Defisit APBN Capai Rp196,5 Triliun, Pengamat Ingatkan Jangan Sederhanakan Penyebabnya

Beritabanten.com – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Juni 2026 tercatat mencapai Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data yang disampaikan Kementerian Keuangan itu memicu perbincangan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kondisi fiskal nasional, termasuk munculnya anggapan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi penyebab utama defisit.

Namun, sejumlah pengamat menilai kesimpulan tersebut terlalu sederhana. Dalam sistem keuangan negara, defisit APBN merupakan selisih antara seluruh pendapatan dan seluruh belanja pemerintah. Artinya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak komponen, bukan hanya satu atau dua program prioritas.

Hingga Juni 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun, sedangkan belanja negara telah mencapai Rp1.656 triliun. Belanja tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pembayaran gaji aparatur, subsidi energi, transfer ke daerah, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, perlindungan sosial, hingga pembayaran bunga utang.

Secara matematis, apabila suatu program dengan nilai anggaran besar tidak dijalankan, total belanja negara memang dapat berkurang sehingga defisit berpotensi mengecil. Namun, hal itu tidak serta-merta membuat APBN berubah menjadi surplus karena besarnya defisit juga dipengaruhi oleh perkembangan penerimaan negara dan komponen belanja lainnya.

Pemerintah sendiri memandang MBG dan KDMP sebagai investasi jangka panjang. Program MBG diharapkan meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat sumber daya manusia, sedangkan KDMP dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperlancar distribusi, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

Di sisi lain, para ekonom mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik memiliki opportunity cost atau biaya kesempatan. Anggaran yang dialokasikan untuk suatu program berarti tidak dapat digunakan untuk kebutuhan lain, seperti mengurangi utang, memperbesar cadangan fiskal, atau mempercepat pembangunan di sektor berbeda.

Karena itu, penilaian terhadap suatu program sebaiknya tidak hanya didasarkan pada besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan dalam jangka panjang. Defisit anggaran sendiri bukan sesuatu yang selalu dipandang negatif apabila digunakan untuk membiayai investasi publik yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Banyak negara menerapkan kebijakan defisit fiskal sebagai strategi pembangunan. Yang menjadi perhatian utama bukan hanya besarnya defisit, melainkan kualitas belanja negara dan efektivitas penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, anggapan bahwa APBN pasti tidak akan defisit apabila MBG dan KDMP tidak dijalankan belum dapat dibuktikan tanpa analisis menyeluruh terhadap struktur pendapatan dan belanja negara. Evaluasi fiskal memerlukan perhitungan yang komprehensif agar setiap kebijakan dapat dinilai secara objektif berdasarkan data, bukan semata asumsi.(Red)