Kuatnya Keturunan di Panggung Kekuasaan, Ketika Meritokrasi Politik Dipertaruhkan

Beritabanten.com – Perdebatan mengenai kuatnya pengaruh keluarga dalam politik Indonesia kembali mengemuka. Di tengah sistem demokrasi yang secara formal membuka kesempatan bagi setiap warga negara, akses menuju kekuasaan dalam praktiknya tidak selalu dimulai dari garis yang sama.

Nama keluarga, jaringan sosial, modal ekonomi, serta kedekatan dengan lingkar kekuasaan dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi seseorang yang ingin memasuki arena politik.

Fenomena tersebut terlihat dari semakin seringnya anggota keluarga elite politik masuk ke partai, parlemen, pemerintahan, hingga kontestasi kepala daerah. Kehadiran mereka tentu tidak otomatis bermasalah, sepanjang memiliki kapasitas dan memperoleh mandat melalui proses demokratis.

Namun, persoalan muncul ketika hubungan keluarga berubah menjadi jalur utama reproduksi kekuasaan dan membuat kesempatan bagi kelompok di luar lingkar elite semakin sempit.

Sosiolog Pierre Bourdieu menjelaskan bahwa seseorang memiliki berbagai bentuk modal, mulai dari modal ekonomi, sosial, budaya hingga simbolik. Modal tersebut dapat saling dikonversi dan memberikan keuntungan ketika seseorang memasuki arena tertentu, termasuk arena politik.

Dalam konteks politik, seorang anak elite tidak memulai perjalanan dari titik nol. Ia bisa memiliki akses terhadap jaringan, pendidikan, sumber daya, popularitas, serta lingkungan politik yang sudah terbentuk sejak lama.

Sebaliknya, masyarakat biasa yang ingin memasuki politik harus membangun jaringan dan modal tersebut dari awal.

Di sinilah persoalan meritokrasi mulai dipertanyakan.

Meritokrasi seharusnya memberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, kompetensi, dan integritas. Namun jika nama keluarga dan akses terhadap sumber daya menjadi faktor yang terlalu dominan, kompetisi politik dapat kehilangan keseimbangannya.

Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, dalam berbagai kajiannya mengenai partai dan politik elektoral menyoroti pentingnya sistem rekrutmen politik dalam menentukan kualitas representasi. Partai politik memiliki peran penting dalam membuka kesempatan bagi kandidat dengan latar belakang yang beragam.

Artinya, persoalan dinasti atau politik keturunan tidak hanya berkaitan dengan individu yang maju dalam kontestasi, tetapi juga dengan bagaimana partai melakukan rekrutmen dan bagaimana sistem politik menyediakan kesempatan yang setara.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan apa yang disebut sebagai reproduksi elite. Kekuasaan tidak selalu berpindah dari satu kelompok sosial kepada kelompok lain, tetapi dapat berputar dalam lingkungan yang sama melalui hubungan keluarga, jaringan ekonomi, dan koneksi politik.

Kondisi ini berpotensi menciptakan apa yang disebut sebagai political closure, ketika akses menuju pusat kekuasaan secara perlahan menjadi lebih eksklusif.

Masyarakat tetap memiliki hak memilih. Pemilu tetap berjalan. Namun pilihan yang tersedia bisa saja semakin didominasi oleh orang-orang yang memiliki modal politik sejak awal.

Di sisi lain, kuatnya pengaruh keturunan tidak otomatis berarti semua anak elite tidak memiliki kemampuan. Banyak tokoh yang lahir dari keluarga politik memang memiliki kapasitas dan mampu membuktikan diri melalui proses politik.

Begitu pula orang yang berasal dari keluarga biasa tidak otomatis menjadi pemimpin yang lebih baik.

Karena itu, persoalan utamanya bukan siapa anak siapa, melainkan apakah setiap warga memiliki kesempatan yang relatif adil untuk membuktikan kemampuan.

Robert D. Putnam dalam kajiannya mengenai modal sosial juga menunjukkan pentingnya jaringan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam membangun demokrasi yang sehat. Ketika akses sosial hanya berputar pada kelompok tertentu, keterhubungan antara masyarakat dan institusi politik dapat melemah.

Dampaknya bukan hanya pada komposisi elite, tetapi juga pada kepercayaan publik.

Masyarakat dapat mulai melihat politik sebagai arena yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki nama besar, uang, atau jaringan kuat. Jika persepsi tersebut menguat, politik kehilangan daya tarik sebagai ruang mobilitas sosial.

Padahal, salah satu fungsi demokrasi adalah membuka kesempatan bagi munculnya kepemimpinan baru.

Karena itu, partai politik memiliki pekerjaan besar untuk memastikan proses kaderisasi tidak hanya mengandalkan popularitas keluarga atau kekuatan modal. Kader dari masyarakat biasa harus memiliki ruang yang sama untuk tumbuh, memperoleh kesempatan, dan bersaing.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga perlu memastikan aturan tetap menjaga kompetisi yang sehat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.

Pada akhirnya, politik keturunan bukan semata persoalan tentang anak seorang pejabat yang ikut masuk politik.

Persoalannya adalah ketika garis keturunan berubah menjadi keunggulan struktural yang membuat orang lain sulit memasuki arena yang sama.

Jika itu terjadi secara terus-menerus, demokrasi memang tetap berjalan secara prosedural. Pemilu tetap digelar dan rakyat tetap memberikan suara.

Tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah: seberapa terbuka sebenarnya pintu menuju kekuasaan?

Sebab demokrasi yang sehat bukan hanya memberikan hak kepada rakyat untuk memilih pemimpin, tetapi juga memastikan bahwa siapa pun yang memiliki kemampuan, integritas, dan dukungan masyarakat memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin.

Ketika keturunan semakin kuat sebagai modal politik, meritokrasi menghadapi ujian. Dan ujian terbesar demokrasi Indonesia bukan sekadar siapa yang menang dalam pemilu, melainkan apakah rakyat biasa masih memiliki jalan yang terbuka untuk sampai ke pusat kekuasaan. (Red)