MBG Jangan Jadi Beban Guru, BGN Diminta Pastikan Distribusi Tak Ganggu Proses Belajar

Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus mendapat perhatian dalam pelaksanaannya di sekolah. Program yang bertujuan meningkatkan asupan gizi siswa tersebut dinilai perlu ditopang tata kelola yang jelas agar pelaksanaannya tidak justru menambah beban guru.

Persoalan muncul ketika guru ikut menangani berbagai urusan teknis, mulai dari menerima makanan, mengatur pembagian, memastikan siswa mendapatkan makanan, hingga mengelola wadah makanan setelah program berlangsung.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena tugas utama guru adalah melaksanakan proses pembelajaran. Beban tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan pendidikan dikhawatirkan mengurangi waktu dan konsentrasi guru dalam menjalankan tugasnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada awal Agustus 2026 sebelumnya menegaskan bahwa guru seharusnya tidak direpotkan dalam pelaksanaan program MBG.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya pembagian tugas antara penyelenggara program, pihak sekolah, tenaga distribusi, dan guru.

Dalam pelaksanaan di lapangan, sekolah memang menjadi titik penting karena siswa merupakan penerima manfaat utama program. Namun, keberadaan sekolah sebagai lokasi distribusi tidak berarti seluruh pekerjaan teknis MBG harus ditangani oleh guru.

Guru tetap memiliki tanggung jawab utama dalam kegiatan belajar mengajar. Karena itu, diperlukan mekanisme distribusi yang memungkinkan makanan sampai kepada siswa tanpa membuat guru harus mengambil alih pekerjaan logistik.

Pembagian Tugas Harus Jelas

Program MBG merupakan kebijakan berskala besar sehingga membutuhkan sistem pelaksanaan yang terkoordinasi.

Penyedia makanan bertanggung jawab terhadap kualitas dan kesiapan makanan. Petugas distribusi menangani proses pengantaran dan penyaluran. Sementara pihak sekolah membantu memastikan kegiatan berlangsung tertib.

Guru seharusnya tetap fokus pada kegiatan pembelajaran dan pendampingan siswa.

Pembagian tugas yang jelas menjadi penting untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pekerjaan di sekolah.

Jika persoalan teknis terus diselesaikan dengan meminta bantuan guru, dikhawatirkan tujuan peningkatan kualitas pendidikan melalui MBG justru menghadapi persoalan baru.

Waktu guru yang seharusnya digunakan untuk menyiapkan pembelajaran, mengajar, melakukan evaluasi, dan mendampingi siswa dapat tersita untuk pekerjaan di luar fungsi utamanya.

Aturan Membawa Pulang Makanan

Selain persoalan beban guru, pelaksanaan MBG juga menghadapi tantangan terkait makanan yang tidak langsung dikonsumsi siswa.

Larangan membawa pulang makanan dapat dipahami dari sisi keamanan pangan. Makanan yang tidak disimpan dalam kondisi yang sesuai berpotensi mengalami penurunan kualitas dan membahayakan kesehatan.

Namun, penerapan aturan tersebut juga membutuhkan pendekatan yang tepat.

Keinginan siswa membawa makanan pulang tidak selalu dapat dipandang sebagai bentuk ketidakpatuhan. Dalam kondisi tertentu, makanan yang diterima siswa bisa memiliki nilai penting bagi keluarga.

Karena itu, sosialisasi kepada siswa dan orang tua perlu dilakukan secara konsisten. Aturan mengenai makanan MBG juga harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan diterapkan secara realistis di sekolah.

Guru kembali tidak boleh menjadi pihak yang harus menanggung seluruh persoalan ketika terjadi perbedaan pemahaman mengenai aturan tersebut.

Evaluasi Pelaksanaan

Pelaksanaan MBG pada akhirnya tidak hanya dapat diukur dari jumlah makanan yang berhasil disalurkan kepada siswa.

Aspek distribusi, keamanan pangan, ketepatan sasaran, keterlibatan sekolah, serta dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Pemerintah perlu memastikan setiap pihak memiliki peran yang jelas agar program berjalan efektif.

Tujuan utama MBG adalah meningkatkan kualitas gizi anak. Karena itu, pelaksanaannya semestinya berjalan seiring dengan tujuan pendidikan, bukan justru mengurangi waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar.

Jika guru masih merasa terbebani, persoalan tersebut perlu dilihat sebagai bahan evaluasi terhadap mekanisme pelaksanaan program.

MBG tetap memiliki tujuan yang penting bagi siswa. Namun, keberhasilan program juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah membangun sistem distribusi dan pengawasan yang tidak memindahkan beban teknis kepada guru.

Dengan pembagian tugas yang jelas, program MBG diharapkan dapat memberikan manfaat maksimal bagi siswa sekaligus memastikan proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal (Red)