Sekolah Rakyat Diuji Tantangan Awal Pemerintah Perlu Menyesuaikan Strategi

Beritabanten.com – Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan gratis berbasis asrama. Namun, di tengah optimisme tersebut, pemerintah mulai menghadapi tantangan implementasi. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kuota peserta didik jenjang sekolah dasar hingga kini belum terpenuhi karena sebagian orang tua masih ragu melepas anak mereka tinggal di asrama.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa tantangan terbesar sebuah kebijakan tidak selalu berada pada tahap perencanaan, melainkan ketika kebijakan mulai bertemu dengan realitas sosial masyarakat. Gedung dapat dibangun, anggaran dapat disediakan, tetapi kepercayaan masyarakat tidak bisa dibentuk dalam waktu singkat.

Dalam kajian kebijakan publik, kondisi semacam ini bukan berarti program telah gagal. William N. Dunn dalam teori evaluasi kebijakan menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan untuk mengetahui mengapa tujuan belum tercapai sehingga pemerintah dapat melakukan perbaikan kebijakan (policy improvement), bukan sekadar memberi label berhasil atau gagal. Hambatan implementasi justru menjadi bahan penting untuk menyempurnakan desain program.

Karena itu, apabila kuota peserta didik terus belum terpenuhi, pemerintah perlu mengevaluasi apakah pendekatan yang digunakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Persoalannya mungkin bukan pada tujuan Sekolah Rakyat, melainkan pada cara program tersebut diperkenalkan dan dijalankan.

Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menerapkan implementasi secara bertahap. Untuk jenjang sekolah dasar, sistem berasrama dapat dibuat lebih fleksibel dengan memberikan pilihan kepada orang tua pada tahap awal. Setelah masyarakat melihat kualitas pendidikan, keamanan, pola pengasuhan, serta perkembangan anak-anak yang mengikuti program, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya.

Pemerintah juga perlu memperkuat komunikasi publik melalui pendekatan yang lebih persuasif. Orang tua umumnya tidak cukup diyakinkan melalui sosialisasi formal atau paparan pejabat. Mereka lebih percaya ketika melihat langsung kondisi sekolah, bertemu guru dan pengasuh, menyaksikan fasilitas asrama, hingga mendengar pengalaman keluarga yang telah merasakan manfaat program tersebut.

Pendekatan itu akan lebih efektif apabila melibatkan pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, psikolog anak, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam teori collaborative governance yang dikembangkan Chris Ansell dan Alison Gash, keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, terutama ketika kebijakan menyentuh aspek sosial yang sensitif.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berbasis data. Alasan penolakan masyarakat harus dipetakan secara rinci. Apakah karena faktor usia anak, kekhawatiran terhadap keamanan, jarak dari keluarga, kualitas pengasuhan, atau faktor budaya yang membuat orang tua belum siap berpisah dengan anaknya. Tanpa data yang akurat, solusi yang disusun berisiko tidak menyentuh akar persoalan.

Dari perspektif adaptive governance, pemerintah juga dituntut mampu menyesuaikan strategi tanpa mengubah tujuan utama kebijakan. Fleksibilitas bukan berarti inkonsisten, melainkan kemampuan merespons dinamika masyarakat berdasarkan fakta di lapangan. Pemerintahan yang baik bukanlah pemerintahan yang mempertahankan desain kebijakan secara kaku, tetapi yang mampu memperbaiki pelaksanaannya ketika menemukan hambatan.

Karena itu, tantangan yang dihadapi Sekolah Rakyat saat ini seharusnya menjadi momentum evaluasi, bukan alasan untuk menghentikan program. Justru pada fase awal inilah pemerintah dapat memperbaiki kelemahan, memperkuat komunikasi publik, serta membangun kepercayaan masyarakat agar tujuan besar memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan tetap dapat diwujudkan.

Pada akhirnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak diukur dari banyaknya gedung yang berdiri atau besarnya anggaran yang diserap. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada sejauh mana masyarakat mempercayai program tersebut dan anak-anak dari keluarga miskin benar-benar memperoleh kesempatan mengubah masa depan mereka melalui pendidikan yang berkualitas..(Red)