra, tetapi bukan orang yang mewarisi sistem tersebut. (Red)