Derita Honorer dan ASN Pemkot Cilegon di Tengah Defisit APBD 2024

Beritabanten.com – Momen pergantian tahun yang biasanya diwarnai dengan kegembiraan dan harapan baru, ternyata tak dirasakan oleh banyak pegawai honorer dan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemkot Cilegon.

Sebaliknya, mereka justru merasakan derita yang memilukan akibat defisit anggaran yang terjadi di APBD 2024.

Bagi honorer seperti guru Madrasah, guru PAUD, guru honorer, Linmas, hingga kader Posyandu, tahun baru 2025 ini terasa penuh penderitaan. Pasalnya, honor mereka untuk Triwulan IV Tahun 2024 lalu belum terbayarkan. Hal yang sama juga dialami oleh sebagian ASN di Pemkot Cilegon, termasuk para pejabat penanggung jawab kegiatan yang honor dan uang BBM kendaraan dinasnya juga belum diterima.

Defisit anggaran yang terjadi di APBD 2024 menjadi biang keladi dari permasalahan ini. Bahkan, para pengusaha yang mengerjakan proyek dari Pemkot Cilegon pun ikut merasakan dampak negatifnya. Alih-alih menerima pembayaran untuk melunasi biaya proyek, mereka justru terjebak dalam masalah pembayaran yang gagal akibat defisit tersebut.

Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Kota Cilegon, yang baru berdiri selama 26 tahun, kas daerah mengalami defisit anggaran dengan dampak yang sangat luas. Ratusan miliar rupiah utang harus ditanggung Pemkot Cilegon, sementara para pegawai yang seharusnya menerima haknya terpaksa menelan pil pahit karena ketidakmampuan Pemkot dalam mengelola anggaran.

Derita para guru honorer dan pegawai lainnya menjadi sorotan utama di Cilegon. Tidak jarang, aksi demonstrasi digelar oleh Aliansi Masyarakat, organisasi kemasyarakatan, hingga mahasiswa yang menuntut agar hak-hak guru dan honorer segera dibayar. Meskipun begitu, Walikota Cilegon, Helldy Agustian, yang baru saja kalah dalam Pilkada, belum pernah muncul untuk menemui para pendemo.

Tanggapan yang diberikan oleh pihak Pemkot, seperti yang disampaikan oleh Rahmatullah, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon, hanya berisi janji tanpa kejelasan. “Pemkot Cilegon tetap berkomitmen untuk menyelesaikan honor-honor yang belum terbayarkan,” ujarnya. Namun, banyak pihak yang meragukan kemampuan Pemkot untuk menepati janji tersebut, mengingat tidak ada regulasi yang membolehkan pembayaran honor yang tertunda tersebut.

Di tengah ketidakpastian ini, banyak pegawai honorer yang terpaksa berutang, bahkan ada yang terjerat pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka pun merasa cemas jika honor yang menjadi hak mereka tidak dapat dibayarkan dan hangus begitu saja.

Pemkot Cilegon seharusnya bisa mengantisipasi defisit ini lebih awal dan membuat kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat, terutama pada mereka yang sudah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sayangnya, lebih banyak dana yang dialokasikan untuk kegiatan yang bernuansa pencitraan, sementara hak-hak dasar para guru dan honorer justru terabaikan.

Dengan situasi yang kian membingungkan, Pemkot Cilegon kini berada dalam dilema yang sulit, ibarat makan buah simalakama, “dimakan sakit perut, tidak dimakan sakit kepala.” Namun, yang paling mendasar adalah pemenuhan hak para pegawai yang telah bekerja keras dan berharap honor mereka dapat segera dibayar.

Krisis keuangan yang melanda Pemkot Cilegon ini menjadi pelajaran berharga bagi pengelolaan anggaran daerah, dan semoga ke depan, kebijakan yang lebih bijaksana dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat dapat diterapkan. (Nbl)