Survei SMRC dan IDM Terpaut 30 Poin, Padahal Pengambilan Data Beririsan Sembilan Hari

Beritabanten.com – Hasil survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan perdebatan setelah dua lembaga survei nasional merilis angka yang berbeda sangat jauh, meski waktu pelaksanaan surveinya hampir bersamaan.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen. Sementara itu, Indonesia Development Monitoring (IDM) merilis hasil yang jauh lebih tinggi, yakni 81,5 persen. Selisih kedua survei tersebut mencapai 30,4 poin persentase.

Yang menarik, perbedaan itu muncul bukan karena survei dilakukan pada waktu yang berjauhan. SMRC melakukan pengumpulan data pada 5–19 Juli 2026, sedangkan IDM melaksanakan survei pada 11–20 Juli 2026. Dengan demikian, terdapat irisan waktu selama sembilan hari, yakni 11–19 Juli 2026, ketika kedua lembaga sama-sama melakukan wawancara kepada responden.

SMRC melibatkan 749 responden menggunakan metode multistage random sampling. Dalam pemaparannya, lembaga tersebut menyebut penurunan kepuasan publik dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, situasi politik, hingga penegakan hukum.

Di sisi lain, IDM melakukan survei terhadap 1.640 responden dengan metode yang juga disebut multistage random sampling, tingkat kepercayaan 95 persen, serta margin of error sekitar ±2,37 persen. Hasilnya menunjukkan mayoritas responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Perbedaan yang cukup lebar tersebut memunculkan berbagai pertanyaan di kalangan publik maupun pengamat. Selain faktor jumlah responden, hasil survei juga dapat dipengaruhi oleh desain penelitian, teknik penarikan sampel, formulasi pertanyaan, pembobotan data, hingga pelaksanaan survei di lapangan.

Selain metodologi, perhatian juga tertuju pada profil lembaga penyelenggara survei. SMRC merupakan lembaga riset yang telah lama dikenal dalam kajian opini publik dan politik di Indonesia dengan rekam jejak yang panjang.

Sementara itu, Indonesia Development Monitoring (IDM) mulai banyak muncul melalui sejumlah publikasi survei sepanjang 2026. Namun, informasi mengenai sejarah pendirian lembaga, struktur organisasi, tim peneliti, hingga profil kelembagaan yang dapat diakses publik masih relatif terbatas.

Hal serupa juga terlihat pada Direktur Eksekutif IDM, Dedy Rohman. Namanya dikenal sebagai penyampai hasil survei lembaga tersebut, tetapi informasi mengenai latar belakang akademik maupun rekam jejak penelitian yang tersedia di ruang publik belum sebanyak pimpinan lembaga survei nasional yang lebih mapan.

Perbedaan hasil survei bukan berarti salah satu pasti benar atau keliru. Namun, ketika dua penelitian yang dilakukan pada periode hampir bersamaan menghasilkan selisih lebih dari 30 poin persentase, transparansi metodologi, keterbukaan data, serta rekam jejak lembaga menjadi faktor penting agar masyarakat dapat menilai kualitas dan kredibilitas hasil survei secara objektif. (Red)