Beritabanten.com – Banjir yang terjadi kala musim hujan mengguyur Kota Tangerang Selatan ditengarai oleh penanganan sungai kurang sempurna, terutama lahan bantaran sungai yang belum dirapihkan.
Terkait hal tersbut dibutuhkan koordinasi dengan Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) prihal peta lahan bantaran sungai.
Karenanya, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan mengaku telah meminta Kementerian ATR/BPN untuk membantu pemetaan lahan-lahan di bantaran sungai sebagai langkah penanganan banjir dalam jangka panjang.
“Penanganan banjir ini kita tidak bisa sendiri, harus ada koordinasi baik antar daerah seperti dengan Kota Tangerang dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN dan PUPR,” ujar dia, dikutip dari metronews pada Kamis 10 Juli 2025.
Kata dia, banjir Tangsel disebabkan oleh adanya pendangakan sungai dan terjadinya penyempitan sungai karena banyaknya bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai.
“Kami masih melakukan penataan ulang terhadap aliran sungai yang melintas di kami. Kami juga telah meminta penertiban sertifikat tanah pada bangunan yang berdiri di bantaran sungai, sehingga nanti tindak lanjutnya sungai bisa diperlebar untuk mampu menampung debit air,” katanya.
Ini karena, kata Pilar, warga banyak yang mengeklaim memiliki sertifikat di bantaran sungai yang pada gilirannya menyuilitkan Pemkot Tangsel untuk menertibkan.
“Kalau ada pemetaan dari Kementerian ATR/BPN, tentu diminta supaya sertifikat ini dikembalikan, itu adalah lahan-lahan negara, yang nanti kalau sudah dikembalikan, kami memiliki landasan hukum untuk kita barng-bareng dengan provinsi dan kota lain, untuk melakukan penertiban,” demikian Pilar menutup. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan