SATU KAMPUS, DUA LEMBAGA SURVEI, HASIL BERBEDA: SAIFUL MUJANI DAN ADI PRAYITNO DI PERSIMPANGAN OPINI PUBLIK

Beritabanten.com – Ada ironi menarik dari dua hasil survei yang dirilis menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto. Parameter Politik Indonesia (PPI) mencatat 65,4% responden puas terhadap kinerja pemerintahan, sedangkan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat 44,5% responden puas terhadap kinerja Presiden Prabowo. Selisihnya mencapai 20,9 poin persentase. Perbedaan itu menjadi semakin menarik ketika kita melihat latar belakang kedua tokoh yang berada di balik lembaga tersebut: Profesor Dr. Saiful Mujani, pendiri SMRC, dan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif PPI. Keduanya memiliki latar akademik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Profil resmi kampus mencatat Saiful Mujani sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Adi Prayitno sebagai dosen di fakultas yang sama.

Saiful Mujani bukan nama baru dalam tradisi survei opini publik di Indonesia. Ia mendirikan SMRC pada 2011 setelah memiliki pengalaman memimpin Lembaga Survei Indonesia. Latar belakang akademiknya mencakup pendidikan magister dan doktor ilmu politik di Ohio State University. SMRC mengembangkan riset opini publik, perilaku pemilih, politik, dan kebijakan. Sementara itu, Adi Prayitno dikenal sebagai dosen ilmu politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Dengan demikian, keduanya berangkat dari lingkungan akademik yang berdekatan dan sama-sama bergerak dalam kajian politik serta opini publik. Namun, kedekatan institusi pendidikan tidak berarti kedua lembaga harus menghasilkan angka yang sama.

Di sinilah persoalan yang lebih menarik muncul. Jika benar Adi Prayitno pernah menjadi asisten Saiful Mujani sebagaimana disebutkan dalam narasi yang beredar, hubungan itu memperlihatkan kemungkinan adanya kesinambungan pengalaman akademik dan profesional. Namun, pengalaman bekerja bersama seorang senior tidak otomatis membuat murid, asisten, atau koleganya memiliki pendekatan riset yang identik. Dalam dunia survei, perbedaan bisa muncul dari rumusan pertanyaan, urutan pertanyaan, indikator yang dipilih, teknik wawancara, pembobotan sampel, hingga cara menyajikan hasil kepada publik. Hubungan personal atau akademik kedua tokoh tidak cukup untuk menjelaskan perbedaan angka tanpa memeriksa instrumen penelitian masing-masing.

Dalam kasus ini, perbedaan objek pengukuran menjadi salah satu kunci. PPI menyampaikan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan secara umum, sedangkan SMRC mengukur kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo. PPI juga menampilkan alasan kepuasan yang berkaitan dengan bantuan sosial, penangkapan koruptor, Sekolah Rakyat, dan program Makan Bergizi Gratis. SMRC, di sisi lain, memperlihatkan penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik, penegakan hukum, serta mahalnya kebutuhan pokok. Dengan kata lain, kedua lembaga tidak sekadar menyampaikan dua angka yang berlawanan, tetapi juga menyoroti dimensi penilaian yang berbeda. Selisih 20,9 poin persentase itu tidak bisa langsung diperlakukan sebagai perbandingan yang sepenuhnya setara.

Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa reputasi akademik pendiri, senioritas, dan kedekatan dengan dunia kampus bukan pengganti transparansi metodologi. Publik perlu mengetahui pertanyaan persis yang diajukan, bagaimana responden dipilih, bagaimana jawaban diolah, dan apakah indikator yang dibandingkan memang sama. Jika kedua lembaga mengukur objek yang berbeda, hasil yang berbeda tidak otomatis menunjukkan salah satu lembaga keliru. Sebaliknya, jika hendak membandingkan kepuasan terhadap Presiden Prabowo secara langsung, publik perlu meminta data PPI yang secara khusus mengukur kepuasan terhadap presiden, bukan hanya kepuasan terhadap pemerintah secara umum.

Pada akhirnya, pertanyaan pentingnya bukan siapa yang lebih senior, siapa yang pernah menjadi asisten siapa, atau lembaga mana yang angkanya paling menguntungkan pemerintah. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana masing-masing lembaga membangun ukuran kepuasan publik dan apakah hasilnya dapat diuji secara terbuka. Saiful Mujani dan Adi Prayitno boleh berasal dari lingkungan akademik yang sama, tetapi independensi penilaian ilmiah justru diuji ketika hasil penelitian berbeda. Bagi masyarakat, kedua survei itu seharusnya menjadi bahan untuk memahami opini publik secara lebih utuh, bukan sekadar memilih angka yang sesuai dengan keyakinan politik masing-masing. (Red)