Pertengkaran di SPBU Bantang Makassar, Petugas dan Pembeli Baku Hantam

Beritabanten.com – Beredar luas melalui kanal Facebook @Thia sebuah video yang memperlihatkan aksi baku hantam antara petugas SPBU berbaju merah dan seorang pembeli di salah satu SPBU di Bantang, Makassar.

Dalam pantauan media pada Sabtu, 12 September 2026, terlihat seorang pembeli terlibat adu mulut dengan salah satu petugas SPBU. Situasi kemudian memanas hingga terjadi aksi saling pukul. Dalam video tersebut, bahkan terlihat seseorang memukul petugas menggunakan helm berwarna putih.

Sejumlah pembeli yang tengah mengantre tampak ikut berteriak menyaksikan kejadian tersebut. Suasana di area SPBU pun semakin tegang. Pertengkaran terus berlangsung hingga video berakhir, sementara sejumlah pembeli terlihat seolah memberikan dukungan terhadap aksi perlawanan kepada petugas.

Belum diketahui secara pasti apa yang menjadi pemicu pertengkaran tersebut. Hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh informasi resmi mengenai adanya korban jiwa, kerugian material, maupun kondisi luka yang mungkin dialami oleh kedua pihak.

Namun, insiden tersebut tidak semestinya dilihat hanya sebagai pertengkaran antara petugas dan pembeli. Peristiwa ini perlu ditempatkan dalam konteks situasi distribusi BBM di Makassar yang belakangan mendapat sorotan akibat antrean panjang di sejumlah SPBU.

Ketika antrean BBM terjadi berulang, masyarakat menunggu dalam waktu lama, sementara kebutuhan terhadap bahan bakar terus meningkat, tekanan di lapangan pun semakin besar. Dalam kondisi seperti itu, persoalan pelayanan dapat dengan mudah berubah menjadi konflik antara petugas dan konsumen.

Inilah yang semestinya menjadi perhatian serius pemerintah dan pengelola distribusi BBM.

Carut-marut tata kelola migas tidak hanya dapat diukur dari ada atau tidaknya stok BBM di terminal atau depo. Ukurannya juga terlihat dari bagaimana BBM tersebut sampai kepada masyarakat. Jika stok dinyatakan aman tetapi konsumen tetap harus mengantre berjam-jam, maka ada persoalan yang perlu dijelaskan dalam rantai distribusi dan pelayanan.

Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang transparan. Apakah persoalannya berada pada pasokan, distribusi, pembatasan penyaluran, kapasitas SPBU, lonjakan permintaan, atau pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi?

Begitu pula dengan petugas SPBU. Mereka juga tidak seharusnya menjadi sasaran kemarahan masyarakat atas persoalan yang mungkin berada di luar kewenangan mereka.

Karena itu, kasus baku hantam di SPBU Bantang menjadi alarm bahwa persoalan BBM sudah menyentuh dimensi sosial. Ketika masyarakat merasa sulit mendapatkan BBM dan petugas berada di garis depan menghadapi tekanan konsumen, konflik horizontal menjadi semakin mudah terjadi.

Pemerintah tidak boleh hanya memadamkan keributan setelah terjadi. Yang jauh lebih penting adalah membenahi akar masalahnya.

Audit terhadap distribusi BBM di Makassar perlu dilakukan secara terbuka. Pemerintah dan Pertamina harus mampu menjawab berapa stok yang tersedia, berapa kebutuhan harian, bagaimana pola distribusinya, serta mengapa antrean panjang masih terjadi jika pasokan diklaim mencukupi.

Sebab ketika rakyat sudah mulai berkelahi di tempat pelayanan publik hanya untuk mendapatkan BBM, persoalannya bukan lagi sekadar antrean.

Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam tata kelola.

Dan jika tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin antrean BBM berikutnya bukan hanya menghasilkan kemacetan, tetapi juga konflik-konflik baru antara masyarakat dan petugas di lapangan.

BBM seharusnya menggerakkan kendaraan dan perekonomian, bukan menjadi pemicu pertengkaran antarwarga. (Red)