Beritabanten.com – Pemerintah Kota Serang mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap pergerakan harga pangan. Beras menjadi salah satu komoditas yang paling disorot karena menyangkut kebutuhan paling dasar masyarakat.

Persoalannya, stok yang disebut masih aman tidak otomatis membuat masyarakat terbebas dari tekanan harga.

Di sinilah pekerjaan rumah pemerintah sebenarnya berada.

Pemkot Serang menyatakan telah menjalankan sejumlah langkah pengendalian inflasi, mulai dari Gerakan Pangan Murah (GPM), subsidi pangan, monitoring harga di pasar hingga memperkuat koordinasi dengan daerah penghasil komoditas.

Namun, pertanyaan publik tentu tidak berhenti pada berapa banyak rapat yang dilakukan atau seberapa sering pasar dipantau.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah harga yang dibayar masyarakat benar-benar terkendali?

Asisten Daerah II Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan hasil evaluasi pengendalian inflasi menjadi dasar pemerintah untuk merespons pergerakan harga sejumlah komoditas.

“Ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan supaya tetap terkendali,” ujar Yudi. dilihat Jumat 21 Agustus 2026.

Pernyataan itu menunjukkan pemerintah menyadari adanya tekanan harga. Tetapi di tengah kondisi tersebut, masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar jaminan bahwa stok pangan tersedia.

Sebab stok beras yang aman di gudang tidak selalu berarti harga beras murah di pasar.

Ada mata rantai distribusi yang harus dibaca pemerintah secara serius. Dari daerah penghasil, distributor, pedagang hingga konsumen, setiap titik dapat memengaruhi harga akhir yang harus dibayar masyarakat.

Pemkot Serang sendiri mengakui sebagian pedagang dan distributor mendapatkan pasokan dari berbagai daerah. Karena itu, kerja sama antardaerah menjadi penting untuk mengetahui sekaligus mengantisipasi gangguan rantai pasok.

Masalahnya, pengendalian harga pangan tidak bisa hanya dilakukan ketika harga mulai bergerak naik.

Pemerintah semestinya bekerja lebih awal.

Beras, misalnya, mulai mendapat perhatian karena masa panen disebut mulai berakhir. Kondisi ini berpotensi membuat harga bergerak jika pasokan tidak segera dijaga.

Yudi menyebut masyarakat masih cenderung menginginkan beras hasil panen, sementara beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) merupakan beras tahun sebelumnya.

Di titik ini, kebijakan pemerintah diuji.

Ketika masyarakat menghadapi pilihan antara beras yang diinginkan dengan harga yang meningkat dan beras program pemerintah, persoalannya bukan semata soal ketersediaan. Ini menyangkut daya beli dan kemampuan pemerintah memastikan kebijakan stabilisasi benar-benar terasa di tingkat konsumen.

Tekanan inflasi Kota Serang juga tidak hanya berasal dari pangan.

Secara bulanan, sejumlah komoditas dan kelompok pengeluaran tercatat memberikan tekanan, antara lain BBM, ketimun, jengkol dan sigaret. Secara tahunan, emas, bensin, sigaret, minyak goreng hingga telepon seluler ikut masuk dalam kelompok penyumbang inflasi.

Masuknya telepon seluler sebagai salah satu penyumbang inflasi menunjukkan bahwa struktur konsumsi masyarakat juga berubah.

Namun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perhatian terbesar tetap berada pada kebutuhan sehari-hari: beras, minyak goreng, gula, telur, ayam dan komoditas pangan lainnya.

Harga pangan memiliki efek berantai.

Ketika harga beras naik, ruang belanja rumah tangga menyempit. Ketika minyak goreng ikut naik, biaya konsumsi bertambah. Jika daging ayam kemudian terdorong naik karena meningkatnya permintaan, tekanan terhadap rumah tangga semakin besar.

Terlebih program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan kembali meningkatkan permintaan daging ayam.

Artinya, pemerintah tidak cukup hanya melihat angka inflasi sebagai statistik.

Di balik angka itu ada ibu rumah tangga yang menghitung ulang belanja harian, pedagang yang harus menyesuaikan harga, dan keluarga yang terpaksa mengurangi kebutuhan lain agar kebutuhan pangan tetap terpenuhi.

Menariknya, tidak semua komoditas bergerak naik. Cabai dan bawang merah justru mengalami deflasi, sementara harga telur ayam disebut relatif stabil.

Kondisi tersebut semestinya menjadi pelajaran bahwa harga pangan sangat dinamis. Komoditas bisa naik dan turun dengan cepat karena dipengaruhi produksi, distribusi, permintaan hingga kondisi pasar.

Karena itu, strategi pengendalian inflasi Kota Serang perlu bergerak dari sekadar monitoring menuju intervensi yang terukur.

GPM penting, tetapi harus tepat sasaran.

Subsidi pangan dibutuhkan, tetapi jangan hanya menjadi kegiatan sesaat.

Monitoring pasar harus menghasilkan tindakan ketika ditemukan penyimpangan harga atau gangguan pasokan.

Dan kerja sama antardaerah harus menghasilkan kepastian pasokan, bukan berhenti sebagai agenda koordinasi.

Pemerintah juga perlu membuka informasi yang lebih terang kepada publik. Komoditas apa yang sebenarnya naik? Di pasar mana kenaikannya paling tinggi? Berapa selisih harga dari distributor hingga konsumen? Apa intervensi yang dilakukan dan seberapa efektif hasilnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pengendalian inflasi menggunakan sumber daya publik.

Masyarakat berhak tahu apakah kebijakan yang dijalankan benar-benar bekerja atau hanya menghasilkan laporan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi bukan banyaknya rapat, monitoring, maupun program yang tercatat dalam laporan.

Ukuran paling sederhana adalah harga yang dirasakan masyarakat.

Jika stok aman tetapi harga tetap memberatkan, berarti ada persoalan yang belum selesai.

Jika GPM digelar tetapi hanya menjangkau sebagian kecil warga, efektivitasnya patut dievaluasi.

Dan jika pemerintah sudah mengetahui potensi kenaikan harga beras sejak masa panen berakhir, maka masyarakat berhak berharap pemerintah bertindak sebelum kenaikan itu menjadi beban baru.

Pemkot Serang kini punya pekerjaan yang lebih besar dari sekadar “mewaspadai”.

Pemerintah harus membuktikan bahwa kewaspadaan tersebut berubah menjadi tindakan nyata.

Sebab bagi warga, inflasi bukan sekadar angka di atas kertas.

Inflasi terasa ketika uang belanja yang sama tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. (Red)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com