DTSEN Bukan Stempel Sosial Data Harus Menggambarkan Kondisi Warga

Beritabanten.com – Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak seharusnya dipahami sebagai label sosial yang melekat secara permanen kepada seseorang. Pengelompokan masyarakat berdasarkan kondisi sosial ekonomi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kebijakan dan bantuan dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Dalam praktiknya, kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Seseorang yang hari ini berada dalam kondisi rentan dapat mengalami perbaikan setelah memperoleh pekerjaan atau membuka usaha. Sebaliknya, keluarga yang sebelumnya relatif stabil dapat menghadapi kesulitan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), sakit, bertambahnya tanggungan, atau meningkatnya biaya hidup.

Karena itu, DTSEN perlu dipahami sebagai instrumen yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat pada suatu periode tertentu, bukan sebagai identitas tetap yang menentukan status seseorang sepanjang waktu.

Pengamat ekonomi Prof. Bambang D. Suseno menilai DTSEN seharusnya menjadi instrumen dinamis untuk mendukung terwujudnya keadilan sosial. Data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai klasifikasi administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan intervensi yang sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kondisi ekonomi Tidak Bisa Dilihat dari Penghasilan Saja

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memahami kondisi sosial ekonomi adalah tidak menjadikan penghasilan sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan.

Sebagai contoh, seseorang dengan penghasilan Rp3 juta per bulan secara matematis memiliki pendapatan sekitar Rp100 ribu per hari. Jika dihitung berdasarkan delapan jam kerja, jumlah tersebut setara sekitar Rp12.500 per jam.

Namun, angka tersebut belum dapat menggambarkan kondisi ekonomi seseorang secara utuh. Masih terdapat berbagai faktor lain yang ikut menentukan tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga.

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan, kondisi tempat tinggal, akses terhadap air bersih, listrik dan sanitasi, hingga kepemilikan aset merupakan sejumlah faktor yang dapat memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Faktor wilayah juga ikut menentukan. Penghasilan Rp3 juta per bulan yang diterima seseorang di kota besar dengan biaya hidup tinggi tentu memiliki daya beli yang berbeda dibandingkan dengan penghasilan yang sama di daerah dengan biaya hidup lebih rendah.

Dengan demikian, seseorang yang memiliki penghasilan Rp3 juta per bulan bisa saja tetap berada dalam kondisi rentan apabila memiliki banyak tanggungan dan menghadapi beban pengeluaran yang besar.

Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan yang sama dapat memiliki kondisi ekonomi yang relatif lebih baik apabila jumlah tanggungannya sedikit dan biaya hidup di lingkungannya lebih rendah.

Data Harus Mengikuti Perubahan Kondisi Warga

Kondisi sosial ekonomi rumah tangga tidak pernah benar-benar statis. Perubahan dapat terjadi dalam hitungan bulan bahkan minggu.

Seseorang yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dapat memperoleh penghasilan baru. Pelaku usaha kecil juga dapat mengalami peningkatan atau penurunan pendapatan. Pada saat yang sama, keluarga yang sebelumnya stabil dapat tiba-tiba menghadapi tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau kebutuhan biaya kesehatan.

Karena itu, DTSEN membutuhkan pembaruan secara berkala agar informasi yang digunakan pemerintah tetap menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.

Data yang tidak diperbarui berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyaluran program perlindungan sosial. Masyarakat yang sebenarnya sudah tidak membutuhkan bantuan dapat tetap tercatat, sementara warga yang baru mengalami kesulitan justru belum masuk dalam data penerima.

Kondisi tersebut dikenal sebagai inclusion error dan exclusion error, yakni ketika bantuan diberikan kepada pihak yang tidak semestinya menerima atau justru tidak diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

DTSEN Bukan Label Sosial

Selain persoalan akurasi kebijakan, cara memahami DTSEN juga berkaitan dengan persoalan sosial di tengah masyarakat.

Pengelompokan berdasarkan kondisi sosial ekonomi tidak semestinya berubah menjadi stigma atau label yang melekat kepada seseorang. Sebab, kondisi ekonomi seseorang dapat berubah seiring dengan perubahan pekerjaan, pendapatan, jumlah tanggungan maupun keadaan keluarga.

Tujuan utama pendataan sosial ekonomi adalah membantu pemerintah memahami kondisi masyarakat sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran.

Karena itu, masyarakat juga perlu diberikan ruang untuk menyampaikan apabila terdapat data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Mekanisme pelaporan dan pengaduan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data. Pemerintah juga perlu memperkuat integrasi lintas sektor dengan menggabungkan berbagai informasi, mulai dari pendapatan, konsumsi, kepemilikan aset, hingga kondisi tempat tinggal.

Dengan data yang terus diperbarui dan diperbaiki, pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat untuk menentukan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menjaga Data Berarti Menjaga Keadilan

Pada akhirnya, DTSEN lebih tepat dipandang sebagai potret kondisi sosial ekonomi masyarakat pada suatu waktu, bukan sebagai identitas yang melekat selamanya.

Kondisi masyarakat yang terus berubah membutuhkan sistem pendataan yang juga mampu mengikuti perubahan tersebut. Semakin akurat dan mutakhir data yang digunakan, semakin besar peluang kebijakan pemerintah dapat menyentuh masyarakat yang memang membutuhkan.

DTSEN dengan demikian bukan sekadar persoalan angka dan kategori. Di balik setiap data terdapat kondisi kehidupan masyarakat yang berbeda-beda dan membutuhkan perhatian sesuai kebutuhannya.

Menjaga kualitas DTSEN bukan hanya soal memperbaiki administrasi data, tetapi juga bagian dari upaya memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara adil dan tepat sasaran.

Sebab, data yang baik bukan hanya mampu mengelompokkan masyarakat, tetapi juga mampu menggambarkan realitas kehidupan mereka secara lebih utuh. (Red)