Tiga Survei, Satu Persoalan Ekonomi: Harga Mahal, Daya Beli Tertekan, dan Sulitnya Mencari Kerja

Beritabanten.con — Hasil survei Voxpol Center, Parameter Politik Indonesia (PPI), dan Poltracking Indonesia yang dipimpin Hanta Yuda pada akhir September hingga Oktober 2026 memperlihatkan satu tema yang berulang: persoalan ekonomi menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Meskipun ketiga lembaga menggunakan pertanyaan dan indikator yang tidak sepenuhnya sama, pemberitaan hasil survei mereka sama-sama menyoroti mahalnya kebutuhan pokok, kondisi ekonomi yang dirasakan sulit, serta persoalan lapangan kerja. Temuan ini penting karena memberikan gambaran dari beberapa pengukuran berbeda mengenai tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat.

Dalam survei Voxpol yang dilaksanakan pada 3–12 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden, 51,6 persen menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan, sedangkan 47,7 persen menyatakan puas. Keluhan paling menonjol adalah mahalnya harga kebutuhan pokok, yang dianggap mendesak oleh 89,5 persen responden. Sebanyak 89,3 persen menyoroti rendahnya upah minimum dan 88,8 persen menyebut sulitnya memperoleh pekerjaan. Ketimpangan ekonomi menjadi perhatian 86,9 persen, sedangkan 84,1 persen menyoroti pajak dan berbagai pungutan. Dengan demikian, persoalan ekonomi dalam survei Voxpol tidak terbatas pada harga barang, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup.

Survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 26 September–6 Oktober 2026 memberikan gambaran berbeda karena pertanyaan yang diberitakan berfokus pada kepuasan terhadap pemerintahan secara umum dan alasan ketidakpuasan. Dari seluruh responden, 65,4 persen menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah, sementara 32,5 persen menyatakan tidak puas. Namun, di antara responden yang tidak puas, 11,8 persen menyebut kondisi ekonomi semakin sulit dan menurun, sedangkan 10,4 persen menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok. Sebanyak 11,4 persen lainnya mengeluhkan bantuan sosial yang kurang atau tidak tepat sasaran. Angka 11,8 dan 10,4 persen tersebut merupakan alasan yang dikemukakan oleh kelompok responden yang tidak puas, bukan persentase seluruh masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi.

Sementara itu, survei Poltracking Indonesia yang dilaksanakan pada 30 September–7 Oktober 2026 terhadap 1.220 responden memberikan gambaran lebih terperinci mengenai penilaian terhadap sektor ekonomi. Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi hanya 36,8 persen, sedangkan 57,8 persen menyatakan tidak puas. Di antara responden yang tidak puas terhadap pemerintah secara umum, alasan terbesar adalah ekonomi yang belum stabil, sebesar 18,9 persen, disusul harga kebutuhan pokok yang mahal sebesar 15,4 persen dan bantuan yang tidak tepat sasaran sebesar 14,3 persen. Ketika ditanya mengenai persoalan yang paling mendesak untuk diselesaikan, 45,9 persen menyebut mahalnya kebutuhan pokok dan 9,3 persen menyebut sulitnya mencari pekerjaan. Selain itu, hanya 31,3 persen yang menilai pemerintah berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok, sedangkan 61,9 persen menilai pemerintah belum berhasil dalam aspek tersebut.

Jika ketiganya dibaca berdampingan, terlihat bahwa keluhan ekonomi muncul dalam bentuk yang konsisten, tetapi tingkat dan indikator ketidakpuasannya tidak dapat disamakan begitu saja. Voxpol mengukur kepuasan sektoral sekaligus tingkat urgensi persoalan ekonomi; PPI melaporkan alasan ketidakpuasan terhadap pemerintah secara umum; sedangkan Poltracking mengukur kepuasan sektoral dan menggali persoalan yang paling mendesak. Karena itu, angka 51,6 persen dari Voxpol, 11,8 persen alasan ekonomi dalam kelompok responden PPI yang tidak puas, dan 57,8 persen ketidakpuasan sektoral Poltracking bukan tiga angka yang mengukur hal identik. Namun, ketiganya memberikan petunjuk bahwa harga kebutuhan pokok, pendapatan, kestabilan ekonomi, dan kesempatan kerja merupakan isu penting yang perlu diperhatikan pemerintah. Perbandingan ini juga mengingatkan bahwa evaluasi ekonomi tidak cukup hanya menggunakan tingkat kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan; pengalaman masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup perlu dilihat secara terpisah.

Pada akhirnya, persoalan yang perlu dijawab bukan semata-mata apakah masyarakat masih percaya kepada pemerintah, melainkan apakah mereka mulai merasakan perbaikan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pekerjaan yang tersedia, upah yang memadai, dan bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan beberapa indikator konkret yang dapat digunakan untuk menilai perubahan tersebut. Ketiga survei ini tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kesulitan ekonomi disebabkan oleh kebijakan pemerintah, tetapi hasilnya menunjukkan bidang-bidang yang dinilai belum memuaskan oleh responden. Bagi pemerintahan Prabowo–Gibran, tantangannya adalah menerjemahkan program dan pertumbuhan ekonomi menjadi manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap kenaikan biaya hidup. Sebab, bagi rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran setiap hari, keberhasilan ekonomi pada akhirnya terasa ketika penghasilan cukup untuk memenuhi kebutuhan, bukan sekadar ketika pemerintah menyampaikan capaian pembangunan.(Red)