KDM Mengetuk Meja Birokrasi Jawa Barat

Beritabanten.com  – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menunjukkan gaya kepemimpinan yang khas ketika menyoroti persoalan peredaran tramadol ilegal di Kota Cimahi. Dalam forum Rapat Koordinasi Program Monitoring, Controlling for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat, Selasa, 4 Agustus 2026, Dedi menyampaikan teguran terbuka kepada Wali Kota Cimahi Ngatiyana.

Dedi mengaku menerima banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan peredaran tramadol ilegal yang disebut berlangsung secara terbuka. Ia bahkan menyinggung adanya pihak tertentu yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau lembaga sehingga aparat menjadi ragu untuk melakukan penindakan.

Di hadapan para kepala daerah se-Jawa Barat, Dedi kemudian menyampaikan pesan tegas kepada Ngatiyana yang merupakan purnawirawan TNI.

“Bapak kan tentara, masa tidak berani. Jangan terlalu lama. Harus ditindak. Sikat saja.”

Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan publik. Bagi sebagian masyarakat, teguran itu menggambarkan gaya kepemimpinan yang ingin memastikan pemerintah bergerak cepat ketika berhadapan dengan persoalan yang menyentuh kehidupan warga.

Ketika Keluhan Masyarakat Menjadi Perhatian Pemimpin

Persoalan peredaran obat ilegal bukan hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga menyangkut kekhawatiran masyarakat terhadap dampaknya bagi generasi muda.

Ketika seorang kepala daerah membawa isu tersebut ke ruang publik, pesan yang muncul adalah bahwa laporan masyarakat tidak boleh berhenti sebagai persoalan administratif, melainkan harus mendapatkan respons nyata dari pemerintah.

Gaya Dedi Mulyadi yang memilih menyampaikan teguran secara terbuka memperlihatkan pendekatan komunikasi politik yang berbeda dari pola birokrasi konvensional.

Kepemimpinan Langsung dan Tantangan Birokrasi

Cara Dedi menyampaikan kritik dapat dianalisis melalui perspektif kepemimpinan publik. Dalam teori transformational leadership yang dikembangkan Bernard Bass, seorang pemimpin berupaya mendorong perubahan melalui visi, keteladanan, dan kemampuan menggerakkan organisasi.

Namun, pendekatan Dedi juga menunjukkan unsur directive leadership, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan instruksi langsung, target yang jelas, serta tuntutan agar persoalan segera ditangani.

Kalimat “sikat saja” mencerminkan dorongan agar birokrasi tidak terjebak dalam proses panjang ketika menghadapi persoalan yang dianggap mendesak.

Teguran Publik sebagai Pesan untuk Kepala Daerah

Teguran kepada Wali Kota Cimahi tidak hanya ditujukan kepada satu daerah.

Disampaikan di hadapan para kepala daerah Jawa Barat, peristiwa tersebut dapat dibaca sebagai bentuk pesan politik bahwa pemerintah provinsi ingin memastikan seluruh jajaran daerah memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi politik, tindakan tersebut dapat disebut sebagai political signaling. Seorang pemimpin menggunakan pernyataan publik untuk menyampaikan pesan yang lebih luas kepada birokrasi bahwa isu keamanan dan perlindungan masyarakat menjadi prioritas pemerintahan.

Antara Ketegasan dan Tata Kelola Pemerintahan

Meski demikian, penyelesaian persoalan peredaran tramadol ilegal tidak hanya membutuhkan ketegasan seorang pemimpin.

Penanganannya membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kejaksaan, hingga aparat penegak hukum lainnya.

Teguran keras dapat menjadi pemicu percepatan tindakan, tetapi keberhasilan sebuah kebijakan tetap bergantung pada tindak lanjut, koordinasi, dan konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Warga Menunggu Perubahan Nyata

Pada akhirnya, masyarakat Jawa Barat akan menilai kepemimpinan bukan hanya dari keberanian seorang pemimpin menyampaikan kritik secara terbuka.

Ukuran sebenarnya adalah apakah setelah teguran tersebut terjadi perubahan nyata. Apakah peredaran tramadol dapat ditekan? Apakah lingkungan menjadi lebih aman? Apakah masyarakat merasakan kehadiran pemerintah?

Sebab, suara keras seorang pemimpin akan memiliki arti ketika berubah menjadi kerja nyata.

Ketika keresahan warga sampai ke meja pemimpin, lalu diterjemahkan menjadi tindakan, di situlah kepercayaan publik terhadap pemerintah dibangun..(Red)