Merenungkan BUMN di Pidato Presiden, Denny JA Soroti Reformasi dan Manfaat Kekayaan Negara

Beritabanten.com – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Denny JA melalui esainya “Merenungkan BUMN di Pidato Presiden” mengajak publik melihat reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari perspektif yang lebih luas.

Menurut Denny JA, pembahasan mengenai BUMN tidak semata-mata berkaitan dengan laba perusahaan maupun efisiensi organisasi, tetapi menyangkut pertanyaan mendasar mengenai untuk siapa kekayaan negara pada akhirnya bekerja.

Denny JA memulai refleksinya dengan menggambarkan kondisi yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari sekolah yang rusak, fasilitas kesehatan yang terbatas, hingga keluarga yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.

Dari sudut pandangnya, setiap rupiah yang berhasil dihemat negara memiliki makna sosial karena dapat dialihkan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan infrastruktur. Karena itu, ketika Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026 menyampaikan bahwa restrukturisasi BUMN berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah, Denny JA melihatnya bukan sekadar sebagai angka, tetapi sebagai peluang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam analisisnya, Denny JA menyoroti tiga agenda utama reformasi BUMN yang disampaikan Presiden, yakni penyederhanaan struktur perusahaan, peningkatan tata kelola berbasis transparansi, serta penguatan peran BUMN sebagai instrumen kedaulatan ekonomi.

Namun, menurutnya, keberhasilan restrukturisasi tidak cukup diukur dari jumlah perusahaan yang ditutup atau besarnya efisiensi yang berhasil dicapai. Perusahaan yang tersisa harus mampu menjadi lebih produktif, kompetitif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Denny JA juga menekankan pentingnya integritas dalam penyajian laporan keuangan BUMN. Menurutnya, angka merupakan fondasi kepercayaan publik. Jika laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, negara berisiko mengambil kebijakan berdasarkan informasi yang keliru.

Karena itu, peningkatan laba maupun dividen BUMN, menurut Denny JA, perlu disertai transparansi mengenai sumber pertumbuhannya. Publik perlu mengetahui apakah pertumbuhan tersebut berasal dari efisiensi operasional, pembenahan tata kelola, atau faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas.

Lebih jauh, Denny JA memandang BUMN memiliki fungsi strategis dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional melalui hilirisasi industri dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, ia mengingatkan agar semangat tersebut tidak berubah menjadi praktik monopoli, proteksi berlebihan, maupun konsentrasi kekuasaan ekonomi tanpa pengawasan yang memadai.

Menurutnya, negara harus berperan sebagai pemilik yang profesional, bukan pengelola yang terlalu mencampuri operasional perusahaan.

Dalam esainya, Denny JA mengutip pengalaman Norwegia melalui Equinor sebagai contoh perusahaan milik negara yang tetap berada di bawah kendali pemerintah, tetapi menjalankan tata kelola secara profesional dan transparan.

Ia juga merujuk pemikiran Dag Detter dan Stefan Fölster dalam The Public Wealth of Nations mengenai pentingnya pengelolaan aset publik secara profesional. Selain itu, gagasan Mariana Mazzucato dalam The Entrepreneurial State disebut untuk menunjukkan bahwa negara dapat menjadi motor inovasi dengan tetap disertai akuntabilitas yang kuat.

Pada akhirnya, Denny JA menegaskan keberhasilan reformasi BUMN tidak ditentukan semata oleh besarnya laba atau banyaknya perusahaan yang direstrukturisasi. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan membangun institusi yang profesional, transparan, dan mampu bertahan melampaui pergantian kepemimpinan.

Menurut Denny JA, keberhasilan sesungguhnya terjadi ketika kekayaan negara benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih layak, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red)