Beritabanten.com – Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa pada Senin, 19 Mei 2025, di Ruang Rapat Wali Kota Cilegon. Agenda ini digelar menyusul pengunduran diri Direktur Utama, Novran Vriatman Saripudin.

Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin, menyampaikan bahwa RUPS menghasilkan sejumlah keputusan penting.

“Pertama, pengesahan pengunduran diri saudara Novran. Kedua, pengangkatan pelaksana tugas direktur utama. Ketiga, penyesuaian remunerasi bagi jajaran pengurus. Terakhir, pembahasan agenda tambahan yang disetujui para pemegang saham,” jelas Maman.

Dalam rapat tersebut, Zamroni Tama yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Kepatuhan, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama menggantikan posisi Novran. Ia akan mengemban tugas hingga terpilihnya direktur definitif melalui mekanisme seleksi terbuka.

Asisten Daerah II Kota Cilegon, Bambang Hario Bintan, menambahkan bahwa RUPS juga menetapkan kebijakan baru terkait remunerasi.

“Besaran remunerasi bagi pengurus ditetapkan sebesar 30 persen dari nilai sebelumnya dan mulai berlaku per Juni 2025,” ungkapnya.

Kewenangan dan tanggung jawab Zamroni sebagai Plt disamakan dengan direktur utama definitif. Rapat juga memberi mandat kepada Wali Kota Cilegon untuk melaksanakan proses seleksi calon direksi baru.

Menanggapi penunjukan tersebut, Zamroni menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas sebaik mungkin. Ia menegaskan pentingnya menjaga kekompakan internal serta mempercepat proses seleksi terbuka.

“Kami akan segera berkoordinasi dengan para pemegang saham untuk menyiapkan tahapan seleksi secepatnya,” ujarnya.

Mengenai kondisi keuangan perusahaan, Zamroni menjelaskan bahwa berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BPRS Cilegon Mandiri saat ini berada dalam kondisi sehat.

“Modal kami kuat, dan meski ada kredit bermasalah, masih dalam batas toleransi,” katanya.

Ia juga menyebut struktur kepemimpinan bank akan tetap mengacu pada ketentuan modal inti yang berlaku, yaitu dua direktur untuk modal hingga Rp 50 miliar. “Ke depan tetap akan ada direktur utama dan operasional, sementara direktur bisnis bisa dipertimbangkan menyusul,” tutupnya. (Nbl)

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com