Beritabanten.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkap sejumlah persoalan internal di kementerian yang dipimpinnya. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara bersama Akbar Faizal dan menjadi sorotan karena menyinggung isu disiplin aparatur hingga dugaan keterlibatan pegawai dalam aktivitas judi online.
Dody mengatakan pembenahan birokrasi di lingkungan Kementerian PU masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu temuan yang diungkap adalah dugaan manipulasi data kehadiran oleh sekitar 3.000 pegawai yang memberikan keterangan tidak sesuai terkait absensi.
Selain persoalan disiplin, Dody juga menyebut adanya data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menunjukkan sekitar 6.000 pegawai terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Menurutnya, temuan tersebut menjadi perhatian serius dalam upaya memperkuat tata kelola dan integritas aparatur.
Pernyataan itu muncul di tengah dinamika hubungan antara pimpinan kementerian dan sebagian kalangan pegawai. Pengungkapan berbagai persoalan internal dinilai sebagai bagian dari langkah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian PU, meski di sisi lain memicu beragam tanggapan di lingkungan internal.
Dody menegaskan pembenahan birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan sistem, tetapi juga harus disertai peningkatan disiplin, profesionalisme, dan integritas aparatur sipil negara agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih optimal.
Meski demikian, dugaan manipulasi absensi maupun indikasi keterkaitan dengan aktivitas judi online masih merupakan temuan awal berdasarkan hasil evaluasi internal dan data PPATK. Penanganan terhadap masing-masing pegawai tetap harus melalui proses pemeriksaan serta mekanisme hukum dan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengungkapan persoalan tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut kualitas tata kelola di salah satu kementerian yang mengelola anggaran pembangunan infrastruktur dalam jumlah besar. Evaluasi terhadap disiplin dan integritas aparatur dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan