Beritabanten.com – Isu dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam bisnis judi online di Kamboja kembali menjadi perbincangan. Kemunculan isu tersebut dinilai memiliki momentum politik yang menarik untuk dicermati, mengingat nama Dasco belakangan semakin menguat dalam bursa calon Wakil Presiden untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional, Yuddy Chrisnandi, menilai kemunculan kembali tuduhan tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika persaingan politik menjelang penentuan Wakil Presiden. Pandangan Yuddy itu diberitakan Media Indonesia pada Sabtu, 21 November 2026, pukul 21.50 WIB, berdasarkan keterangan tertulis yang disampaikannya di Jakarta pada hari yang sama.
Yuddy mempertanyakan mengapa tuduhan tersebut kembali diangkat justru ketika peluang Dasco menjadi Wakil Presiden semakin terbuka. Ia menduga ada pihak yang merasa tersaingi oleh kemungkinan Dasco masuk ke posisi orang nomor dua di pemerintahan sehingga berusaha membangun opini negatif untuk merusak reputasinya. Dalam pandangan Yuddy, persaingan politik memang kerap melahirkan berbagai strategi untuk menjatuhkan lawan, termasuk melalui pengulangan isu yang sebelumnya pernah beredar. Namun, dugaan mengenai adanya pihak yang sengaja memainkan isu tersebut tetap merupakan penilaian politik yang perlu dibedakan dari fakta yang telah terbukti.
Tuduhan mengenai keterlibatan Dasco dalam bisnis judi online di Kamboja bukan persoalan baru. Isu tersebut sebelumnya muncul melalui laporan investigasi sebuah majalah pada April 2025. Dasco telah berulang kali membantah tuduhan tersebut dan kembali memberikan klarifikasi melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu, 18 November 2026. Ia menyatakan bahwa laporan yang selama ini dijadikan rujukan tidak secara eksplisit membuktikan keterlibatannya dalam bisnis judi online. Dasco bahkan tengah mengkaji kemungkinan menempuh langkah hukum. Dalam situasi seperti ini, publik perlu membedakan antara tuduhan, pemberitaan, dan bukti hukum. Pengulangan sebuah informasi di media sosial tidak otomatis menjadikannya kebenaran.
Momentum kemunculan kembali isu tersebut juga bertepatan dengan proses politik pengisian jabatan Wakil Presiden yang sedang berlangsung. MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa 22 persyaratan calon Wakil Presiden. Presiden dijadwalkan menyerahkan dua nama kepada MPR paling lambat 25 November 2026, sementara Sidang Paripurna MPR direncanakan berlangsung pada 9 Desember 2026. Dengan demikian, waktu yang tersedia menuju penentuan kandidat semakin terbatas. Dalam situasi politik yang kompetitif, persepsi publik menjadi salah satu faktor penting. Serangan reputasi dapat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap seorang kandidat, bahkan sebelum proses pencalonan dan pengujian kapasitasnya selesai dilakukan.
Pada akhirnya, kontestasi Wakil Presiden seharusnya berlangsung melalui adu kapasitas, integritas, pengalaman, dan kemampuan mengelola pemerintahan, bukan melalui perang tuduhan yang belum terverifikasi. Dasco tentu tetap terbuka terhadap kritik dan pemeriksaan apabila terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, menjatuhkan reputasi seseorang melalui isu yang tidak disertai pembuktian juga merupakan persoalan serius bagi kualitas demokrasi. Pernyataan Yuddy memperlihatkan bahwa dinamika menuju penentuan Wakil Presiden bukan hanya berlangsung di ruang formal politik, tetapi juga di ruang pembentukan opini publik. Pertanyaan yang kini patut diajukan adalah apakah kemunculan kembali isu tersebut murni bagian dari upaya mencari kebenaran atau justru menjadi instrumen persaingan untuk menghambat peluang politik Dasco? (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan