Beritabanten.com – Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dibangun dengan harapan dapat memperkuat ekonomi masyarakat dari tingkat paling bawah. Toko koperasi di desa diharapkan menjadi tempat bertemunya kebutuhan masyarakat dengan aktivitas ekonomi lokal.
Namun, ada satu pertanyaan yang jarang dibicarakan: mengapa penguatan koperasi berhenti di tingkat toko desa?
Mengapa tidak dibangun pusat grosir di tingkat kecamatan yang dapat menjadi pemasok bagi sejumlah KDMP sekaligus?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar soal membangun gedung atau gudang baru. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih besar mengenai siapa yang menguasai jalur distribusi, siapa yang memperoleh margin terbesar, dan sejauh mana desa memiliki kekuatan dalam menentukan arus barang yang masuk ke wilayahnya.
Secara sederhana, grosir kecamatan dapat menjadi simpul ekonomi yang menghubungkan produsen, distributor, dan koperasi desa. Barang tidak harus bergerak melalui terlalu banyak mata rantai sebelum sampai kepada konsumen.
Koperasi desa pun berpotensi memperoleh posisi tawar yang lebih kuat karena tidak hanya membeli barang sebagai pengecer, tetapi terhubung dengan pusat distribusi yang berada lebih dekat dengan wilayahnya.
Tetapi membangun sistem semacam itu tentu tidak mudah.
Dalam perspektif transaction cost economics, membentuk pusat grosir baru membutuhkan biaya koordinasi yang tidak kecil. Pemerintah harus menyiapkan gudang, sistem pengadaan, transportasi, teknologi informasi, sumber daya manusia, pengawasan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Semakin banyak titik baru yang dibangun, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan semuanya berjalan secara efisien.
Dari sudut pandang ini, menggunakan jaringan distribusi yang sudah tersedia memang terlihat lebih sederhana. Distributor yang telah memiliki gudang, armada, pemasok, dan jaringan perdagangan dapat langsung memasok kebutuhan KDMP tanpa harus menunggu terbentuknya ekosistem distribusi baru.
Keputusan tersebut menawarkan kecepatan.
Tetapi kecepatan tidak selalu identik dengan perubahan struktural.
Di sinilah persoalan menjadi lebih menarik.
Jika KDMP terus bergantung pada jaringan distribusi yang telah dikuasai pemain besar, maka koperasi memang mendapatkan akses barang. Namun posisi tawarnya terhadap rantai distribusi belum tentu berubah secara mendasar.
Desa tetap membeli dari jaringan yang lebih besar.
Margin distribusi tetap banyak berada di luar desa.
Dan penguasaan terhadap arus barang tetap berada di tangan pihak yang memiliki modal, gudang, armada, teknologi, dan jaringan pemasok.
Dalam perspektif institutional economics, keadaan tersebut dapat dijelaskan melalui path dependence. Sistem ekonomi yang sudah terbentuk cenderung terus digunakan karena telah memiliki infrastruktur, kebiasaan, jaringan bisnis, dan mekanisme yang mapan.
Membangun sistem baru berarti harus mengubah kebiasaan tersebut.
Sementara mempertahankan sistem lama jauh lebih mudah karena semua komponennya sudah tersedia.
Persoalannya, pilihan yang paling mudah belum tentu menghasilkan perubahan yang paling besar.
Jika tujuan KDMP hanya memastikan barang tersedia di desa, jaringan distribusi lama mungkin sudah cukup.
Tetapi jika tujuan utamanya adalah membangun kemandirian ekonomi desa, maka persoalannya menjadi berbeda.
Desa membutuhkan lebih dari sekadar toko.
Desa membutuhkan kekuatan distribusi.
Di sinilah konsep value chain menjadi penting. Nilai ekonomi sebuah barang tidak hanya terbentuk ketika barang tersebut sampai ke konsumen. Sebagian nilai justru muncul dari proses pengadaan, pergudangan, pengangkutan, distribusi, hingga pengelolaan jaringan pemasaran.
Pihak yang menguasai mata rantai tersebut memiliki posisi yang lebih kuat untuk memperoleh margin dan menentukan arah pasar.
Jika KDMP hanya berada di titik paling akhir, maka koperasi masih menjadi pengecer.
Sementara pihak yang mengendalikan distribusi berada beberapa tingkat di atasnya.
Kondisi tersebut membuat munculnya grosir kecamatan menjadi gagasan yang menarik untuk dipertimbangkan. Bukan karena semua distribusi harus dikelola negara, tetapi karena perlu ada ruang bagi institusi ekonomi lokal untuk naik satu tingkat dalam rantai nilai.
Grosir kecamatan dapat dibayangkan sebagai simpul bersama.
Beberapa KDMP tidak harus membeli sendiri-sendiri dalam skala kecil. Mereka dapat mengonsolidasikan kebutuhan, meningkatkan volume pembelian, dan memperoleh posisi tawar yang lebih baik.
Namun, gagasan itu juga membawa risiko.
Jika pusat grosir dibangun tanpa tata kelola yang kuat, ia justru dapat berubah menjadi lembaga baru yang mahal, tidak efisien, dan rentan terhadap persoalan administrasi.
Karena itu, persoalannya bukan sekadar membangun grosir atau tidak membangun grosir.
Yang lebih penting adalah bagaimana sistem tersebut dirancang.
Siapa yang mengelola?
Bagaimana pengadaannya?
Dari mana barang diperoleh?
Bagaimana harga ditentukan?
Bagaimana keuntungan dibagikan?
Dan yang paling penting, apakah produsen lokal mendapatkan tempat di dalam sistem tersebut?
Pertanyaan terakhir sangat menentukan.
Sebab grosir kecamatan tidak akan banyak berarti jika hanya menjadi gudang baru untuk produk perusahaan besar. Desa memang memperoleh jalur distribusi yang lebih pendek, tetapi ketergantungan ekonominya tetap sama.
Sebaliknya, jika pusat distribusi tersebut juga menjadi pintu masuk produk petani, UMKM, koperasi produksi, dan pelaku usaha lokal, maka dampaknya dapat jauh lebih besar.
Rantai ekonomi yang sebelumnya bergerak dari luar menuju desa dapat mulai bergerak dari desa menuju pasar yang lebih luas.
Di sinilah pembangunan distribusi berubah menjadi pembangunan kapasitas ekonomi.
Dalam perspektif political economy of development, pemerintah selalu menghadapi pilihan antara hasil cepat dan perubahan struktural. Menggunakan sistem yang sudah ada dapat menghasilkan distribusi lebih cepat.
Tetapi membangun kapasitas baru membutuhkan waktu dan investasi.
Pilihan pertama memberikan stabilitas.
Pilihan kedua membuka peluang transformasi.
Tidak ada pilihan yang sepenuhnya bebas risiko.
Namun, apabila seluruh kebijakan hanya mengejar kecepatan, maka ada kemungkinan struktur lama justru semakin menguat.
Desa mendapatkan toko, tetapi tidak mendapatkan kendali distribusi.
Desa memperoleh barang, tetapi tidak memperoleh posisi tawar.
Desa menjadi pasar yang lebih terorganisasi, tetapi belum menjadi pusat kekuatan ekonomi.
Dalam perspektif public choice, pemerintah juga memiliki alasan untuk berhati-hati. Membangun institusi baru berarti membuka ruang bagi risiko kegagalan dan kritik apabila program tidak berjalan sesuai harapan.
Sistem yang sudah ada menawarkan keuntungan politik dan administratif: lebih cepat diterapkan dan lebih mudah diukur hasil awalnya.
Namun pembangunan ekonomi tidak selalu bisa diukur dari hasil yang terlihat paling cepat.
Kadang-kadang, perubahan paling penting justru terjadi ketika sebuah daerah mulai membangun kapasitas yang sebelumnya tidak dimilikinya.
Karena itu, pertanyaan mengenai grosir kecamatan sesungguhnya membawa kita pada pertanyaan yang lebih besar tentang masa depan KDMP.
Apakah koperasi desa hanya akan menjadi ujung jaringan distribusi?
Ataukah secara bertahap akan naik menjadi salah satu pengendali rantai ekonomi di wilayahnya?
Jika KDMP hanya menjadi toko, maka keberhasilannya akan berhenti pada omzet.
Tetapi jika KDMP menjadi bagian dari ekosistem produksi dan distribusi, maka koperasi dapat memiliki fungsi yang jauh lebih strategis.
Pada akhirnya, tidak adanya grosir kecamatan bukan semata-mata persoalan tentang bangunan, gudang, atau kendaraan distribusi.
Ia menyentuh pilihan pembangunan yang lebih mendasar: apakah desa cukup diberi akses terhadap pasar, atau harus diberi kemampuan untuk ikut mengendalikan pasar?
Jika desa hanya ditempatkan sebagai konsumen, maka rantai ekonomi akan tetap berakhir di sana.
Tetapi jika desa diberi kesempatan menguasai sebagian produksi, distribusi, dan nilai tambah, maka KDMP dapat menjadi pintu menuju kemandirian ekonomi yang lebih nyata.
Sebab koperasi yang kuat bukan hanya koperasi yang mampu menjual banyak barang.
Koperasi yang kuat adalah koperasi yang perlahan mampu menentukan dari mana barang datang, bagaimana barang didistribusikan, siapa yang memperoleh manfaat, dan berapa banyak nilai ekonomi yang tetap tinggal di masyarakat. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com
Tinggalkan Balasan