MBG Sudah Menjangkau Separuh Keluarga, Tapi Belum Berhasil Membeli Kepuasan Publik

Beritabanten.com — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah dengan jangkauan yang luas. Namun, luasnya cakupan program belum otomatis menunjukkan keberhasilan kebijakan. Temuan terbaru Tempo Data Science menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah masyarakat yang telah tersentuh program dengan tingkat kepuasan penerimanya.

Dalam survei Tempo Data Science yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 57 persen responden menyatakan terdapat anggota keluarganya yang menerima atau menjadi sasaran MBG. Artinya, program tersebut telah bersentuhan dengan lebih dari separuh keluarga dalam sampel survei.

Namun, tingginya jangkauan tersebut berhadapan dengan persoalan kepuasan. Dari keluarga yang menerima MBG, sebanyak 51 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas sama sekali. Rinciannya, 8 persen mengaku tidak puas sama sekali dan 43 persen kurang puas. Sementara itu, 44 persen menyatakan puas dan hanya 4 persen yang merasa sangat puas.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak keluarga yang telah dijangkau. Pemerintah juga perlu melihat bagaimana pengalaman masyarakat ketika program tersebut benar-benar diterima dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam teori implementasi kebijakan, keberhasilan program tidak hanya dilihat dari policy output, seperti jumlah penerima, cakupan program, atau anggaran yang disalurkan. Aspek yang tidak kalah penting adalah outcome, yaitu apakah pelaksanaan kebijakan menghasilkan manfaat dan pengalaman yang sesuai dengan tujuan awal.

Jika digunakan untuk membaca hasil survei tersebut, MBG tampaknya menghadapi persoalan antara cakupan dan kepuasan. Program telah memiliki jangkauan yang besar, tetapi pengalaman penerima belum sepenuhnya mengikuti perluasan tersebut.

Hal itu tidak serta-merta berarti MBG gagal. Cakupan 57 persen justru menunjukkan kemampuan implementasi yang cukup besar. Namun, ketika lebih dari separuh keluarga penerima menyatakan kurang puas atau tidak puas, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan seiring dengan perluasan program.

Ketidakpuasan tersebut juga tidak tersebar secara merata. Tempo Data Science mencatat tingkat ketidakpuasan terhadap MBG mencapai 65 persen di Banten dan 53 persen di wilayah perkotaan.

Perbedaan antarwilayah tersebut penting diperhatikan karena kebijakan nasional selalu berhadapan dengan kondisi lokal yang berbeda. Program yang dinilai berjalan baik di satu wilayah belum tentu memberikan pengalaman yang sama kepada masyarakat di wilayah lainnya.

Karena itu, pemerintah tidak cukup membaca angka kepuasan nasional sebagai satu angka tunggal. Evaluasi perlu dilakukan berdasarkan wilayah, karakter penerima, serta pengalaman masyarakat ketika menerima program.

Temuan lain dalam survei tersebut menunjukkan bahwa tingkat awareness terhadap MBG telah mencapai hampir 99 persen. Namun, dari masyarakat yang mengetahui program tersebut, lebih dari separuh menilai pelaksanaannya kurang baik atau tidak baik. Di antara keluarga penerima sendiri, lebih dari separuh menyatakan kurang puas atau tidak puas.

Artinya, persoalan MBG bukan lagi sekadar apakah masyarakat mengetahui program atau apakah pemerintah telah menjalankannya. Pertanyaan yang semakin penting adalah bagaimana pengalaman masyarakat ketika program tersebut hadir secara langsung dalam kehidupan mereka.

Dalam perspektif administrasi publik, pengalaman penerima menjadi penting karena kebijakan pada akhirnya dinilai melalui pertemuan langsung antara negara dan masyarakat. Program yang dirancang dengan baik dapat kehilangan kepercayaan publik apabila pelaksanaannya tidak memenuhi harapan penerima.

Di sisi lain, MBG juga menjadi salah satu faktor yang disebut masyarakat dalam memberikan penilaian positif terhadap pemerintah. Sebanyak 15 persen responden yang menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah menyebut MBG sebagai program yang bermanfaat.

Namun, terdapat pula responden yang mengaitkan ketidakpuasan terhadap pemerintah dengan MBG. Sebanyak 8 persen menyebut persoalan seperti program yang dianggap mahal atau langka, bermasalah, maupun tidak bermanfaat. MBG juga masuk dalam lima besar program yang dinilai perlu diperbaiki, dengan angka 8 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa MBG memiliki dua sisi. Di satu sisi, program ini memiliki visibilitas dan jangkauan yang besar. Di sisi lain, semakin luas program dijalankan, semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terhadap kualitas pelaksanaannya.

Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak bersikap defensif terhadap angka kepuasan tersebut. Tingginya ketidakpuasan justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki, mulai dari kualitas makanan, distribusi, ketepatan sasaran, frekuensi pemberian, hingga persoalan lain yang dirasakan penerima.

Survei tersebut belum menjelaskan secara spesifik penyebab utama ketidakpuasan. Karena itu, kesimpulan mengenai akar persoalan MBG masih membutuhkan evaluasi dan penelitian lanjutan.

Hal ini penting karena memperluas skala program tanpa memperbaiki kualitas implementasi dapat menciptakan paradoks. Semakin banyak masyarakat yang tersentuh program, semakin banyak pula masyarakat yang memiliki pengalaman langsung terhadap kelebihan maupun kekurangannya.

MBG karena itu perlu memasuki tahap berikutnya. Jika fase awal berfokus pada memperluas jangkauan, fase selanjutnya harus diarahkan pada peningkatan kualitas pengalaman penerima.

Ukuran keberhasilan tidak cukup hanya berupa berapa persen keluarga yang mendapatkan makanan bergizi. Pemerintah juga perlu mengukur berapa banyak penerima yang merasa program tersebut berkualitas, bermanfaat, tepat sasaran, dan layak dipertahankan.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan sebuah program sosial bukan hanya tentang seberapa jauh tangan negara mampu menjangkau masyarakat. Yang lebih menentukan adalah apa yang dirasakan masyarakat ketika tangan negara tersebut sampai kepada mereka.

Survei Persepsi Publik terhadap Kinerja Pemerintah dan Dinamika Politik Nasional dilakukan Tempo Data Science pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi menggunakan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka. Survei tersebut memiliki sampling error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Red)mbg