Putusan MK dan Kejujuran Anggaran Pendidikan

Beritabanten.com – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi wajib 20 persen anggaran pendidikan mulai menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan APBN.

Pada 3 Agustus 2026, Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta pemerintah tidak menunggu batas akhir pelaksanaan putusan MK pada APBN 2028.

Menurutnya, penyesuaian sebaiknya dimulai sejak penyusunan APBN 2027 agar anggaran pendidikan benar-benar difokuskan untuk peningkatan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, dan pembangunan infrastruktur pendidikan.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Ia menilai pemerintah memiliki kesempatan untuk segera menyesuaikan kebijakan anggaran sebagai bentuk penghormatan terhadap putusan konstitusi.

Pernyataan dari dua komisi berbeda tersebut menunjukkan bahwa isu pemisahan anggaran MBG mulai bergeser dari perdebatan politik menjadi persoalan tata kelola keuangan negara.

Dalam perspektif public budgeting yang dikembangkan Aaron Wildavsky, anggaran bukan hanya daftar pengeluaran, tetapi cerminan prioritas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.

Karena itu, setiap alokasi anggaran harus memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Ketika satu pos anggaran digunakan untuk membiayai program dengan fungsi berbeda, muncul risiko kaburnya tujuan anggaran atau budget blurring yang dapat mengurangi transparansi.

Prinsip tersebut berkaitan dengan konsep earmarking dalam keuangan publik. Anggaran yang telah memiliki tujuan khusus harus digunakan sesuai mandat yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengatur kewajiban negara mengalokasikan sekurang-kurangnya 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan.

Putusan MK memperkuat prinsip bahwa anggaran pendidikan harus benar-benar mencerminkan kebutuhan sektor pendidikan, bukan menjadi tempat memasukkan program lain meskipun memiliki tujuan sosial.

Namun, pemisahan anggaran bukan berarti menganggap MBG sebagai program yang tidak penting. Program tersebut tetap memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam teori human capital Gary Becker, investasi pada kesehatan dan gizi merupakan bagian penting dalam meningkatkan produktivitas manusia dalam jangka panjang.

Karena itu, MBG tetap dapat menjadi program prioritas pemerintah, tetapi dengan pos anggaran yang berdiri sendiri agar tujuan dan evaluasinya lebih jelas.

Pemisahan anggaran juga akan memperbaiki kualitas pengawasan publik. Masyarakat dapat melihat secara lebih transparan berapa besar dana yang benar-benar digunakan untuk pendidikan.

Di sisi lain, efektivitas MBG dapat dinilai berdasarkan indikator kesehatan dan gizi tanpa tercampur dengan ukuran keberhasilan sektor pendidikan.

Karena itu, penerapan putusan MK lebih awal dalam APBN 2027 dapat menjadi langkah memperkuat disiplin fiskal dan transparansi anggaran.

APBN yang kredibel bukan hanya APBN dengan nilai belanja besar, tetapi APBN yang mampu menjelaskan setiap rupiah digunakan untuk tujuan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. (Red)