Menguji Prabowonomics, Antara Gagasan Kedaulatan Ekonomi dan Realitas Kebijakan Negara

Beritabanten.com – Gagasan ekonomi yang tertuang dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya kembali menjadi sorotan seiring dengan arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Buku tersebut membawa pesan utama tentang pentingnya kedaulatan ekonomi, penguatan sektor produksi nasional, serta peran aktif negara dalam memastikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam praktik pemerintahan, sejumlah gagasan tersebut mulai terlihat melalui berbagai kebijakan, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri dalam negeri, program ketahanan pangan, hingga program sosial seperti makan bergizi gratis. Namun, muncul pertanyaan sejauh mana gagasan besar tersebut mampu diwujudkan dalam kebijakan nyata.

Dalam aspek nasionalisme ekonomi, terdapat kesamaan arah antara pemikiran dalam Paradoks Indonesia dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Dorongan hilirisasi menunjukkan upaya Indonesia untuk tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah, tetapi meningkatkan nilai tambah melalui proses industri di dalam negeri.

Meski demikian, upaya membangun kemandirian ekonomi masih menghadapi tantangan. Pembangunan industri nasional tetap membutuhkan investasi, teknologi, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa cita-cita kedaulatan ekonomi harus berjalan bersama dengan realitas ekonomi global.

Selain itu, gagasan mengenai peran negara yang kuat juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pemerintahan saat ini. Negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi turut mengambil peran melalui program sosial, intervensi sektor pangan, serta penguatan badan usaha milik negara (BUMN).

Namun, besarnya peran negara juga membutuhkan tata kelola yang baik. Tanpa pengawasan dan efektivitas pelaksanaan, kebijakan berbasis intervensi negara dapat menghadapi risiko seperti pemborosan anggaran, inefisiensi, hingga lemahnya dampak jangka panjang.

Dalam sektor pangan, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan produksi dan berbagai program pemenuhan kebutuhan masyarakat. Namun persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan jumlah produksi, melainkan juga menyangkut produktivitas petani, distribusi, infrastruktur, dan efisiensi rantai pasok.

Program makan bergizi gratis menjadi salah satu contoh kebijakan yang mencerminkan kehadiran negara secara langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut membawa tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam menghadapi persoalan gizi dan stunting.

Meski demikian, kebijakan bantuan sosial tetap menghadirkan perdebatan mengenai keseimbangan antara bantuan langsung dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan dapat menjadi solusi untuk kebutuhan mendesak, tetapi perlu diikuti strategi yang mendorong peningkatan kemampuan ekonomi agar masyarakat semakin mandiri.

Secara keseluruhan, hubungan antara gagasan dalam Paradoks Indonesia dan Solusinya dengan kebijakan pemerintahan saat ini menunjukkan adanya kesinambungan sekaligus penyesuaian. Semangat memperkuat ekonomi nasional dan memperbesar peran negara terlihat cukup jelas, tetapi penerapannya harus menghadapi berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan politik.

Ujian terbesar Prabowonomics bukan hanya terletak pada seberapa besar negara memberikan intervensi, tetapi pada kemampuan menciptakan sistem ekonomi yang produktif, berdaya saing, dan mampu membawa masyarakat menuju kemandirian dalam jangka panjang. (Red)