Tukang Becak Desil 9, Lurah Desil 8: Yang Salah Datanya atau Realitanya?

Beritabanten.com – Perbedaan data desil antara seorang tukang becak dan seorang lurah menjadi sorotan. Seorang tukang becak disebut tercatat berada di desil 9, sementara seorang lurah berada di desil 8. Kondisi tersebut kemudian dinilai sebagai alarm bagi pemerintah karena desil menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial.

Pada Selasa, 25 Agustus 2026, anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriani Gantina menyoroti persoalan tersebut. Ia meminta kualitas data, proses pembaruan, serta mekanisme verifikasi diperbaiki agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Pernyataan tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, persoalan yang lebih besar adalah mengapa kualitas data baru mendapat sorotan setelah muncul contoh yang terlihat janggal dan menjadi perhatian publik?

Data sosial seharusnya terus diperbarui dan diverifikasi, bukan baru diperiksa ketika masyarakat menemukan kejanggalan. Sebab, di balik setiap angka desil terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang nyata.

Profesi seseorang memang tidak otomatis menentukan tingkat kesejahteraannya. Tukang becak tidak selalu miskin dan lurah tidak selalu kaya. Penghasilan, kepemilikan aset, kondisi rumah tangga, jumlah anggota keluarga, serta berbagai indikator sosial ekonomi lainnya dapat memengaruhi posisi seseorang dalam data kesejahteraan.

Namun, ketika seorang tukang becak tercatat berada di desil 9 sementara seorang lurah berada di desil 8, pemerintah harus mampu menjelaskan bagaimana angka tersebut terbentuk.

Apa indikator yang digunakan? Kapan data terakhir diperbarui? Dari mana sumber datanya? Bagaimana proses verifikasi dilakukan? Dan yang tidak kalah penting, apakah masyarakat memiliki kesempatan untuk mengoreksi apabila data tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena data bukan sekadar angka administratif. Data menjadi dasar bagi negara untuk menentukan siapa yang mendapatkan bantuan, siapa yang masuk dalam kelompok sasaran, dan siapa yang dianggap berada dalam kondisi ekonomi tertentu.

Jika datanya keliru, kebijakan yang dibangun di atas data tersebut juga berpotensi keliru.

Jangan Tunggu Viral untuk Memperbaiki Data

Persoalan terbesar bukan semata-mata apakah seorang tukang becak layak berada di desil 9 atau seorang lurah layak berada di desil 8.

Yang harus diperiksa adalah apakah sistem mampu menjelaskan alasan di balik angka tersebut.

Jangan sampai pemerintah hanya bergerak ketika ada kasus yang viral. Sistem data sosial seharusnya memiliki mekanisme pemutakhiran dan verifikasi yang berjalan secara rutin.

Masyarakat juga harus diberikan ruang yang mudah, terbuka, dan tidak berbelit-belit untuk menyampaikan keberatan apabila kondisi kehidupan mereka tidak sesuai dengan data pemerintah.

Sebab masyarakatlah yang menjalani kehidupan nyata, sementara pemerintah bekerja dengan data.

Keduanya harus bertemu.

Jangan sampai seorang warga yang kehidupannya berubah secara drastis masih tercatat menggunakan kondisi lama hanya karena datanya belum diperbarui. Sebaliknya, jangan pula seseorang dimasukkan ke dalam kelompok penerima bantuan hanya karena data administratif tidak menggambarkan kondisi ekonominya secara utuh.

Desil Bukan Sekadar Angka

Perlu dipahami bahwa desil tidak boleh dipandang sebagai label yang menentukan seseorang kaya atau miskin hanya berdasarkan profesinya.

Seorang tukang becak bisa saja mempunyai aset, tabungan, rumah, atau sumber pendapatan lain. Begitu pula seorang lurah bisa saja memiliki beban keluarga, utang, atau kondisi ekonomi tertentu yang tidak terlihat hanya dari jabatannya.

Karena itu, profesi bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan.

Tetapi justru karena persoalannya kompleks, pemerintah harus mampu memberikan penjelasan yang transparan mengenai indikator dan mekanisme penentuan desil.

Masyarakat tidak seharusnya hanya menerima angka tanpa mengetahui bagaimana angka tersebut diperoleh.

Kalau desil digunakan untuk menentukan sasaran bantuan sosial, maka kualitas datanya harus menjadi perhatian utama.

Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tersingkir karena data yang tidak mutakhir. Sebaliknya, jangan sampai bantuan diberikan kepada mereka yang sebenarnya tidak lagi memenuhi kriteria karena data tidak pernah diperbarui.

DPR Jangan Hanya Datang Setelah Ada Kejanggalan

Sorotan DPR terhadap persoalan ini penting. Namun, fungsi pengawasan seharusnya tidak berhenti pada pernyataan setelah sebuah kasus menjadi perhatian publik.

DPR perlu memastikan bahwa pemerintah memiliki sistem pemutakhiran data yang berjalan secara konsisten, mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat, serta proses verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengawasan juga harus dilakukan terhadap bagaimana data tersebut digunakan dalam menentukan berbagai program bantuan.

Sebab persoalan data sosial bukan masalah kecil. Kesalahan satu data mungkin terlihat seperti persoalan administratif. Tetapi apabila kesalahan tersebut terjadi dalam jumlah besar, dampaknya dapat menyangkut jutaan masyarakat.

Di sinilah negara harus hadir.

Bukan hanya ketika masyarakat mempertanyakan data, tetapi sejak data tersebut dikumpulkan, diverifikasi, diperbarui, hingga digunakan sebagai dasar kebijakan.

Rakyat Jangan Dipaksa Menyesuaikan Diri dengan Data

Pada akhirnya, pertanyaan tentang tukang becak yang berada di desil 9 dan lurah di desil 8 seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki sistem.

Tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa tukang becak tersebut salah masuk desil atau lurah tersebut seharusnya berada di desil tertentu hanya berdasarkan profesi.

Yang harus dilakukan adalah membuka data dan mekanismenya untuk diperiksa.

Jika angka tersebut benar, pemerintah harus mampu menjelaskan alasannya.

Jika ternyata keliru, pemerintah harus memperbaikinya.

Sesederhana itu.

Sebab data pemerintah seharusnya menggambarkan kenyataan masyarakat, bukan membuat masyarakat harus menyesuaikan diri dengan data yang sudah telanjur tercatat.

Kalau data menjadi dasar pembagian bantuan, maka data tersebut harus benar-benar mencerminkan kondisi rakyat.

Jangan sampai rakyat yang harus menyesuaikan diri dengan data.

Justru data pemerintah yang harus terus diperbaiki agar sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Data sosial yang baik bukanlah data yang terlihat rapi di atas kertas, melainkan data yang mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata dan terus diperbarui ketika kehidupan mereka berubah. (Red)