KPK NU Geruduk Gedung KPK, Desak Nusron Wahid Diperiksa soal Kasus HGB Summarecon

Beritabanten.com – Suasana di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, memanas pada Jumat (25/9/2026). Massa yang mengatasnamakan kader dan elemen KPK Nahdlatul Ulama (NU) turun ke jalan, membawa tuntutan agar perkara dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT Summarecon Agung Tbk diusut secara tuntas.

Dalam aksi tersebut, nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menjadi salah satu sorotan massa. Mereka mendesak KPK menelusuri dugaan keterkaitan Nusron dengan perkara yang tengah ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Tuntutan itu disampaikan melalui orasi, poster, dan spanduk yang dibentangkan di depan Gedung Merah Putih KPK. Massa juga menyerukan agar proses hukum tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi terus menelusuri seluruh pihak yang diduga berkaitan dengan perkara.

Aksi KPK NU berlangsung di tengah penyidikan KPK terhadap dugaan suap pengurusan HGB lahan Summarecon di Kabupaten Bogor. Perkara tersebut turut menyeret sejumlah anak buah dan orang dekat Nusron Wahid sebagai tersangka.

Dalam orasinya, KH Khosim dari Majalengka tidak hanya menyoroti kasus hukum, tetapi juga membawa persoalan internal NU ke tengah aksi. Ia mengingatkan agar organisasi yang didirikan para ulama tidak terseret kepentingan politik praktis maupun kepentingan materi.

“Kami keluarga NU dari Jawa Barat datang ke Jakarta karena para pendiri NU mendirikan tatanan organisasi bukan untuk sekadar hura-hura,” kata KH Khosim di hadapan massa.

KH Khosim juga menyinggung dinamika internal NU dan proses pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa). Ia menyampaikan tudingan mengenai adanya uang yang dibawa dari Jakarta dalam proses pemilihan tersebut.

Pernyataan mengenai dugaan transaksi dalam Muktamar itu merupakan klaim yang disampaikan dalam aksi. Massa meminta persoalan tersebut turut mendapat perhatian dan ditelusuri melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, orator lainnya menyebut aksi tersebut sebagai bentuk keresahan terhadap kondisi internal organisasi. Mereka menyinggung marwah NU dan posisi para kiai sepuh yang tergabung dalam Ahwa.

“Kami hadir hari ini bukan untuk gagah-gagahan, melainkan menyuarakan ketidakrelaan atas hancurnya marwah kebesaran Nahdlatul Ulama,” ujar salah satu orator.

Massa terlihat mengenakan kaus putih bertuliskan “KPK NU” dengan atribut hijau. Poster dan spanduk dengan berbagai pesan dibentangkan di depan Gedung Merah Putih KPK, termasuk seruan “Tangkap Money Politic” serta tuntutan agar pemerintah bertindak tegas terhadap praktik korupsi.

Sejumlah poster juga menampilkan foto Nusron Wahid. Aksi kemudian diwarnai sujud bersama di halaman depan Gedung Merah Putih KPK. Peserta disebut berasal dari berbagai elemen NU, termasuk Fatayat, Muslimat, Ansor, serta aktivis muda NU.

Aksi tersebut menambah tekanan publik terhadap penanganan perkara dugaan suap HGB Summarecon. Namun, tuntutan dan tudingan yang disampaikan massa tetap perlu dibedakan dari fakta hukum yang telah dibuktikan. Status hukum setiap pihak bergantung pada proses penyidikan dan pembuktian yang dilakukan aparat penegak hukum.

KPK NU melalui aksi tersebut meminta lembaga antirasuah bekerja secara terbuka dan menelusuri seluruh pihak yang diduga memiliki kaitan dengan perkara. Sementara proses hukum terhadap Nusron Wahid maupun pihak lainnya tetap harus mengacu pada bukti dan ketentuan hukum yang berlaku (Red).