Presiden Solusi, Dokumentasi Kebijakan atau Instrumen Komunikasi Politik?

Beritabanten.com – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari bersama Dirgayuza Setiawan dan Agung Gumilar Saputra meluncurkan buku Presiden Solusi: Problem Solving Ala Prabowo Subianto pada 8 Juni 2026.

Buku tersebut tidak ditulis langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Buku disusun oleh tim yang mendokumentasikan berbagai kebijakan pemerintah selama sekitar satu setengah tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut para penulis, buku tersebut dibuat untuk menjelaskan kepada masyarakat berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum tersampaikan secara utuh di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media sosial.

Presiden Solusi memuat 108 persoalan yang diklaim telah dijawab melalui kebijakan pemerintah. Persoalan tersebut mencakup sejumlah bidang, mulai dari pangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, hilirisasi industri, pertahanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan hingga diplomasi.

Pembahasan dalam buku disusun dengan pola yang relatif seragam. Setiap persoalan diidentifikasi, kemudian dijelaskan kebijakan yang ditempuh pemerintah dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa kebijakan tersebut menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dengan pola tersebut, buku Presiden Solusi lebih terlihat sebagai dokumentasi narasi kebijakan pemerintah dibandingkan kajian akademik yang secara khusus menguji efektivitas setiap kebijakan berdasarkan data empiris.

Dalam perspektif komunikasi politik, penerbitan buku tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun narasi mengenai arah dan capaian pemerintahannya. Harold D. Lasswell menjelaskan bahwa komunikasi politik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga dapat membentuk persepsi publik mengenai siapa yang bertindak, kebijakan apa yang diambil, dan alasan kebijakan tersebut dianggap penting.

Dalam konteks tersebut, Presiden Solusi dapat dipandang sebagai instrumen komunikasi politik yang berupaya membangun citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai persoalan bangsa melalui kebijakan pemerintah.

Strategi tersebut juga dapat dikaitkan dengan teori agenda-setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori tersebut menjelaskan bahwa aktor politik maupun media memiliki kemampuan memengaruhi isu yang dianggap penting oleh masyarakat.

Dengan mengumpulkan 108 persoalan beserta kebijakan yang disebut sebagai jawabannya dalam satu buku, pemerintah berupaya mengarahkan perhatian publik pada berbagai program dan solusi yang telah dilakukan.

Namun, agenda yang dibangun pemerintah tidak selalu otomatis menjadi agenda masyarakat. Di era media sosial, perhatian publik juga sangat dipengaruhi oleh isu yang viral, pengalaman sehari-hari, serta kondisi yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Selain agenda-setting, buku tersebut juga dapat dilihat melalui konsep framing yang dikembangkan Robert Entman. Framing merupakan proses memilih aspek tertentu dari suatu realitas untuk ditonjolkan sehingga memengaruhi cara masyarakat memahami sebuah persoalan.

Dalam Presiden Solusi, berbagai persoalan nasional dibingkai sebagai masalah yang telah diidentifikasi pemerintah dan kemudian dipasangkan dengan kebijakan tertentu sebagai jawabannya.

Pola tersebut merupakan praktik yang lazim dalam komunikasi pemerintahan. Namun, penerimaan masyarakat terhadap narasi tersebut tetap bergantung pada kesesuaian antara klaim yang disampaikan dengan kondisi nyata yang mereka alami.

Dari perspektif political branding, judul Presiden Solusi juga menunjukkan upaya membangun identitas politik Presiden Prabowo sebagai seorang problem solver. Jennifer Lees-Marshment menjelaskan bahwa pemimpin modern tidak hanya membangun citra melalui kampanye atau pidato, tetapi juga melalui narasi kebijakan yang disampaikan secara konsisten kepada publik.

Pemilihan nama Presiden Solusi dapat dipahami sebagai bentuk branding politik yang ingin menegaskan identitas kepemimpinan Prabowo sebagai pemimpin yang hadir untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.

Meski demikian, dalam analisis kebijakan publik, sebuah kebijakan tidak dapat dinilai berhasil hanya karena pemerintah menyebutnya sebagai solusi. William N. Dunn menjelaskan bahwa kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan sejumlah aspek, antara lain efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan sasaran.

Artinya, sebuah kebijakan baru dapat disebut sebagai solusi apabila mampu menghasilkan perubahan yang nyata, dapat diukur, dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Karena itu, dokumentasi kebijakan dan narasi politik tetap memiliki fungsi penting dalam komunikasi pemerintahan, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan evaluasi berbasis data dan bukti empiris.

Presiden Solusi pada akhirnya dapat dipandang sebagai dokumen yang menjelaskan bagaimana pemerintah melihat berbagai persoalan nasional sekaligus memperkenalkan kebijakan yang telah ditempuh untuk mengatasinya.

Dalam sistem demokrasi, setiap klaim mengenai keberhasilan kebijakan tetap terbuka untuk diuji melalui penelitian akademik, pengawasan publik, pemberitaan media, serta pengalaman masyarakat di lapangan.

Pada akhirnya, legitimasi sebuah pemerintahan tidak hanya dibangun melalui narasi mengenai solusi, tetapi juga melalui kemampuan menghadirkan hasil kebijakan yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat. (Red)