PSI Salip PAN, Loyalitas Politik ke Pemerintah Jadi Tantangan Elektoral Menuju Pemilu 2029

Beritabanten.com – Hasil survei SMRC Juli 2026 yang menempatkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di atas Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi sinyal adanya perubahan peta politik nasional. PAN yang telah lama berada di panggung politik dan memiliki pengalaman sebagai partai parlemen justru harus menghadapi kenyataan tertinggal dari PSI yang pada Pemilu 2024 belum berhasil lolos ke DPR.

Perubahan elektabilitas tersebut dinilai tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor. Sejumlah pengamat melihat terdapat persoalan strategis dalam komunikasi politik PAN, terutama terkait citra partai yang semakin melekat dengan pemerintah.

PAN selama ini dikenal sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Sikap loyal tersebut dinilai memberikan keuntungan ketika tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tinggi. Namun, di sisi lain, kedekatan yang terlalu kuat dengan pemerintah juga dapat menjadi beban ketika muncul kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintahan.

Dalam politik elektoral, partai tidak hanya membutuhkan kedekatan dengan kekuasaan, tetapi juga identitas yang membedakan dirinya dari partai lain. Ketika sebuah partai lebih banyak tampil sebagai pendukung kebijakan pemerintah tanpa menunjukkan posisi politik yang khas, pemilih dapat mengalami kesulitan melihat alasan untuk memberikan dukungan.

Selain faktor citra politik, posisi PAN juga mendapat sorotan karena Ketua Umumnya, Zulkifli Hasan, menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Jabatan tersebut membuat PAN ikut menjadi perhatian publik terhadap berbagai kebijakan sektor pangan pemerintah.

Program seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sejumlah kebijakan yang mendapat perhatian masyarakat. Berbagai kritik terkait tata kelola, efektivitas, hingga efisiensi anggaran pada akhirnya tidak hanya menjadi evaluasi terhadap pemerintah, tetapi juga dapat berdampak terhadap persepsi politik PAN.

Pengamat politik menilai partai politik seharusnya tidak hanya berperan menyampaikan keberhasilan pemerintah, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan menyampaikan aspirasi serta kritik ketika terdapat persoalan.

Jika fungsi tersebut tidak terlihat, partai berpotensi dipersepsikan hanya sebagai pendukung kekuasaan, bukan sebagai kekuatan politik yang memiliki gagasan dan agenda sendiri.

Sementara itu, PSI dinilai berhasil membangun citra politik yang lebih mudah dikenali. Dengan fokus pada pemilih muda, komunikasi digital, dan narasi pembaruan politik, PSI mampu menciptakan identitas yang berbeda meskipun sama-sama berada dalam barisan pendukung pemerintah.

Meski demikian, turunnya posisi PAN dalam survei tidak dapat semata-mata disebabkan oleh kedekatan dengan pemerintah. Elektabilitas partai juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kekuatan organisasi, kaderisasi, strategi komunikasi, serta dinamika politik nasional.

Hasil survei SMRC tersebut menjadi pengingat bahwa dukungan terhadap pemerintah tidak selalu otomatis berubah menjadi dukungan elektoral bagi partai. Menjelang Pemilu 2029, PAN dinilai perlu memperkuat kembali identitas politiknya agar memiliki pembeda yang jelas di tengah persaingan antarpartai.

Loyalitas kepada pemerintah tidak harus berarti mendukung seluruh kebijakan tanpa evaluasi. Partai yang mampu mendukung program yang dinilai baik sekaligus memberikan kritik konstruktif terhadap persoalan yang muncul dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kepercayaan publik. (Red)