Mengenal Lemhannas RI: Lembaga Strategis yang Membentuk Pemimpin Nasional

Beritabanten.com – Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) merupakan salah satu lembaga strategis negara yang memiliki peran penting dalam menyiapkan pemimpin tingkat nasional sekaligus memberikan kajian strategis bagi pemerintah.

Lemhannas bukan kementerian, lembaga penegak hukum, maupun institusi militer. Lembaga ini merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam menjalankan tugasnya, Lemhannas memiliki tiga fokus utama, yakni pendidikan pimpinan tingkat nasional, pengkajian strategis, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Berawal dari Gagasan Pertahanan Nasional

Gagasan pembentukan Lemhannas muncul pada awal 1960-an ketika pemerintah melihat perlunya sebuah lembaga pendidikan strategis yang mampu menyiapkan pemimpin sipil dan militer untuk memahami persoalan politik-strategi dan pertahanan nasional.

Gagasan tersebut antara lain dikemukakan Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan/Keamanan Jenderal A.H. Nasution dan mendapat tanggapan positif dari Menteri Pertama Ir. Djuanda.

Melalui Surat Keputusan Menteri Pertama Nomor 149/MP/1962 tanggal 6 Desember 1962, pemerintah membentuk Panitia Interdepartemental untuk mempersiapkan pendirian lembaga tersebut. Panitia yang beranggotakan 16 orang itu dipimpin Letjen TNI R. Hidayat.

Setelah melalui proses persiapan, Lembaga Pertahanan Nasional resmi didirikan pada 20 Mei 1965 oleh Presiden Soekarno. Peresmian berlangsung di Istana Negara bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Soekarno memberikan kuliah pertama mengenai geopolitik.

Sejak awal, lembaga ini tidak dirancang hanya sebagai sekolah militer. Lemhannas dibentuk sebagai pusat pendidikan dan pengkajian persoalan strategis yang berkaitan dengan pertahanan dalam arti luas serta keutuhan bangsa.

Seiring perkembangannya, perspektif Lemhannas kemudian meluas dari konsep pertahanan nasional menjadi ketahanan nasional. Persoalan yang dikaji tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer, tetapi juga mencakup politik, ekonomi, sosial, budaya, ideologi, hukum, teknologi, demografi, sumber daya alam, hingga dinamika internasional.

Tiga Tugas Utama Lemhannas

Dalam menjalankan perannya, Lemhannas memiliki tiga tugas pokok.

Pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menyiapkan kader dan memantapkan pimpinan tingkat nasional agar mampu berpikir komprehensif, integral, holistik, dan strategis serta memiliki watak dan etika kebangsaan.

Kedua, melakukan pengkajian konsepsional dan strategis terhadap berbagai persoalan nasional, regional, dan internasional yang dibutuhkan Presiden.

Ketiga, melakukan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam bidang pengkajian, Lemhannas mencakup berbagai aspek seperti geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta persoalan internasional.

Karena itu, Lemhannas dapat dilihat sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan sekaligus think tank strategis negara.

Pesertanya Tidak Hanya TNI dan Polri

Pendidikan di Lemhannas juga tidak hanya diperuntukkan bagi anggota TNI dan Polri.

Pesertanya berasal dari berbagai latar belakang, antara lain kementerian, lembaga negara, partai politik, organisasi masyarakat, badan usaha, hingga peserta dari negara lain.

Salah satu contohnya adalah Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 65 tahun 2023 yang diikuti 100 peserta dari berbagai sektor.

Keragaman peserta tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan nasional yang dibangun Lemhannas dirancang lintas sektor.

Seorang pemimpin nasional tidak hanya dituntut memahami persoalan pertahanan dan keamanan, tetapi juga harus mampu melihat hubungan antara politik, ekonomi, hukum, masyarakat, teknologi, geopolitik, dan kepentingan nasional.

Membentuk Cara Berpikir Strategis

Peran Lemhannas dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, sebagai lembaga pendidikan kepemimpinan nasional.

Peserta pendidikan diharapkan mampu melihat persoalan secara lebih luas dan tidak hanya berdasarkan kepentingan sektoral lembaga masing-masing.

Kedua, Lemhannas berperan sebagai lembaga kajian strategis yang memberikan perspektif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi negara.

Kajian yang dilakukan tidak terbatas pada persoalan keamanan. Berbagai isu seperti konsolidasi demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, geopolitik, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara juga menjadi bagian dari perhatian Lemhannas.

Jejak Alumni di Berbagai Bidang

Selama puluhan tahun menyelenggarakan pendidikan, Lemhannas telah menghasilkan alumni dari berbagai sektor. Mereka kemudian berkiprah di pemerintahan, militer, kepolisian, politik, birokrasi, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil.

Namun, seseorang tidak otomatis disebut alumni Lemhannas hanya karena pernah berinteraksi dengan lembaga tersebut.

Status alumni berkaitan dengan keikutsertaan dan penyelesaian program pendidikan tertentu yang diselenggarakan Lemhannas.

Salah satu tokoh yang memiliki hubungan dengan pendidikan Lemhannas adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Pada 2026, SBY kembali diundang memberikan kuliah umum kepada peserta pendidikan nasional Lemhannas.

Dalam kesempatan tersebut, SBY menyebut Lemhannas sebagai institusi yang memiliki sejarah dalam nation building dan membentuk pemahaman mengenai statecraft, perumusan kebijakan, manajemen pembangunan, serta kepemimpinan tingkat senior.

Sebaliknya, seseorang yang pernah memberikan pengarahan, menjadi pembicara, atau berinteraksi dengan Lemhannas tidak otomatis dapat disebut sebagai alumni.

Hal tersebut penting karena daftar alumni Lemhannas seharusnya merujuk pada peserta yang memang mengikuti dan menyelesaikan program pendidikan yang diselenggarakan lembaga tersebut.

Alumni dan Tantangan Kepemimpinan Nasional

Keberadaan alumni Lemhannas menjadi menarik karena pendidikan yang mereka terima tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir strategis.

Seorang polisi yang mengikuti pendidikan diharapkan mampu melihat persoalan tidak hanya dari perspektif kepolisian. Begitu pula birokrat, politisi, maupun pemimpin dari sektor lainnya dituntut mampu melihat persoalan dalam kerangka kepentingan nasional.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan kepemimpinan tidak hanya dapat dilihat dari kemampuan seseorang berbicara mengenai wawasan kebangsaan. Hal yang lebih penting adalah bagaimana pengetahuan tersebut diterapkan dalam menjalankan kekuasaan dan mengambil keputusan.

Kepemimpinan nasional membutuhkan keseimbangan antara kepentingan negara, hukum, demokrasi, hak masyarakat, integritas, dan kepentingan nasional.

Karena itu, mengenal Lemhannas bukan sekadar mengenal sebuah lembaga pemerintah. Lemhannas merupakan salah satu institusi yang ikut membentuk cara berpikir para calon pemimpin nasional Indonesia.

Kualitas pendidikan dan kualitas para alumninya pada akhirnya menjadi bagian dari tantangan yang lebih besar, yakni bagaimana kekuasaan negara digunakan secara bijaksana, konstitusional, dan untuk kepentingan masyarakat serta bangsa Indonesia. (Red)