Ambulans Udara dan Dokter Terbang: Solusi Inovatif atau Menutupi Masalah Dasar?

Beritabanten.com – Dalam Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan menghadirkan ambulans udara dan dokter terbang untuk melayani masyarakat di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Gagasan tersebut muncul setelah Presiden menerima laporan bahwa masih ada warga, terutama ibu hamil, yang harus menempuh perjalanan hingga 7-9 jam untuk mencapai rumah sakit. Jalan yang buruk dan jembatan yang belum memadai membuat pasien terlambat mendapatkan pertolongan medis, bahkan berisiko kehilangan nyawa sebelum tiba di fasilitas kesehatan.

Niat tersebut tentu patut diapresiasi. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, pulau-pulau kecil, kawasan perbatasan hingga wilayah pedalaman. Dalam kondisi darurat, ambulans udara memang dapat menjadi penyelamat bagi pasien yang sulit dijangkau melalui jalur darat.

Namun, pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah ambulans udara merupakan solusi utama, atau justru solusi untuk mengatasi masalah yang seharusnya diselesaikan dari hulunya?

Presiden sendiri mengakui bahwa salah satu penyebab sulitnya akses kesehatan adalah kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai. Artinya, akar persoalannya bukan semata-mata tidak adanya pesawat atau helikopter, tetapi belum meratanya infrastruktur dasar.

Jika akses menuju puskesmas, rumah sakit, atau pusat layanan kesehatan masih buruk, pembangunan jalan dan jembatan tetap harus menjadi prioritas. Ambulans udara memang berguna dalam kondisi tertentu, tetapi sulit dijadikan moda pelayanan kesehatan utama bagi seluruh wilayah Indonesia.

Biaya operasional ambulans udara juga tidak kecil. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan pesawat atau helikopter, pilot, tenaga medis, bahan bakar, perawatan armada, hingga titik pendaratan yang aman.

Karena itu, program tersebut harus ditempatkan sebagai bagian dari sistem rujukan darurat, bukan pengganti pembangunan infrastruktur kesehatan dan transportasi.

Pemerintah juga menyampaikan rencana renovasi sekitar 10.000 puskesmas di lebih dari 7.000 kecamatan mulai 2027, serta pembangunan ratusan laboratorium kesehatan masyarakat hingga 2030. Kebijakan tersebut justru lebih mendasar karena memperkuat fasilitas kesehatan primer yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.

Di sinilah pilihan kebijakan menjadi penting. Apakah anggaran akan lebih banyak diarahkan untuk membangun sistem ambulans udara, atau mempercepat pembangunan jalan, jembatan, puskesmas, dan rumah sakit sehingga masyarakat tidak perlu diterbangkan hanya untuk mendapatkan pertolongan?

Dalam kebijakan publik, solusi terbaik bukan hanya yang terlihat inovatif, tetapi yang mampu menyelesaikan akar masalah secara berkelanjutan.

Ambulans udara dapat menyelamatkan pasien yang sudah berada dalam kondisi darurat. Namun, jika akses jalan diperbaiki, jembatan dibangun, puskesmas diperkuat, tenaga kesehatan tersedia, dan sistem rujukan berjalan cepat, risiko pasien terlambat mendapatkan pertolongan dapat dikurangi sejak awal.

Konsep dokter terbang juga membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Pemerintah perlu menjelaskan jenis armada yang digunakan, wilayah prioritas, jumlah tenaga medis, mekanisme rujukan, titik pendaratan, hingga kebutuhan anggaran dan biaya operasionalnya.

Tanpa perencanaan yang jelas, gagasan tersebut berisiko menciptakan ekspektasi tinggi tetapi sulit diterapkan secara merata.

Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi ibu hamil yang kehilangan nyawa karena terlambat mencapai rumah sakit. Tidak seharusnya pasien menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

Namun, cita-cita tersebut tidak cukup diwujudkan dengan menghadirkan ambulans udara.

Yang dibutuhkan adalah sistem kesehatan yang utuh: jalan yang layak, jembatan yang aman, puskesmas yang lengkap, tenaga kesehatan yang memadai, sistem rujukan yang cepat, serta rumah sakit yang dapat dijangkau masyarakat.

Ambulans udara dapat menjadi solusi bagi wilayah yang benar-benar sulit diakses melalui jalur darat. Tetapi bagi sebagian besar wilayah, pembangunan infrastruktur dasar tetap merupakan investasi yang lebih berkelanjutan.

Sebab pelayanan kesehatan terbaik bukanlah ketika dokter harus terbang mendatangi pasien, melainkan ketika masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan dengan cepat tanpa harus mempertaruhkan nyawa dalam perjalanan.

Ambulans udara boleh terbang. Tetapi jangan sampai negara justru membiarkan jalan dan jembatan tetap tertinggal.(Red)