Anomali Anggaran Gizi: Ketika Indonesia Membayar Lebih Mahal dari Dunia

Beritabanten.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu proyek sosial terbesar yang pernah dijalankan pemerintah Indonesia. Anggaran yang disiapkan bahkan diproyeksikan mencapai sekitar Rp270 triliun per tahun. Nilai tersebut menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan belanja program makan sekolah terbesar di dunia.

Besarnya anggaran itu pada awalnya dipahami sebagai konsekuensi dari luas wilayah Indonesia, jumlah penerima manfaat yang besar, serta ambisi pemerintah memperbaiki kualitas gizi generasi muda. Namun ketika angka tersebut dibandingkan dengan pengalaman berbagai negara lain, muncul pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah Indonesia memang membutuhkan biaya sebesar itu untuk menghasilkan keluaran program yang relatif sama?

Pengalaman internasional justru menunjukkan kecenderungan berbeda. India, misalnya, melalui program Mid-Day Meal yang menjangkau sekitar 120 juta anak sekolah hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp130–150 triliun setiap tahun. Dengan skala penerima yang sangat besar, biaya per anak diperkirakan hanya berkisar Rp1–1,5 juta per tahun atau sekitar Rp5.000–7.000 untuk setiap porsi makanan.

Brasil juga memperlihatkan pola yang serupa. Melalui Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), sekitar 40 juta siswa memperoleh layanan makan sekolah dengan total anggaran sekitar Rp60–80 triliun per tahun. Rata-rata biaya yang dikeluarkan hanya sekitar Rp1,5–2 juta per anak setiap tahun.

Di berbagai negara Afrika Sub-Sahara, program makan sekolah bahkan dapat berjalan dengan biaya yang lebih rendah. Dengan dukungan rantai pasok lokal dan pola distribusi yang sederhana, biaya per anak berada di bawah Rp1,2 juta per tahun, sedangkan biaya per porsi berkisar Rp5.000 hingga Rp8.000.

Perbandingan menjadi semakin menarik ketika melihat skala global. Berbagai lembaga internasional memperkirakan kebutuhan dana untuk memberikan makan kepada sekitar 73 juta anak paling miskin di dunia hanya berada di kisaran Rp70–75 triliun setiap tahun. Bahkan untuk menopang program makan sekolah bagi sekitar 466 juta anak di seluruh dunia, total pembiayaan diperkirakan berkisar Rp500–800 triliun dengan rata-rata biaya sekitar Rp1–2 juta per anak per tahun.

Dalam konteks itulah Indonesia tampak menjadi pengecualian. Dengan proyeksi anggaran Rp270 triliun, biaya per penerima diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp3–4 juta setiap tahun atau sekitar Rp12.000–15.000 per porsi. Angka tersebut sekitar dua hingga tiga kali lebih tinggi dibandingkan rata-rata biaya program serupa di banyak negara berkembang.

Perbandingan ini tentu tidak dapat dimaknai secara sederhana karena setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan biaya logistik yang lebih tinggi, kondisi geografis yang kompleks, standar menu yang dapat berbeda, serta tantangan distribusi hingga wilayah terpencil. Faktor-faktor tersebut memang berpotensi meningkatkan biaya operasional.

Namun, dalam perspektif ekonomi sektor publik, perbedaan biaya yang terlalu jauh tetap memerlukan penjelasan. Konsep value for money mengajarkan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus menghasilkan manfaat yang sepadan melalui tiga prinsip utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Semakin besar anggaran yang dikeluarkan, semakin tinggi pula tuntutan agar pemerintah mampu menunjukkan bahwa biaya tersebut memang tidak dapat ditekan tanpa mengurangi kualitas layanan.

Di sinilah persoalan tata kelola menjadi relevan. Negara-negara yang berhasil menjalankan program makan sekolah dengan biaya relatif rendah umumnya memanfaatkan rantai pasok lokal, mempersingkat distribusi, melibatkan petani sekitar, serta menerapkan sistem pengawasan biaya yang ketat. Efisiensi tidak hanya diperoleh dari harga bahan pangan, tetapi juga dari desain kelembagaan yang sederhana dan minim biaya administrasi.

Karena itu, apabila biaya program Indonesia jauh melampaui berbagai negara lain, perhatian publik seharusnya tidak hanya tertuju pada besarnya anggaran, melainkan juga pada struktur pembiayaannya. Berapa proporsi yang benar-benar digunakan untuk makanan, berapa yang terserap dalam distribusi, operasional, infrastruktur, maupun biaya administrasi menjadi pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak ditentukan oleh besarnya angka dalam APBN, melainkan oleh kemampuan pemerintah menghadirkan layanan gizi yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika negara lain mampu memberi makan jutaan anak dengan biaya yang jauh lebih rendah, maka Indonesia perlu memastikan bahwa setiap tambahan rupiah benar-benar menghasilkan nilai tambah bagi kualitas gizi anak, bukan sekadar memperbesar belanja negara. (Red)