Tere Liye Soroti Utang Negara: Dari Era SBY, Jokowi hingga Beban Prabowo

Beritabanten.com – Perdebatan mengenai utang negara kembali menjadi perhatian setelah penulis Tere Liye menyampaikan kritik dan pandangannya melalui laman Facebook pribadinya.

Dalam tulisan yang diberi judul “Tukang Ngutang”, Tere Liye membandingkan pengelolaan utang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

Tere Liye menegaskan, pandangannya bukan karena dirinya merupakan penggemar SBY. Ia mengaku selama ini juga kerap memberikan kritik terhadap pemerintahan maupun pejabat yang dinilainya layak dikritik.

“2004-2014, saat SBY berkuasa, adalah era terbaik dalam pengelolaan utang,” tulis Tere Liye, dilihat Jumat 21 Agustus 2026..

Menurut dia, melihat pengelolaan utang tidak cukup hanya dengan menghitung kenaikan nominal utang. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga harus diperhatikan.

Rasio Utang Era SBY Jadi Sorotan

Data historis menunjukkan rasio utang pemerintah terhadap PDB memang mengalami penurunan cukup besar pada periode 2004-2014.

Rasio yang berada di kisaran 56 persen pada 2004 turun menjadi sekitar 25 persen pada 2014. Penurunan tersebut terjadi meskipun secara nominal jumlah utang pemerintah meningkat.

Bagi Tere Liye, kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam pengelolaan utang.

Ia kemudian mengkritik sikap politik yang sebelumnya kerap mempersoalkan utang pada era SBY, tetapi setelah pemerintahan berganti justru menghadapi peningkatan rasio utang.

“Capek-capek SBY bekerja menurunkan rasio, eh jadi naik lagi,” tulisnya.

Jokowi dan Peningkatan Beban Utang

Tere Liye kemudian membandingkan kondisi tersebut dengan era pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, peningkatan utang pada masa tersebut perlu dilihat secara lebih serius, bukan hanya dari sisi nominal, tetapi juga dari rasio terhadap PDB dan dampaknya terhadap ruang fiskal pemerintah.

Data IMF menunjukkan rasio utang pemerintah Indonesia meningkat dari sekitar 24,6 persen pada 2014 menjadi sekitar 40 persen pada 2024.

Pandemi Covid-19 memang menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan kebutuhan pembiayaan pemerintah meningkat. Namun, Tere Liye menilai kenaikan utang tidak seluruhnya dapat dijelaskan oleh pandemi karena peningkatan pembiayaan telah berlangsung sebelum Covid-19.

Ia juga mengkritik kebijakan pembangunan dan sejumlah proyek besar pemerintah yang menurutnya perlu diuji dari sisi manfaat ekonominya.

Menurut Tere Liye, persoalan utang pada akhirnya tidak berhenti pada pemerintahan yang mengambil utang tersebut.

Kewajiban itu akan diteruskan kepada pemerintahan berikutnya.

Prabowo Hadapi Warisan Utang dan Program Besar

Kini, persoalan tersebut berada di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo tidak memulai pemerintahan dari kondisi fiskal tanpa beban. Pemerintah harus tetap membayar kewajiban utang dan bunga, sembari menjalankan berbagai program prioritas yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, pemerintahan Prabowo juga membawa sejumlah agenda baru yang membutuhkan pembiayaan besar, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program MBG. Pemerintah menyebut program tersebut tidak hanya ditujukan meningkatkan kualitas gizi, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal dan memberdayakan UMKM.

Selain MBG, pemerintah juga mendorong pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari agenda pembangunan desa dan penguatan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menyebut telah membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat akses masyarakat desa terhadap kebutuhan pokok, logistik, pupuk, layanan keuangan, serta berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Dua program tersebut memperlihatkan besarnya agenda yang harus dijalankan pemerintah di tengah ruang fiskal yang juga harus digunakan untuk membayar kewajiban negara.

APBN Jadi Titik Temu Semua Beban

Di sinilah tantangan pemerintahan Prabowo menjadi semakin kompleks.

Utang lama harus dibayar.

Bunga utang harus disediakan.

Program prioritas harus tetap berjalan.

Sementara penerimaan negara memiliki batas.

Dalam dokumen APBN 2026, pemerintah menetapkan pendapatan negara sekitar Rp3.147,7 triliun dan belanja negara sekitar Rp3.786,5 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB.

Artinya, pemerintah tetap membutuhkan pembiayaan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja.

Kementerian Keuangan menyatakan pembiayaan utang 2026 dikelola secara pruden dan terukur. Hingga Maret 2026, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp258,7 triliun.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah negara boleh berutang.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah untuk apa utang tersebut digunakan dan apakah program yang dibiayai mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding.

MBG, misalnya, diharapkan pemerintah tidak hanya memberikan manfaat gizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok pangan.

Sementara KDMP diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi baru di desa.

Jika manfaat ekonomi tersebut benar-benar tercapai, program dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat dan perekonomian.

Namun, jika pembiayaan terus bertambah sementara manfaat ekonominya tidak sebanding, beban fiskal akan menjadi persoalan bagi pemerintahan berikutnya.

Warisan yang Harus Dikelola Prabowo

Karena itu, kritik Tere Liye mengenai utang tidak hanya relevan untuk melihat masa lalu.

Persoalannya kini berlanjut pada bagaimana pemerintahan Prabowo mengelola warisan kewajiban tersebut sekaligus menjalankan program-program barunya.

Pemerintah harus mencari keseimbangan antara pembangunan dan kehati-hatian fiskal.

Di satu sisi, masyarakat membutuhkan program yang langsung menyentuh kehidupan mereka.

Di sisi lain, setiap program membutuhkan anggaran dan harus dipertanggungjawabkan dalam jangka panjang.

Pada akhirnya, utang bukan sekadar angka yang tercatat dalam laporan keuangan negara.

Di balik angka triliunan rupiah terdapat bunga yang harus dibayar, ruang fiskal yang harus dijaga, dan kewajiban yang akan diteruskan kepada generasi berikutnya.

Itulah sebabnya perdebatan mengenai “tukang ngutang” seharusnya tidak berhenti pada siapa yang paling banyak mengambil utang.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah utang tersebut menghasilkan sesuatu yang produktif bagi rakyat.

Apakah MBG mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia?

Apakah KDMP mampu menggerakkan ekonomi desa?

Apakah pembangunan yang dibiayai negara mampu meningkatkan produktivitas dan penerimaan negara?

Dan yang tidak kalah penting, apakah semua program tersebut dapat dijalankan tanpa membuat APBN semakin terbebani?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini menjadi pekerjaan besar pemerintahan Prabowo.

Sebab utang yang dibuat hari ini bukan hanya menjadi catatan pemerintahan hari ini.

Utang tersebut akan menjadi kewajiban yang harus dibayar pada masa depan.

Dan pada akhirnya, rakyat pula yang akan merasakan dampaknya melalui APBN. (Red)