SMRC atau IDM? Salah Membaca Suara Publik Bisa Menjadi Bumerang bagi Pemerintahan Prabowo

Beritabanten.com – Perbedaan tajam hasil survei kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto memunculkan pertanyaan yang lebih besar daripada sekadar soal angka. Ketika Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan sebesar 51,1 persen, Indonesia Development Monitoring (IDM) justru merilis angka 81,5 persen. Selisih 30,4 poin persentase itu membuat pemerintah dihadapkan pada satu pilihan penting: data mana yang akan dijadikan pijakan dalam membaca opini publik?

Kedua survei tersebut dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan di Juli 2026. Karena itu, perbedaan hasil yang sangat lebar tidak hanya menjadi perdebatan metodologi, tetapi juga menyangkut kualitas informasi yang digunakan pemerintah dalam mengambil keputusan.

Dalam teori bounded rationality yang diperkenalkan Herbert A. Simon, kualitas keputusan sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi yang diterima pengambil kebijakan. Ketika informasi yang dijadikan dasar tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, kebijakan yang lahir pun berpotensi tidak menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Bagi sebuah pemerintahan, survei bukan sekadar angka popularitas. Survei merupakan instrumen untuk mendeteksi lebih awal perubahan persepsi publik terhadap kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, pelayanan publik, maupun komunikasi politik.

Risiko muncul ketika pemerintah hanya berpegang pada hasil survei yang menunjukkan tingkat kepuasan tinggi, sementara mengabaikan temuan lain yang memperlihatkan gejala penurunan kepercayaan masyarakat. Jika itu terjadi, evaluasi terhadap berbagai persoalan strategis bisa berjalan lebih lambat karena muncul anggapan bahwa situasi masih terkendali.

Sebaliknya, hasil survei yang menunjukkan penurunan kepuasan dapat menjadi early warning system agar pemerintah segera memperbaiki implementasi kebijakan, memperkuat komunikasi publik, dan merespons persoalan yang dirasakan masyarakat.

Dalam kajian political feedback, persepsi pemerintah terhadap tingkat dukungan publik ikut memengaruhi arah kebijakan. Pemerintah yang merasa memperoleh dukungan sangat tinggi cenderung mempertahankan pendekatan yang ada. Sebaliknya, ketika membaca adanya penurunan kepercayaan, ruang evaluasi biasanya menjadi lebih terbuka.

Karena itu, yang dibutuhkan bukan memilih percaya kepada SMRC atau IDM semata. Yang jauh lebih penting adalah membandingkan seluruh temuan yang ada, menguji metodologi masing-masing, lalu mencocokkannya dengan indikator nyata seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, tingkat pengangguran, inflasi, stabilitas harga pangan, hingga kualitas pelayanan publik.

Pemerintah sendiri melalui Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), M. Qodari, telah menyatakan bahwa hasil survei akan dijadikan bahan evaluasi dan pemerintah tidak akan bergantung pada satu lembaga survei saja.

Pendekatan seperti itu menjadi penting karena dalam praktik pemerintahan modern, survei seharusnya berfungsi sebagai alat diagnosis, bukan sekadar legitimasi politik. Semakin beragam sumber informasi yang digunakan, semakin kecil risiko pemerintah salah membaca kondisi masyarakat.

Pada akhirnya, tantangan pemerintahan Prabowo bukan menentukan survei mana yang paling menguntungkan secara politik. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan setiap keputusan diambil berdasarkan gambaran kondisi publik yang paling mendekati kenyataan. Sebab dalam demokrasi, keberhasilan pemerintah tidak ditentukan oleh angka survei yang dipilih, melainkan oleh sejauh mana kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.(Red)