Para Penimbun BBM Bersubsidi Leluasa Beroperasi di Cilegon, Masyarakat Menyebutnya ‘Kencingan’

Beritabanten.com – Lapak-lapak yang diduga menimbun bahan kimia industri dan BBM bersubsidi jenis solar marak ditemukan di kawasan Jalan Lingkar Selatan Cilegon, tepatnya di Kampung Ciberko, Kecamatan Cibeber, dan di kawasan Cikuasa Atas, Gerem Merak, Kota Cilegon.

Beroperasi di balik pagar seng, lokasi-lokasi ini terlihat seperti gudang, bahkan berdampingan dengan fasilitas tambal ban.

Diduga lapak tersebut memanfaatkan solar bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun malah dialihkan untuk industri dan tambang sebagai bahan bakar alat berat.

Warga sekitar mengungkapkan bahwa solar bersubsidi ini diperoleh dari sopir-sopir nakal melalui praktik “kencingan” ; sebuah istilah untuk tindakan menjual sebagian BBM yang seharusnya diantar ke lokasi resmi.

Tangki-tangki besar tersembunyi di lapak-lapak ini untuk menyimpan solar yang kemudian dijual kepada industri di sekitar wilayah tersebut.

Roni, Ketua Umum Forum Aspirasi Sultan (FAS), mengungkapkan kekhawatirannya terhadap praktik ini yang dianggap sangat merugikan negara.

“Kami menemukan indikasi bahwa lapak-lapak ini selain menampung, juga menyuplai BBM bersubsidi ke beberapa pabrik di Bojonegara. Modusnya dengan membawa drum-drum berisi solar bersubsidi dengan dalih mengangkut limbah B3,” jelas Roni.

Ironisnya, praktik ilegal ini telah berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan tegas. Kondisi ini memicu kecurigaan masyarakat bahwa ada pihak-pihak yang diduga melindungi bisnis ilegal tersebut. Operasional mereka terus berjalan terang-terangan meski diketahui banyak pihak.

“Kami mendesak aparat penegak hukum dan pemerintah setempat untuk segera bertindak tegas. Pengusaha-pengusaha yang menampung dan menjual BBM bersubsidi tanpa dokumen lengkap harus segera ditindak. BBM bersubsidi seharusnya untuk masyarakat kecil, bukan untuk industri atau pengusaha besar,” tegas Roni.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini diharapkan segera mendapatkan perhatian dari pihak berwenang demi melindungi kepentingan rakyat serta mencegah kerugian negara yang lebih besar. (Nbl)