Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan penghormatannya terhadap para pakar, ahli, dan akademisi saat berdiskusi dengan sejumlah akademisi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026). Penegasan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap pernyataan Prabowo sebelumnya mengenai kalangan pakar yang dinilai sebagian pihak menimbulkan polemik.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya menghormati peran para ahli dan menilai masukan keilmuan penting dalam membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat. Ia juga menyebut pernyataannya kerap dipelintir sehingga menimbulkan persepsi berbeda dari maksud yang disampaikannya.
Penegasan tersebut kemudian terlihat dalam agenda pertemuan Presiden dengan sejumlah akademisi dan pakar yang membahas pengelolaan ekosistem gambut serta pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pertemuan itu menjadi forum bagi pemerintah untuk mendengarkan pandangan dari kalangan perguruan tinggi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan pembahasan mencakup sejumlah aspek, mulai dari penanganan ketika kebakaran terjadi, pengelolaan sekaligus perlindungan ekosistem gambut, hingga pemilihan tanaman dan varietas yang sesuai dengan karakteristik kawasan gambut.
Selain itu, para peserta turut membahas sejumlah langkah teknis, antara lain penguatan Satgas Darat, pengeboran dangkal untuk memperoleh sumber air, serta penguatan kelompok masyarakat peduli api. Pendekatan tersebut diarahkan agar penanganan karhutla tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi, tetapi juga diperkuat dari sisi pencegahan dan pengelolaan ekosistem.
Pertemuan tersebut juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam rapat terbatas pada 16 September 2026. Saat itu, persoalan gambut diminta dibahas secara menyeluruh dengan melibatkan pakar, akademisi, BRIN, serta fakultas-fakultas di perguruan tinggi.
Keterlibatan kalangan akademisi dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa persoalan gambut dan karhutla ditempatkan tidak hanya sebagai persoalan teknis pemadaman api. Aspek perlindungan ekosistem, pencegahan, pemilihan tanaman, hingga keterlibatan masyarakat di sekitar kawasan gambut turut menjadi bagian dari pembahasan kebijakan.
Dalam konteks itu, masukan berbasis riset menjadi salah satu bahan yang digunakan pemerintah dalam merumuskan langkah penanganan. Pemerintah juga mendorong pendekatan berbasis desa dan masyarakat melalui masyarakat peduli api, dengan pertimbangan bahwa masyarakat yang berada paling dekat dengan lokasi kejadian memiliki peran penting dalam merespons kebakaran secara cepat.
Pertemuan di Istana tersebut sekaligus menempatkan kembali peran pakar dan akademisi dalam proses pembahasan kebijakan publik. Untuk persoalan yang kompleks seperti gambut dan karhutla, pemerintah tidak hanya membutuhkan langkah respons ketika kebakaran terjadi, tetapi juga pengetahuan ilmiah untuk memahami penyebab, karakter ekosistem, serta strategi pencegahan dalam jangka panjang. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan