Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan perdebatan ketika pembiayaannya dalam RAPBN 2027 dikaitkan secara eksplisit dengan anggaran pendidikan.
Jika sebelumnya pemerintah lebih banyak menggunakan narasi efisiensi anggaran sebagai sumber pembiayaan, perkembangan tersebut membuat persoalan menjadi lebih terbuka: dari mana sebenarnya uang MBG berasal dan apa konsekuensinya bagi sektor pendidikan?
Persoalan ini bukan semata soal besar kecilnya anggaran, melainkan menyangkut cara negara menetapkan prioritas pembangunan.
Dalam perspektif budget reallocation, pemindahan atau penggunaan anggaran untuk membiayai program tertentu menunjukkan adanya perubahan prioritas fiskal. Pendidikan selama ini memiliki posisi khusus karena konstitusi mengamanatkan alokasi sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan.
Secara administratif, pemerintah tentu dapat mengatur komposisi belanja agar ketentuan tersebut tetap terpenuhi. Namun secara substantif, publik tetap berhak mempertanyakan apakah belanja yang dikategorikan sebagai pendidikan benar-benar memperkuat sistem pendidikan atau justru digunakan untuk membiayai program lain yang ditempatkan di lingkungan pendidikan.
Di sinilah MBG menghadapi persoalan kebijakan yang lebih mendasar.
Jika program makan bergizi dianggap sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, pemerintah perlu menjelaskan hubungan yang kuat antara pemberian makanan bergizi dengan tujuan pendidikan. Program tersebut idealnya tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan peningkatan kualitas pembelajaran, kesehatan peserta didik, fasilitas sekolah, kapasitas guru, serta berbagai program pendidikan lainnya.
Tanpa desain yang terintegrasi, muncul kekhawatiran bahwa MBG hanya menjadi program besar yang menggunakan ruang fiskal pendidikan tanpa menyelesaikan persoalan utama kualitas pendidikan.
Dampaknya pun perlu dihitung secara serius.
Setiap rupiah yang dialokasikan untuk satu program berarti mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan lainnya. Ketika anggaran pendidikan digunakan untuk membiayai MBG, pemerintah harus memastikan pembangunan sekolah, peningkatan kualitas guru, digitalisasi pembelajaran, sarana pendidikan, hingga berbagai kebutuhan dasar peserta didik tidak ikut tertekan.
Sebab pembangunan manusia tidak hanya ditentukan oleh apakah seorang anak mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga oleh kualitas sekolah tempat ia belajar, guru yang mendidiknya, lingkungan belajar, serta kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu.
Di sisi lain, keterbukaan mengenai struktur pembiayaan dalam RAPBN 2027 justru penting untuk dicatat sebagai bagian dari transparansi fiskal. Publik berhak mengetahui sumber setiap program pemerintah dan bagaimana uang negara digunakan.
Namun keterbukaan tersebut sekaligus membuka kembali persoalan mengenai narasi awal pembiayaan MBG.
Sebelumnya, program ini banyak dijelaskan melalui narasi efisiensi anggaran. Pesan yang muncul adalah MBG dapat dijalankan melalui penghematan dan optimalisasi belanja negara tanpa harus mengorbankan sektor strategis lainnya.
Ketika kemudian sumber pembiayaan dikaitkan secara lebih jelas dengan anggaran pendidikan, muncul pertanyaan: apakah yang terjadi sebenarnya efisiensi atau realokasi?
Pertanyaan tersebut penting karena dalam komunikasi kebijakan, framing memiliki pengaruh besar terhadap persepsi publik. Sebuah kebijakan yang disampaikan sebagai hasil efisiensi tentu akan diterima berbeda dibandingkan kebijakan yang sejak awal dijelaskan membutuhkan pergeseran prioritas anggaran.
Jika terjadi perubahan narasi setelah kebijakan memasuki tahap penganggaran formal, pemerintah perlu menjelaskan perubahan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan kesan bahwa informasi penting baru diberikan setelah muncul tekanan publik.
Pada akhirnya, persoalan MBG bukan semata tentang apakah program tersebut baik atau buruk. Memberikan makanan bergizi kepada anak-anak tentu memiliki tujuan sosial dan kesehatan yang penting.
Yang harus diperdebatkan adalah desain, sumber pembiayaan, efektivitas, serta konsekuensi kebijakannya.
Jika pendidikan menjadi salah satu sumber ruang fiskal bagi MBG, pemerintah harus mampu memberikan jaminan bahwa kualitas pendidikan tidak menjadi korban dari program tersebut.
Sebab negara tidak boleh dipaksa memilih antara anak yang kenyang dan anak yang mendapatkan pendidikan berkualitas. Keduanya merupakan investasi pembangunan manusia yang sama-sama penting.
Karena itu, perdebatan MBG 2027 sesungguhnya adalah perdebatan mengenai prioritas negara. Apakah pemerintah mampu membiayai program unggulan tanpa mengurangi fondasi pembangunan jangka panjang, atau justru harus menggeser anggaran dari satu sektor strategis untuk membiayai sektor strategis lainnya?
Dari sudut pandang tata kelola, pertanyaan yang paling penting bukan hanya dari mana uang MBG berasal, tetapi mengapa sumber tersebut dipilih, bagaimana perhitungannya, dan apa dampaknya terhadap anggaran pendidikan.
Jika pemerintah mampu menjelaskan semuanya secara terbuka sejak awal, publik akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menilai kebijakan.
Sebab dalam demokrasi, transparansi bukan hanya soal membuka angka dalam dokumen anggaran. Transparansi juga menyangkut konsistensi narasi, keterbukaan mengenai pilihan kebijakan, serta keberanian pemerintah menjelaskan konsekuensi dari setiap keputusan fiskal.
MBG boleh menjadi investasi gizi. Tetapi jangan sampai investasi tersebut dibayar dengan mengorbankan investasi pendidikan. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan