Beritabanten.com – Langkah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional (BGN) yang memprioritaskan pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efektivitas sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program strategis nasional tersebut
Program MBG bukan sekadar kegiatan pembagian makanan, melainkan kebijakan pembangunan manusia yang melibatkan anggaran besar, jutaan penerima manfaat, ribuan dapur, rantai pasok pangan, serta koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Karena itu, keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas sistem pengelolaannya.
Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, ekonom Theodore Schultz dan Gary Becker menjelaskan bahwa investasi pada kesehatan dan gizi merupakan bagian penting dari pembangunan modal manusia (human capital). Pemenuhan gizi sejak usia dini diyakini akan meningkatkan kualitas kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas masyarakat pada masa mendatang.
Dengan pendekatan tersebut, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari banyaknya porsi makanan yang dibagikan. Program ini juga harus mampu menjamin kualitas gizi, keamanan pangan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka kekurangan gizi dan peningkatan kualitas pendidikan anak.
Di sisi lain, penguatan tata kelola menjadi tantangan utama BGN. Sebagai lembaga yang mengelola program berskala nasional, BGN harus memastikan seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan pangan, penyusunan standar menu, distribusi, hingga pengawasan di lapangan berjalan secara efektif dan akuntabel.
Dalam prinsip good governance, keberhasilan sebuah kebijakan publik sangat ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan sistem pengawasan yang kuat. Karena itu, upaya memperbaiki administrasi, memperjelas standar operasional, memperkuat mekanisme evaluasi, serta meningkatkan pengawasan menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan.
Pembenahan tersebut juga dinilai penting untuk meningkatkan legitimasi publik terhadap MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam teori policy legitimacy, keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh manfaat yang dihasilkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pelaksanaannya.
Melalui tata kelola yang semakin profesional, berbagai kritik terhadap implementasi MBG diharapkan dapat dijawab melalui perbaikan sistem dan peningkatan kualitas layanan, bukan sekadar melalui pernyataan atau respons administratif.
Ke depan, tantangan terbesar BGN adalah menjaga konsistensi reformasi kelembagaan. Program berskala nasional selalu memiliki risiko pemborosan, lemahnya pengawasan, maupun potensi penyimpangan dalam rantai pasok. Karena itu, penguatan sistem harus menjadi prioritas agar organisasi tidak bergantung pada figur tertentu, melainkan berjalan berdasarkan standar yang profesional dan berkelanjutan.
Apabila pembenahan tata kelola dapat dilaksanakan secara konsisten, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu kebijakan yang memberikan dampak jangka panjang bagi peningkatan kualitas generasi muda Indonesia. Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikelola, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan