Empat Survei Mengungkap Tekanan Ekonomi: Harga Mahal, Daya Beli Tertekan, dan Sulitnya Mencari Kerja

Beritabanten.com — Hasil survei Voxpol Center, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Tempo Data Science, dan Poltracking Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan ekonomi menjadi salah satu sumber penting ketidakpuasan masyarakat pada 2026. Masing-masing lembaga menggunakan indikator dan pertanyaan yang berbeda, tetapi temuan mereka sama-sama menyoroti kondisi ekonomi, mahalnya kebutuhan hidup, serta kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam survei Voxpol, 51,6 persen responden tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Sementara itu, Poltracking mencatat ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi sebesar 57,8 persen. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa penilaian terhadap ekonomi perlu dilihat secara khusus, terpisah dari kepuasan terhadap pemerintah secara keseluruhan.

Temuan Voxpol memperlihatkan secara terperinci persoalan yang dianggap mendesak oleh masyarakat. Sebanyak 89,5 persen responden menyoroti mahalnya harga kebutuhan pokok, 89,3 persen menyebut rendahnya upah minimum, dan 88,8 persen menilai sulitnya memperoleh pekerjaan sebagai masalah penting. Ketimpangan ekonomi menjadi perhatian 86,9 persen responden, sedangkan pajak dan berbagai pungutan disoroti oleh 84,1 persen. Data ini menggambarkan bahwa tekanan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan harga barang, tetapi juga dengan kemampuan memperoleh penghasilan. Ketika pendapatan terbatas, kenaikan harga kebutuhan pokok dapat memaksa keluarga mengurangi pengeluaran lain, termasuk untuk pendidikan, kesehatan, transportasi, dan tabungan.

SMRC memberikan sudut pandang lain dengan mengukur penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional. Dalam hasil survei yang diberitakan, 50,8 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk, sementara 17,4 persen menilainya baik atau sangat baik. Sebanyak 43,1 persen juga menilai kondisi ekonomi sekarang lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, survei Tempo Data Science pada Juli–Agustus 2026 mencatat 68 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau semakin memburuk. Kedua temuan ini berbicara tentang persepsi terhadap kondisi ekonomi, bukan secara langsung mengukur ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di sektor ekonomi. Karena itu, angkanya perlu dibaca sesuai pertanyaan yang diajukan oleh masing-masing lembaga.

Poltracking Indonesia melengkapi gambaran tersebut melalui penilaian terhadap kinerja pemerintah dan pengalaman ekonomi rumah tangga. Dalam survei yang dilakukan pada 30 September–7 Oktober 2026, sebanyak 57,8 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi, sedangkan 36,8 persen menyatakan puas. Selain itu, 65,3 persen responden mengaku pengeluaran rumah tangga mereka lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, dan 58,6 persen menilai harga kebutuhan pokok dalam sebulan terakhir tidak terjangkau. Hanya 31,3 persen yang menilai pemerintah berhasil mengendalikan harga kebutuhan pokok. Temuan ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap ekonomi juga berkaitan dengan pengalaman langsung masyarakat dalam mengatur pengeluaran rumah tangga, bukan sekadar persepsi terhadap situasi nasional.

Jika keempat survei tersebut dibaca bersama, terlihat benang merah berupa tekanan biaya hidup, kekhawatiran terhadap pendapatan, dan terbatasnya kesempatan kerja. Namun, angka-angka dari masing-masing lembaga tidak dapat disusun sebagai peringkat langsung karena waktu survei, pertanyaan, dan indikator yang digunakan berbeda. Temuan-temuan ini juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh kesulitan ekonomi disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Meski demikian, hasilnya memberikan gambaran mengenai persoalan yang perlu mendapat perhatian dalam evaluasi ekonomi pemerintahan Prabowo–Gibran. Keberhasilan ekonomi bukan hanya tentang pertumbuhan nasional, melainkan juga tentang apakah masyarakat mampu membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan yang layak, mendapatkan penghasilan memadai, dan merasakan perbaikan kesejahteraan dalam kehidupan sehari-hari. (Red)