Membayangkan KDM Jadi Presiden: Apa yang Akan Dilakukan

Beritabanten.com – Membayangkan Dedi Mulyadi atau KDM menjadi Presiden Republik Indonesia memang masih merupakan sebuah skenario politik. Namun, dari gaya kepemimpinan, kebijakan, dan cara KDM berkomunikasi dengan masyarakat selama ini, kita bisa membayangkan seperti apa kira-kira wajah pemerintahan jika suatu hari ia benar-benar berada di Istana Presiden.

Jika karakter kepemimpinannya di daerah dibawa ke tingkat nasional, kemungkinan besar pemerintahan KDM akan sangat menonjolkan pendekatan yang langsung, populis, dan berorientasi pada persoalan konkret masyarakat.

Hal pertama yang kemungkinan menjadi perhatian besar adalah efisiensi anggaran.

KDM berpotensi mendorong prinsip bahwa setiap rupiah uang negara harus jelas manfaatnya bagi rakyat. Belanja birokrasi yang dianggap tidak produktif, perjalanan dinas, seremoni, rapat, hingga berbagai kegiatan yang hanya menghasilkan laporan kemungkinan akan dievaluasi secara ketat.

APBN tidak boleh sekadar habis terserap, tetapi harus terlihat hasilnya dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan, lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks itu, nasib program Makan Bergizi Gratis atau MBG juga akan menjadi salah satu pertanyaan besar jika KDM suatu hari menjadi presiden. Apakah program tersebut akan dilanjutkan, diperluas, diubah desainnya, atau justru dibuat jauh lebih efisien?

Sulit membayangkan program sebesar MBG langsung dihentikan apabila manfaatnya terhadap anak-anak dan masyarakat telah terbukti. Tetapi sangat mungkin KDM akan mempertanyakan struktur biayanya.

Jika pemerintah bisa memberikan makanan bergizi kepada jutaan anak dengan biaya yang lebih rendah, mengapa harus menggunakan anggaran yang lebih besar?

Dalam skenario tersebut, MBG mungkin tidak dihentikan, tetapi dirombak agar lebih efisien dan lebih dekat dengan ekonomi lokal. Bahan pangan bisa lebih banyak bersumber dari petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, dan produsen daerah.

Dengan begitu, satu rupiah anggaran MBG tidak hanya menjadi makanan bagi anak-anak, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat.

KDM juga kemungkinan akan melihat MBG bukan semata sebagai program konsumsi, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pangan nasional. Jika kebutuhan bahan makanan untuk jutaan penerima dapat dipasok oleh produksi dalam negeri, maka program tersebut sekaligus bisa menjadi instrumen untuk memperkuat pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pangan nasional.

Namun, jika KDM benar-benar dikenal sebagai presiden yang mengutamakan efisiensi, pertanyaan yang mungkin muncul adalah apakah MBG dapat dijalankan dengan anggaran yang jauh lebih kecil tanpa mengurangi kualitas.

Di sinilah ujian politiknya. Mengurangi anggaran mudah dilakukan, tetapi memastikan anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi dengan kualitas yang sama jauh lebih sulit.

Dengan pendekatan tersebut, efisiensi mungkin akan menjadi salah satu identitas pemerintahan KDM. Bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi mencari cara agar biaya yang dikeluarkan negara semakin kecil sementara manfaat yang diterima masyarakat semakin besar.

Prinsipnya sederhana: kalau sebuah program bisa menghasilkan manfaat yang sama dengan biaya lebih murah, mengapa negara harus membayar lebih mahal?

Perhatian besar kemungkinan juga diberikan kepada desa dan daerah. Indonesia tidak mungkin terus-menerus membangun ekonomi dengan menjadikan kota besar sebagai pusat segala-galanya.

Jika KDM membawa pendekatan pembangunan yang selama ini ia tunjukkan, desa berpotensi ditempatkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dapat menjadi bagian penting dari strategi tersebut.

Gagasannya pun sederhana: jangan selalu memaksa masyarakat desa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya, ciptakan pekerjaan dan sumber penghasilan di desa sehingga masyarakat bisa tetap tinggal di daerahnya tetapi memiliki kehidupan ekonomi yang layak.

Jika berhasil, pendekatan ini bukan hanya mengurangi kesenjangan desa-kota, tetapi juga dapat mengurangi tekanan urbanisasi.

Di bidang pendidikan, KDM kemungkinan akan mendorong pendekatan yang lebih praktis. Sekolah tidak hanya dituntut menghasilkan anak yang mampu mendapatkan nilai tinggi, tetapi juga anak yang memiliki keterampilan, karakter, disiplin, dan kemampuan menghadapi kehidupan nyata.

Pendidikan vokasi, pertanian, peternakan, teknologi, dan keterampilan kerja bisa mendapat porsi lebih besar. Pertanyaan yang mungkin lebih sering diajukan bukan hanya berapa nilai seorang siswa, tetapi setelah lulus ia mampu melakukan apa dan memiliki peluang kerja seperti apa.

Isu lingkungan juga sangat mungkin menjadi salah satu agenda utama. Persoalan sampah, sungai, banjir, hutan, tata ruang, dan kebersihan kota dapat menjadi program nasional yang lebih agresif.

KDM kemungkinan akan membawa pendekatan yang tidak hanya mengandalkan regulasi, tetapi juga penertiban dan tindakan langsung di lapangan. Namun pendekatan seperti ini sekaligus memiliki tantangan.

Ketegasan memang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan, tetapi harus tetap dibarengi prosedur hukum, komunikasi publik, dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.

Dalam birokrasi, KDM kemungkinan akan menuntut perubahan budaya kerja. Pejabat tidak cukup hanya mampu membuat laporan dan menyelenggarakan rapat. Mereka harus mampu menyelesaikan persoalan.

Ukuran keberhasilan pemerintah akan semakin diarahkan pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat. Jalan diperbaiki, pelayanan dipercepat, sampah ditangani, sekolah diperbaiki, lapangan pekerjaan diciptakan, dan berbagai persoalan konkret masyarakat harus memiliki penyelesaian yang jelas.

Namun menjadi presiden tentu berbeda dengan menjadi kepala daerah. Presiden harus menghadapi sistem politik nasional yang jauh lebih kompleks.

Ada DPR, partai politik, pemerintah daerah, birokrasi, dunia usaha, kelompok masyarakat sipil, aparat negara, hingga berbagai kepentingan ekonomi yang harus dikelola secara bersamaan.

Gaya kepemimpinan yang kuat dan langsung mungkin efektif dalam menyelesaikan persoalan tertentu, tetapi di tingkat nasional kemampuan membangun konsensus akan menjadi sama pentingnya dengan keberanian mengambil keputusan.

Karena itu, tantangan terbesar KDM jika menjadi presiden bukan hanya bagaimana turun ke lapangan dan menyelesaikan masalah secara langsung. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana mengubah gaya kepemimpinan personal menjadi sebuah sistem pemerintahan yang kuat.

Presiden tidak mungkin mengawasi semuanya sendiri. Ia harus membangun menteri, birokrasi, pemerintah daerah, dan institusi negara yang mampu bekerja efektif bahkan ketika dirinya tidak berada di lokasi.

Jika seluruh karakter tersebut dirangkum, pemerintahan KDM kemungkinan akan memiliki tiga kata kunci: efisiensi, kedekatan dengan rakyat, dan eksekusi.

Bahkan program besar seperti MBG pun kemungkinan tidak luput dari prinsip tersebut: bukan sekadar dilanjutkan atau dihentikan, tetapi diuji apakah benar-benar efektif, bergizi, tepat sasaran, dan efisien.

Pada akhirnya, jika suatu hari KDM benar-benar menjadi Presiden Indonesia, ukuran keberhasilannya bukan lagi seberapa sering ia turun ke lapangan atau seberapa viral tindakannya.

Ukurannya jauh lebih sederhana: apakah negara menjadi lebih efisien, pelayanan publik semakin cepat, pembangunan semakin merata, ekonomi daerah semakin hidup, dan masyarakat benar-benar merasakan peningkatan kesejahteraan.

Jika semua itu mampu diwujudkan, maka KDM tidak hanya berhasil membawa gaya kepemimpinannya dari daerah ke Jakarta. Ia akan berhasil mengubah gaya kepemimpinan personal menjadi sebuah model pemerintahan nasional—termasuk membuktikan bahwa program sosial sebesar MBG dapat terus berjalan tanpa harus menjadi beban fiskal yang tidak terkendali. (Red)