MBG, Food Waste, dan Salah Sasaran: Peringatan Keras dari Burhanuddin Muhtadi

Beritabanten.com – Temuan mengenai tingginya food waste dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar data teknis, melainkan kritik mendasar terhadap arah kebijakan itu sendiri. Dalam artikel analisisnya, Burhanuddin Muhtadi secara tegas menunjukkan bahwa masalah utama MBG terletak pada ketidaksesuaian antara penerima manfaat dan kebutuhan riil masyarakat. Apa yang tampak sebagai program ambisius untuk mengatasi gizi buruk, dalam praktiknya justru menyisakan paradoks: makanan tersedia, tetapi tidak dimakan.

Momentum kritik ini menguat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) pada awal Agustus 2026 mengakui bahwa ratusan sekolah swasta elite—terutama di Jakarta dan wilayah Jawa—memilih menolak MBG. Bagi Burhanuddin Muhtadi, fenomena ini bukan anomali, melainkan konsekuensi logis dari desain program yang terlalu luas. Ketika bantuan diberikan secara universal, maka sebagian penerima yang tidak membutuhkan akan secara rasional menolaknya—atau, lebih buruk lagi, menerimanya tetapi tidak menggunakannya.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia pada Juli 2026 yang menjadi basis analisis Burhanuddin Muhtadi memperlihatkan skala pemborosan yang mengkhawatirkan. Sebanyak 41,7% responden dengan anak penerima MBG mengaku anaknya sering atau sangat sering tidak memakan makanan tersebut. Hanya 26,8% yang menyatakan tidak pernah membuang makanan. Dalam perspektif kebijakan publik, angka ini bukan sekadar soal perilaku konsumsi, melainkan indikator kegagalan program dalam mencapai tujuan utamanya.

Lebih jauh, Burhanuddin Muhtadi menyoroti adanya gradien kelas yang tajam dalam fenomena ini. Rumah tangga berpenghasilan tinggi justru mencatat tingkat pemborosan paling besar, sementara kelompok berpenghasilan rendah relatif lebih banyak mengonsumsi—meski tetap ada yang menolak. Fakta bahwa bahkan kelompok miskin pun tidak sepenuhnya memanfaatkan MBG menunjukkan bahwa persoalan tidak hanya soal daya beli, tetapi juga kualitas dan kepercayaan.

Dalam analisisnya, Burhanuddin Muhtadi juga menekankan ketimpangan distribusi program. MBG lebih terkonsentrasi di wilayah Jawa—seperti Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur—yang relatif lebih maju, sementara wilayah dengan kebutuhan lebih tinggi seperti Maluku dan Papua justru memiliki cakupan rendah. Ini menunjukkan bahwa implementasi program lebih mengikuti kemudahan logistik dan insentif ekonomi operator, bukan peta kerentanan gizi nasional.

Masalah targeting menjadi semakin jelas ketika melihat persepsi kebutuhan masyarakat. Menurut data yang dikutip Burhanuddin Muhtadi, hanya 36,7% responden yang merasa membutuhkan MBG, sementara 61,8% menyatakan tidak membutuhkan. Namun ironisnya, sebagian besar penerima justru berasal dari kelompok yang tidak membutuhkan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau. Sekitar 31% kelompok yang membutuhkan tidak menerima MBG, sedangkan 52,7% yang tidak membutuhkan justru menerima.

Selain faktor targeting, Burhanuddin Muhtadi juga menyoroti kualitas makanan sebagai penyebab penting tingginya food waste. Makanan yang disajikan dalam kondisi dingin, tidak higienis, atau tidak sesuai selera anak-anak berpotensi ditolak, bahkan oleh kelompok miskin sekalipun. Ditambah dengan kasus-kasus keracunan yang mencuat, kepercayaan terhadap program semakin tergerus. Dalam situasi seperti ini, risiko kesehatan menjadi pertimbangan yang mengalahkan kebutuhan ekonomi.

Dengan demikian, bagi Burhanuddin Muhtadi, tingginya food waste dalam MBG bukan sekadar efek samping, melainkan gejala dari desain kebijakan yang perlu dikoreksi. Penolakan oleh sekolah-sekolah elite hanyalah bentuk “self-correction” yang muncul dari bawah, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah secara struktural.

Implikasi kebijakan yang ditawarkan pun jelas: pemerintah perlu beralih dari pendekatan universal menuju targeting berbasis data. BGN harus secara aktif mengidentifikasi wilayah yang kelebihan pasokan dan wilayah yang kekurangan, memperbaiki distribusi dapur, serta membangun sistem evaluasi berbasis konsumsi nyata. Tanpa langkah-langkah ini, seperti diperingatkan Burhanuddin Muhtadi, Indonesia berisiko menjalankan program makan gratis berskala besar yang justru gagal menjangkau mereka yang paling membutuhkan. (Red)