Survei MBG 72,8 Persen, Kepuasan Publik Perlu Diiringi Evaluasi Dampak Program

Beritabanten.com – Hasil survei yang menunjukkan 72,8 persen masyarakat puas terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sinyal positif bagi pemerintah. Tingkat kepuasan tersebut mencerminkan adanya penerimaan masyarakat terhadap salah satu program prioritas nasional yang menyasar peningkatan gizi anak.

Namun, dalam perspektif kebijakan publik, kepuasan masyarakat bukan satu-satunya indikator keberhasilan sebuah program. Program berskala nasional juga perlu diukur dari efektivitas pelaksanaan, kualitas layanan, hingga dampak yang dihasilkan dalam jangka panjang.

Perdebatan antara Ulta Levenia dan Dr. Media dalam podcast Denny Sumargo pada Juli 2026 kembali mengangkat pentingnya membedakan antara persepsi publik dan hasil nyata di lapangan. Survei kepuasan menjelaskan bagaimana masyarakat merasakan manfaat program, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan kualitas implementasi maupun pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam teori evaluasi kebijakan, keberhasilan program umumnya dinilai melalui tiga tahapan, yakni output, outcome, dan impact. Output berkaitan dengan pelaksanaan program, seperti jumlah penerima manfaat atau makanan yang telah disalurkan.

Sementara outcome mengukur perubahan yang mulai dirasakan masyarakat, misalnya meningkatnya asupan gizi, konsentrasi belajar anak, atau berkurangnya beban ekonomi keluarga. Adapun impact menilai dampak jangka panjang, seperti penurunan angka stunting, peningkatan kualitas kesehatan, dan terbentuknya sumber daya manusia yang lebih unggul.

Karena itu, angka kepuasan sebesar 72,8 persen perlu dipahami sebagai indikator awal bahwa program diterima masyarakat, bukan sebagai kesimpulan bahwa seluruh pelaksanaannya telah berjalan tanpa kekurangan.

Program MBG masih memerlukan evaluasi berkelanjutan, mulai dari kualitas makanan, ketepatan distribusi, standar pemenuhan gizi, tata kelola anggaran, hingga sistem pengawasan terhadap penyedia layanan. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan manfaat program benar-benar dirasakan secara merata.

Dalam konteks tersebut, kritik yang disampaikan berdasarkan data dan temuan lapangan seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Evaluasi yang objektif dapat membantu pemerintah memperbaiki berbagai kendala implementasi tanpa mengurangi tujuan utama program.

Di sisi lain, kritik terhadap MBG juga perlu mempertimbangkan data secara menyeluruh. Temuan kasus di sejumlah daerah tidak serta-merta dapat dijadikan gambaran kondisi seluruh pelaksanaan program yang menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis akan lebih tepat diukur melalui kombinasi antara penerimaan masyarakat, tata kelola yang akuntabel, dan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi serta pembangunan sumber daya manusia Indonesia. (Red)