Beritabanten.com – Era digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memperoleh, memproduksi, menyebarkan, dan memahami informasi. Jika dahulu informasi publik sebagian besar diproduksi melalui institusi pers yang memiliki struktur redaksi, standar jurnalistik, mekanisme verifikasi, serta pertanggungjawaban profesional, sekarang batas-batas tersebut semakin kabur. Setiap orang dapat menjadi produsen informasi. Siapa pun bisa membuat podcast, mewawancarai narasumber, mengunggah rekaman percakapan, menyampaikan analisis politik, bahkan membangun opini publik melalui kanal media mandiri. Demokratisasi informasi ini pada satu sisi merupakan kemajuan besar karena memperluas ruang kebebasan berekspresi dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh perspektif yang sebelumnya tidak tersedia di media arus utama. Namun, pada sisi lain, demokratisasi tersebut juga melahirkan persoalan serius: semakin banyak informasi yang beredar, belum tentu semakin mudah masyarakat menemukan kebenaran.
Inilah salah satu paradoks terbesar masyarakat digital. Kita hidup pada zaman ketika informasi begitu mudah diperoleh, tetapi objektivitas justru semakin sulit ditemukan. Satu peristiwa dapat diberitakan oleh puluhan media, dibicarakan oleh ratusan podcaster, dianalisis oleh berbagai pengamat, diperdebatkan oleh akademisi, dipotong-potong menjadi video pendek, kemudian disebarkan kembali melalui berbagai platform media sosial. Setiap orang menawarkan sudut pandangnya sendiri. Ada yang melihat sebuah peristiwa dari perspektif hukum, politik, ekonomi, kekuasaan, moralitas, bahkan kepentingan kelompok. Tidak jarang, dua orang membicarakan peristiwa yang sama, menggunakan dokumen yang sama, tetapi menghasilkan kesimpulan yang bertolak belakang. Publik akhirnya tidak hanya berhadapan dengan persoalan memahami peristiwa, melainkan juga harus memilih di antara begitu banyak versi tentang peristiwa tersebut.
Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori information disorder yang dikembangkan Claire Wardle dan Hossein Derakhshan. Mereka membedakan gangguan informasi ke dalam tiga kategori, yakni misinformation, disinformation, dan malinformation. Misinformasi merupakan informasi keliru yang disebarkan tanpa kesengajaan untuk menipu. Disinformasi adalah informasi keliru yang sengaja diproduksi atau disebarkan untuk menyesatkan. Sementara malinformasi merupakan informasi yang memiliki dasar kebenaran, tetapi digunakan atau disebarkan dengan cara tertentu untuk merugikan pihak lain. Ketiganya memperlihatkan bahwa persoalan informasi tidak sesederhana membedakan berita benar dan berita bohong. Ada informasi yang faktanya benar tetapi konteksnya dihilangkan, ada informasi yang sebagian benar tetapi kesimpulannya menyesatkan, dan ada pula informasi yang sengaja disusun sedemikian rupa agar publik sampai pada persepsi tertentu.
Di sinilah persoalan menjadi semakin rumit. Kebenaran tidak selalu diserang melalui kebohongan yang terang-terangan. Terkadang kebenaran justru dikaburkan melalui potongan fakta yang benar, tetapi tidak utuh. Sebuah rekaman wawancara bisa saja autentik, tetapi hanya bagian tertentu yang ditampilkan. Sebuah pernyataan pejabat bisa saja dikutip secara tepat, tetapi konteks sebelum dan sesudahnya dihilangkan. Sebuah data statistik bisa saja berasal dari lembaga resmi, tetapi dipilih hanya bagian yang mendukung kesimpulan tertentu. Dengan demikian, manipulasi informasi modern tidak selalu bekerja melalui penciptaan fakta palsu, melainkan juga melalui pengaturan fakta, pemilihan konteks, dan pembingkaian narasi.
Persoalan ini dapat dibaca melalui teori framing yang dikembangkan Robert N. Entman. Menurut Entman, pembingkaian bekerja melalui proses memilih aspek-aspek tertentu dari realitas, kemudian membuat aspek tersebut lebih menonjol untuk mendefinisikan masalah, menunjukkan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan penyelesaian. Artinya, informasi tidak pernah hadir hanya sebagai kumpulan fakta yang berdiri sendiri. Cara fakta dipilih, disusun, diberi penekanan, dan disampaikan akan memengaruhi bagaimana publik memahami sebuah peristiwa. Dua media bisa memberitakan kejadian yang sama tanpa harus menyampaikan fakta yang sepenuhnya berbeda, tetapi menghasilkan persepsi publik yang sangat berbeda karena menggunakan kerangka pemberitaan yang berlainan.
Dalam konteks politik, fenomena ini sangat mudah ditemukan. Satu kebijakan pemerintah bisa dipandang sebagai keberhasilan oleh pendukungnya, tetapi dianggap sebagai kegagalan oleh kelompok yang berseberangan. Satu keputusan hukum dapat dibaca sebagai penegakan keadilan oleh sebagian orang, tetapi dianggap sebagai instrumen kekuasaan oleh pihak lainnya. Bahkan sebuah wawancara yang menghadirkan narasumber berkompeten sekalipun tidak otomatis menghasilkan objektivitas. Sebab, kompetensi narasumber tidak menghapus kemungkinan adanya kepentingan, keberpihakan, keterbatasan informasi, ataupun interpretasi subjektif. Publik kemudian dihadapkan pada pertarungan argumentasi yang sering kali bukan lagi bertujuan menemukan kebenaran, melainkan memenangkan persepsi.
Fenomena tersebut juga berkaitan dengan teori echo chamber dan filter bubble. Konsep filter bubble dipopulerkan Eli Pariser untuk menjelaskan bagaimana personalisasi algoritma dapat membatasi informasi yang diterima seseorang berdasarkan preferensi dan perilaku digitalnya. Sementara itu, echo chamber menggambarkan lingkungan komunikasi ketika seseorang lebih sering berinteraksi dengan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Akibatnya, seseorang dapat merasa bahwa pendapatnya merupakan pendapat mayoritas, padahal ia hanya berada dalam lingkungan informasi yang homogen. Ketika seseorang terus-menerus mengonsumsi podcast, kanal YouTube, akun media sosial, dan pemberitaan yang memiliki kecenderungan politik serupa, ia berpotensi kehilangan kesempatan untuk menguji pandangannya melalui perspektif yang berbeda.
Lebih jauh lagi, algoritma media sosial tidak selalu memberikan prioritas kepada informasi yang paling objektif, paling akurat, atau paling bermanfaat bagi kepentingan publik. Dalam banyak situasi, sistem distribusi konten lebih mengutamakan keterlibatan pengguna, seperti jumlah tontonan, komentar, pembagian konten, dan durasi perhatian. Konten yang memancing kemarahan, ketakutan, kontroversi, atau pertentangan sering kali memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan penjelasan yang tenang, panjang, dan penuh nuansa. Akibatnya, informasi yang paling ramai belum tentu informasi yang paling benar. Orang yang paling banyak ditonton belum tentu orang yang paling memahami persoalan. Bahkan narasi yang paling viral bisa jadi merupakan narasi yang paling jauh dari keseluruhan fakta.
Dalam teori ekonomi perhatian (attention economy), perhatian manusia dipandang sebagai sumber daya yang terbatas dan diperebutkan oleh berbagai produsen konten. Herbert A. Simon pernah menjelaskan bahwa kelimpahan informasi menciptakan kelangkaan perhatian. Ketika informasi semakin banyak, perhatian manusia justru menjadi semakin terbatas. Konsekuensinya, masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa seluruh informasi yang diterimanya. Mereka akhirnya menggunakan jalan pintas: mempercayai orang yang dianggap disukai, mengikuti tokoh yang dianggap memiliki kredibilitas, menerima pendapat kelompoknya, atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan judul dan potongan video. Dalam situasi seperti ini, kemampuan berpikir kritis sering kali kalah oleh kecepatan distribusi informasi.
Persoalan berikutnya adalah semakin tipisnya batas antara fakta, opini, interpretasi, dan propaganda. Keempatnya dapat hadir dalam satu konten yang sama tanpa pemisahan yang jelas. Seorang pembicara mungkin memulai dengan menyampaikan fakta, kemudian memasukkan interpretasi pribadi, menyisipkan dugaan, dan mengakhirinya dengan kesimpulan politik yang sangat tegas. Karena disampaikan dalam satu rangkaian percakapan yang meyakinkan, penonton awam bisa menganggap seluruh pernyataan tersebut sebagai fakta. Padahal, fakta dan kesimpulan merupakan dua hal yang berbeda. Fakta membutuhkan bukti, sementara kesimpulan membutuhkan proses penalaran yang dapat diuji.
Di sinilah teori epistemologi menjadi relevan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode, dan batas-batas pengetahuan manusia. Pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita mengetahui sesuatu dan atas dasar apa kita menganggap pengetahuan tersebut benar. Dalam tradisi pemikiran Karl Popper, sebuah klaim ilmiah harus terbuka terhadap pengujian dan kemungkinan falsifikasi. Artinya, sebuah pernyataan tidak cukup hanya didukung oleh bukti-bukti yang sejalan dengannya, tetapi juga harus bersedia diuji melalui kemungkinan adanya bukti yang dapat membantahnya. Pemikiran ini penting untuk kehidupan publik karena masyarakat perlu membedakan antara seseorang yang sedang membuktikan sebuah klaim dan seseorang yang hanya mengumpulkan materi untuk membenarkan keyakinannya sendiri.
Dengan pendekatan Popper, sebuah podcast yang menghadirkan narasumber dengan argumentasi panjang tidak otomatis menghasilkan kebenaran. Sebuah wawancara yang berlangsung selama tiga jam juga tidak otomatis lebih objektif daripada laporan jurnalistik sepanjang lima paragraf. Durasi bicara, kefasihan berargumentasi, gelar akademik, popularitas, maupun keberanian menyampaikan tuduhan bukanlah ukuran tunggal kebenaran. Ukurannya adalah kualitas bukti, konsistensi logika, keterbukaan terhadap pengujian, serta kesediaan mengoreksi kesimpulan apabila ditemukan fakta baru. Bahkan pernyataan yang disampaikan dengan sangat percaya diri tetap harus diperlakukan sebagai klaim yang membutuhkan pembuktian.
Kondisi ini menjadi semakin berat bagi masyarakat awam. Tidak semua orang memiliki kemampuan literasi media, pengetahuan hukum, pemahaman statistik, atau kecakapan metodologis untuk memeriksa setiap informasi yang diterimanya. Ketika muncul sebuah tuduhan politik, misalnya, publik harus mengetahui apakah tuduhan tersebut didukung dokumen, kesaksian langsung, bukti elektronik, atau hanya bersumber dari cerita pihak tertentu. Ketika sebuah survei dipublikasikan, masyarakat seharusnya memahami siapa penyelenggaranya, bagaimana metode pengambilan sampelnya, berapa jumlah respondennya, kapan survei dilakukan, serta bagaimana pertanyaan dirumuskan. Ketika sebuah video beredar, publik harus mempertimbangkan apakah video tersebut utuh, sudah diedit, atau kehilangan konteks. Semua itu membutuhkan waktu, pengetahuan, dan kemampuan yang tidak selalu dimiliki setiap orang.
Karena itu, tabayyun menjadi semakin penting dalam masyarakat digital. Prinsip tabayyun sebagaimana terkandung dalam ajaran Islam, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 6, mengajarkan pentingnya memeriksa informasi sebelum mengambil tindakan atau membangun penilaian terhadap pihak lain. Dalam konteks modern, tabayyun dapat diterjemahkan sebagai disiplin verifikasi: memeriksa sumber pertama, membandingkan keterangan, menguji bukti, melihat konteks, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Namun, tabayyun juga harus dilakukan secara metodologis. Jangan sampai seseorang merasa telah melakukan verifikasi hanya karena membaca beberapa unggahan yang kebetulan memiliki kesimpulan sama. Mengulang informasi dari banyak akun tidak selalu berarti mendapatkan banyak sumber independen. Bisa jadi seluruh akun tersebut hanya mengutip satu sumber yang sama.
Di sinilah pentingnya membedakan pluralitas perspektif dengan relativisme kebenaran. Banyaknya perspektif memang merupakan keniscayaan dalam masyarakat demokratis. Tidak ada alasan untuk menutup ruang perbedaan pendapat atau memonopoli penafsiran atas suatu peristiwa. Akan tetapi, pengakuan terhadap beragam perspektif tidak berarti semua klaim memiliki bobot kebenaran yang sama. Pendapat seorang pengamat tidak otomatis setara dengan hasil pemeriksaan dokumen resmi. Dugaan tidak otomatis setara dengan fakta yang telah dibuktikan. Kesaksian harus diuji konsistensinya, sementara dokumen juga perlu diperiksa keaslian dan konteksnya. Dengan kata lain, demokrasi informasi membutuhkan keterbukaan terhadap banyak perspektif, tetapi tetap harus memiliki standar pembuktian.
Istilah kebenaran yang kenyal dalam era disrupsi menggambarkan situasi ketika persepsi tentang kebenaran begitu mudah berubah mengikuti arus informasi, kekuatan narasi, dan keberpihakan audiens. Kebenaran seolah-olah dapat ditarik ke berbagai arah sesuai kepentingan masing-masing kelompok. Padahal, secara epistemologis, fakta tidak berubah hanya karena seseorang memiliki preferensi politik yang berbeda. Yang dapat berubah adalah pemahaman manusia terhadap fakta, terutama ketika informasi baru ditemukan atau bukti sebelumnya terbukti tidak akurat. Oleh karena itu, yang seharusnya lentur adalah kesediaan manusia memperbaiki pengetahuannya, bukan standar kebenaran yang digunakan untuk menguji sebuah klaim.
Pada akhirnya, era disrupsi tidak hanya menguji kemampuan masyarakat dalam mengakses informasi, tetapi juga menguji kedewasaan intelektual dalam memperlakukan informasi. Tantangan terbesar bukan lagi bagaimana mendapatkan berita, melainkan bagaimana memilah berita; bukan bagaimana menemukan orang yang paling lantang berbicara, melainkan bagaimana menemukan argumentasi yang paling kuat; bukan bagaimana memenangkan perdebatan, melainkan bagaimana membedakan klaim yang didukung bukti dari klaim yang hanya dibangun melalui retorika. Publik perlu memahami bahwa kebebasan setiap orang untuk berbicara tidak otomatis memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki kapasitas untuk menyampaikan kebenaran.
Krisis terbesar era informasi bukanlah ketiadaan informasi, melainkan berlimpahnya informasi yang membuat manusia semakin sulit membedakan mana pengetahuan, mana opini, mana manipulasi, dan mana kebenaran. Ketika semua orang bisa menjadi pewawancara, analis, komentator, dan pembentuk opini, tanggung jawab publik justru menjadi semakin besar. Masyarakat tidak boleh sekadar menjadi konsumen narasi, apalagi menjadi pengikut fanatik dari figur yang dianggap paling meyakinkan. Mereka harus menjadi pembaca yang kritis, pendengar yang skeptis secara sehat, dan warga yang memiliki keberanian untuk mengubah pendapat ketika bukti menunjukkan bahwa keyakinan sebelumnya keliru.
Sebab, dalam dunia yang dipenuhi suara, kemampuan paling berharga bukanlah kemampuan berbicara paling keras, melainkan kemampuan mengenali suara yang memiliki dasar kebenaran. Dan dalam dunia ketika semua orang merasa paling benar, kecerdasan justru ditunjukkan oleh mereka yang bersedia menguji kebenaran pendapatnya sendiri.
Rujukan teori dan pemikiran:
* Robert N. Entman (1993), Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.
* Claire Wardle dan Hossein Derakhshan (2017), Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policy Making.
* Eli Pariser (2011), The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You.
* Karl Popper (1959), The Logic of Scientific Discovery.
* Herbert A. Simon (1971), Designing Organizations for an Information-Rich World.
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan