Zulhas Akui Kendala Program Pemerintah, Komunikasi Terbuka Dinilai Bisa Jaga Kepercayaan Publik

Beritabanten.com — Pemerintah mengakui sejumlah program prioritas nasional masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam sebuah acara di Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Zulhas menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berjalan optimal. Ia juga mengungkapkan masih ditemukan sejumlah penyalahgunaan dan menegaskan pihak yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain MBG, pembangunan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga masih menghadapi persoalan.

Menurut Zulhas, kendala tersebut antara lain berkaitan dengan lokasi serta regulasi yang dinilai terlalu rumit dalam proses pelaksanaannya.

Zulhas juga menyampaikan permohonan maaf atas sejumlah program yang belum berjalan sesuai harapan.

Ia memastikan pemerintah akan terus melakukan pembenahan agar berbagai persoalan dapat diselesaikan dan program yang telah direncanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sikap Zulhas tersebut dapat dilihat sebagai bentuk komunikasi pejabat yang tidak defensif ketika menghadapi persoalan kebijakan.

Pengakuan terhadap adanya masalah dapat menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi publik yang lebih terbuka.

Menurut pakar komunikasi publik, pengakuan terhadap kekurangan, disertai penjelasan mengenai persoalan dan langkah perbaikan, dapat membantu membangun persepsi bahwa pemerintah bersedia melakukan evaluasi.

Dalam komunikasi krisis, pendekatan tersebut sejalan dengan konsep rebuild strategy dalam Situational Crisis Communication Theory (SCCT) yang dikembangkan W. Timothy Coombs.

Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pengakuan terhadap masalah, permintaan maaf ketika diperlukan, serta penyampaian komitmen untuk melakukan perbaikan.

Pola komunikasi seperti ini berbeda dengan respons defensif yang cenderung menyangkal persoalan, menghindari tanggung jawab, atau mengalihkan kesalahan kepada pihak lain.

Namun, pengakuan terhadap masalah tentu belum cukup.

Pemerintah tetap perlu memastikan bahwa evaluasi tersebut diikuti langkah konkret, terutama ketika persoalan menyangkut penyalahgunaan program, regulasi, maupun penggunaan anggaran negara.

Menurut pakar komunikasi publik, keterbukaan akan lebih efektif menjaga kepercayaan masyarakat apabila diikuti tindakan nyata dan perkembangan penyelesaian yang dapat dipantau publik.

Dengan demikian, komunikasi yang terbuka seharusnya berjalan beriringan dengan perbaikan kebijakan.

Pengakuan terhadap kelemahan bukan selalu berarti menunjukkan kegagalan. Sebaliknya, sikap tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan apabila disertai tanggung jawab dan langkah penyelesaian.

Pada akhirnya, masyarakat tidak selalu membutuhkan pemerintah yang mengklaim seluruh program berjalan tanpa masalah.

Yang lebih penting adalah keterbukaan mengenai persoalan, kejelasan mengenai langkah penyelesaian, serta bukti bahwa pemerintah benar-benar melakukan perbaikan. (Red)