Prabowo Kumpulkan Kepala Daerah: Tantangannya Bukan Lagi Taklimat, tetapi Kepatuhan

Beritabanten.com – Presiden Prabowo Subianto berencana mengumpulkan para gubernur, bupati, dan wali kota dalam sebuah pertemuan khusus di Jakarta. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi ruang penyampaian arahan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat integritas, tata kelola pemerintahan, dan pencegahan korupsi di daerah.

Rencana pertemuan itu muncul di tengah masih terjadinya kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala daerah. Ketua MPR Ahmad Muzani setelah bertemu Presiden Prabowo pada 3 Agustus 2026 menyampaikan bahwa Presiden prihatin karena banyak kepala daerah justru tersangkut persoalan hukum setelah melalui proses politik yang panjang dan membutuhkan biaya besar.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memandang korupsi di daerah sebagai persoalan serius. Namun, pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa persoalan korupsi kepala daerah tidak cukup diselesaikan hanya melalui penyampaian pesan moral atau pengarahan politik.

Berulangnya kasus korupsi menunjukkan bahwa tantangan utama bukan sekadar kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih, melainkan bagaimana memastikan kepatuhan terhadap aturan benar-benar berjalan dalam praktik pemerintahan sehari-hari.

Dalam perspektif teori Principal–Agent, masyarakat sebagai pemberi mandat mempercayakan pengelolaan anggaran dan pelayanan publik kepada kepala daerah sebagai pelaksana mandat. Masalah muncul ketika terdapat kesenjangan informasi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya akuntabilitas, sehingga kewenangan yang diberikan dapat disalahgunakan.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan komitmen individu. Sistem pemerintahan juga harus mampu menciptakan mekanisme pengawasan yang efektif, transparansi anggaran, audit yang kuat, serta konsekuensi hukum yang jelas terhadap setiap pelanggaran.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep korupsi yang dikemukakan Robert Klitgaard melalui rumusan bahwa korupsi berkembang ketika terdapat monopoli kewenangan, ruang diskresi yang besar, dan akuntabilitas yang rendah. Semakin besar kewenangan tanpa pengawasan yang memadai, semakin besar pula peluang terjadinya penyimpangan.

Selain persoalan tata kelola, biaya politik juga menjadi faktor yang sering dikaitkan dengan risiko korupsi kepala daerah. Kompetisi politik yang membutuhkan biaya besar dapat menciptakan tekanan bagi sebagian pejabat terpilih untuk mencari sumber pengembalian modal politik setelah menjabat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pencegahan korupsi juga membutuhkan pembenahan sistem politik dan tata kelola pembiayaan demokrasi.

Langkah Presiden mengumpulkan seluruh kepala daerah tentu memiliki nilai penting sebagai bentuk penegasan komitmen pemerintah terhadap pemerintahan yang bersih. Namun, efektivitas forum tersebut akan sangat bergantung pada tindak lanjut setelah pertemuan selesai.

Sebab, kepala daerah bukan pertama kali menerima arahan mengenai pentingnya integritas dan pencegahan korupsi. Berbagai forum, pembinaan, serta peringatan telah dilakukan sebelumnya. Jika kasus korupsi tetap muncul, persoalannya bukan lagi pada kurangnya sosialisasi, melainkan pada kemampuan sistem memastikan aturan benar-benar dipatuhi.

Dalam teori compliance atau kepatuhan, perubahan perilaku tidak hanya dibentuk melalui instruksi, tetapi melalui kombinasi antara aturan yang jelas, pengawasan yang konsisten, insentif bagi perilaku yang benar, dan sanksi yang pasti bagi pelanggaran.

Dengan demikian, ukuran keberhasilan pertemuan Presiden dengan kepala daerah tidak dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir atau lamanya pengarahan berlangsung. Keberhasilannya harus terlihat dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Indikatornya antara lain meningkatnya transparansi pengelolaan APBD, membaiknya sistem pengadaan barang dan jasa, berkurangnya penyimpangan anggaran, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan lagi bagaimana mengingatkan kepala daerah mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih. Tantangan utamanya adalah bagaimana membangun sistem yang membuat kepatuhan menjadi kebiasaan dan pelanggaran menjadi sesuatu yang sulit dilakukan.

Publik tidak membutuhkan semakin banyak taklimat yang berakhir sebagai pesan normatif. Publik membutuhkan bukti bahwa aturan benar-benar dijalankan. Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukanlah seberapa sering kepala daerah dikumpulkan untuk mendengar arahan, melainkan seberapa sedikit kepala daerah yang berakhir tersangkut kasus korupsi. (Red)