ADA APA DI BALIK GEJOLAK JENDERAL POLRI? PENEGAKAN HUKUM, PERANG ANTARKELOMPOK, ATAU PERTARUNGAN POLITIK?

Beritabanten.com – Isu pengamanan sejumlah jenderal di lingkungan Polri, termasuk kabar mengenai seorang jenderal bintang empat, patut mendapat perhatian serius. Jika informasi tersebut benar, ini bukan peristiwa biasa dalam sebuah institusi kepolisian. Selama ini, Polri dikenal memiliki mekanisme internal yang kuat dalam menjaga soliditas korps dan nama baik institusi. Persoalan yang melibatkan perwira tinggi biasanya ditangani melalui mekanisme internal, dengan pertimbangan menjaga stabilitas organisasi. Namun, jika sekarang persoalan tersebut sampai mencuat ke ruang publik dan melibatkan nama-nama jenderal dengan jabatan strategis, tentu ada pertanyaan besar: apa sebenarnya yang sedang terjadi di tubuh Polri? Apakah ini murni penegakan hukum, atau ada persoalan kekuasaan yang lebih besar di baliknya?

Pertanyaan berikutnya adalah apakah sedang terjadi pertarungan antarkelompok di internal kepolisian, atau bahkan persaingan yang melibatkan kepentingan politik di luar institusi. Pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto pada Oktober 2026 merupakan momentum perubahan kepemimpinan yang penting. Setelah pergantian tersebut, terjadi pula sejumlah rotasi jabatan strategis. Kita tentu tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa mutasi dan pemeriksaan para jenderal merupakan bagian dari konflik politik. Tetapi publik berhak bertanya apakah ada kelompok-kelompok yang sedang mengalami perubahan pengaruh, apakah ada persoalan lama yang belum selesai, dan apakah konsolidasi kepemimpinan baru sedang berhadapan dengan kepentingan lama di dalam institusi. Jika memang ada konflik, apa akar persoalannya? Apakah soal kewenangan, jaringan kekuasaan, loyalitas, atau kepentingan tertentu?

Hal ini perlu diperhatikan karena kepolisian bukan institusi politik. Polri mempunyai mandat utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Ketertiban masyarakat juga tidak boleh dimaknai sebagai kewajiban rakyat untuk selalu patuh tanpa kritik. Negara harus memastikan masyarakat terlindungi dari premanisme, intimidasi, kekerasan, kejahatan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, apabila benar terjadi pertarungan kepentingan politik yang menyeret aparat kepolisian, persoalannya menjadi sangat serius. Polisi yang seharusnya menjadi penegak hukum bisa kehilangan kepercayaan publik apabila dipersepsikan menjadi instrumen untuk memenangkan kepentingan kelompok tertentu. Bayangkan jika kewenangan penyelidikan, penangkapan, pengawasan, dan penggunaan perangkat intelijen justru digunakan dalam persaingan kekuasaan. Ini berbahaya bagi demokrasi dan masa depan penegakan hukum.

Ada hal lain yang membuat isu ini semakin menarik, yakni dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Jika benar pemeriksaan sejumlah jenderal berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden, pertanyaan mendasarnya adalah untuk kepentingan apa penyadapan tersebut dilakukan? Apakah untuk kepentingan pengamanan negara, kepentingan intelijen yang sah, atau justru kepentingan lain? Presiden bukan pejabat yang tidak memiliki sistem pengamanan. Ada Paspampres yang bertanggung jawab terhadap pengamanan fisik kepala negara, dengan sistem pengamanan berlapis yang dikenal melalui lingkaran pengamanan satu, dua, dan tiga. Paspampres juga melibatkan personel dari berbagai matra TNI. Di luar pengamanan fisik tersebut, terdapat sistem keamanan intelijen negara yang melibatkan BIN. Dengan perangkat pengamanan seperti itu, jika benar ada upaya penyadapan oleh oknum kepolisian, harus dijelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana akses tersebut diperoleh, dan mengapa hal itu bisa terjadi.

Dalam perspektif kontraintelijen, penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan keamanan yang sangat sensitif. Namun, kita juga perlu membedakan fungsi masing-masing institusi. Paspampres bertugas mengamankan Presiden secara fisik, BIN menjalankan fungsi intelijen negara, sedangkan proses penyelidikan dan penindakan hukum harus dilakukan oleh aparat yang memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Jadi, bukan berarti setiap dugaan penyadapan harus ditangani langsung oleh Paspampres atau BIN. Akan tetapi, apabila dugaan tersebut melibatkan jenderal-jenderal kepolisian sendiri, muncul persoalan yang tidak sederhana. Institusi yang seharusnya turut menjaga keamanan negara justru dikabarkan memiliki oknum yang diduga melakukan tindakan terhadap kepala negara. Ini seperti persoalan jeruk makan jeruk. Apalagi jika kabar yang beredar menyebut keterlibatan jenderal bintang tiga hingga bintang empat. Publik tentu membutuhkan penjelasan yang jauh lebih terang daripada sekadar pernyataan bahwa sedang dilakukan pemeriksaan internal.

Di sisi lain, muncul pula berbagai informasi mengenai kemungkinan persoalan lain, termasuk dugaan perjudian, penyalahgunaan kewenangan, hingga pengerahan massa. Semua itu harus dipisahkan dan dibuktikan masing-masing. Jangan sampai isu penyadapan dijadikan alasan untuk menutupi persoalan lain, atau sebaliknya, isu penindakan hukum digunakan sebagai instrumen untuk menyelesaikan persaingan internal. Jika memang ada tindak pidana, proses hukum harus berjalan transparan, berdasarkan bukti, dan tidak boleh tebang pilih. Jika yang terjadi adalah konflik politik atau perebutan pengaruh, pemerintah juga harus memastikan bahwa kepolisian tidak menjadi arena pertarungan kelompok kekuasaan. Yang dibutuhkan sekarang adalah klarifikasi resmi mengenai siapa yang diperiksa, apa dasar pemeriksaannya, apa dugaan pelanggarannya, dan bagaimana status hukum setiap orang yang disebut-sebut. Jangan sampai informasi yang masih berupa dugaan berkembang menjadi penghakiman publik.

Pada akhirnya, yang paling mengkhawatirkan bukan semata-mata kabar sejumlah jenderal diperiksa atau diamankan. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan Polri sedang mengalami persoalan serius dalam menjaga independensi, soliditas, dan profesionalisme institusinya. Jika ini murni penegakan hukum, publik harus mendukung proses yang adil dan transparan. Namun, jika terdapat persaingan politik, konflik kelompok, atau perebutan pengaruh yang menggunakan instrumen kepolisian, pemerintah harus segera memastikan persoalan tersebut tidak berkembang menjadi krisis kelembagaan. Polisi adalah alat negara, bukan alat kelompok politik, bukan alat persaingan antarelite, dan bukan instrumen untuk menyelesaikan dendam kekuasaan. Sebab, ketika institusi kepolisian terseret terlalu jauh ke dalam pertarungan politik, yang paling dirugikan pada akhirnya bukan hanya satu kelompok atau satu jenderal, melainkan seluruh masyarakat dan negara (Red)