Beritabanten.com -Kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin menyita perhatian publik. Nama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid ikut menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah orang yang disebut sebagai orang kepercayaannya dalam jaringan pengumpulan uang terkait layanan pertanahan.

Persoalan ini bukan sekadar perkara dugaan suap dalam pengurusan sertifikat tanah. Lebih jauh, penyidikan mulai membuka pertanyaan mengenai kemungkinan adanya jaringan pengumpulan dana yang melibatkan pihak swasta, pejabat kementerian, hingga orang-orang yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Salah satu temuan yang mencolok adalah uang Rp8 miliar yang ditemukan dalam sembilan koper merah bertuliskan nama Lampri, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN. KPK menduga uang tersebut berkaitan dengan penerimaan bersama Lampri dan Arif Sugiyanto.

Yang dimaksud dalam temuan KPK adalah sembilan koper berisi uang, bukan sembilan kantor ATR/BPN. KPK juga belum menyatakan Nusron Wahid sebagai tersangka dalam perkara ini. Karena itu, dugaan keterlibatan maupun aliran dana kepada Menteri harus tetap ditempatkan sebagai materi pendalaman penyidikan, bukan kesimpulan hukum.

Pengungkapan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026 terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat ATR/BPN maupun pihak swasta.

Empat nama yang mendapat perhatian khusus karena disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Menurut penjelasan Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein pada 15 September 2026, Arif diduga berperan sebagai pengepul uang dari Erwin dan Muhammad Fakhry. Dana tersebut diduga berkaitan dengan pengurusan layanan pertanahan di Kantor Pertanahan (Kantah), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga kementerian.

KPK juga mengungkap dugaan pemberian uang pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin. Dari jumlah tersebut, Rp1,8 miliar diduga disetorkan kepada Arif Sugiyanto.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan penerimaan Rp8 miliar oleh Lampri bersama Arif. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper merah. KPK juga menemukan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 yang tercatat dalam mutasi rekening Arif.

Rangkaian temuan tersebut memperlihatkan bahwa penyidikan tidak hanya menyasar transaksi dalam satu pengurusan sertifikat tanah. KPK juga menelusuri dugaan penerimaan uang dari berbagai urusan layanan pertanahan dan kemungkinan keterkaitannya dengan promosi maupun mutasi jabatan.

Pertanyaan Besar: Sampai di Mana Aliran Dana Itu Bermuara?

Sorotan terhadap Nusron Wahid semakin menguat setelah KPK menyatakan akan mendalami dugaan penggunaan dana sitaan sekitar Rp106,3 miliar.

Pada 22 September 2026, Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan bahwa informasi mengenai dugaan penggunaan uang untuk kegiatan organisasi, termasuk Muktamar Nahdlatul Ulama, maupun kepentingan pribadi Nusron akan menjadi bahan pendalaman penyidik.

Pernyataan tersebut penting karena membuka ruang penyelidikan yang lebih luas. KPK tidak cukup hanya mengidentifikasi siapa yang mengumpulkan uang, tetapi juga harus memastikan siapa yang menerima, siapa yang menikmati, dan untuk kepentingan apa dana tersebut digunakan.

Namun, pernyataan bahwa KPK akan mendalami dugaan penggunaan dana bukan berarti aliran uang kepada Nusron telah terbukti. Sampai informasi yang tersedia tersebut, belum ada penetapan Nusron sebagai tersangka.

Pertanyaan publik kemudian menjadi semakin mendasar: apakah pengumpulan uang itu hanya berlangsung di antara sejumlah individu, atau terdapat pola yang lebih luas dalam tata kelola layanan pertanahan?

Jika benar terdapat praktik pengumpulan dana dari berbagai tingkatan kantor pertanahan, persoalannya bukan lagi sekadar perilaku oknum. Hal itu dapat menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan, integritas birokrasi, dan tata kelola pelayanan publik.

KPK Harus Menelusuri Jaringan, Bukan Berhenti pada Perantara

Dalam perkara yang menyentuh kementerian strategis seperti ATR/BPN, penyidikan harus dilakukan secara menyeluruh. KPK perlu membongkar hubungan antara pihak swasta, pejabat struktural, perantara, dan siapa pun yang diduga menerima keuntungan dari praktik tersebut.

Ada tiga hal yang patut menjadi perhatian.

Pertama, asal-usul uang. Penyidik harus memastikan apakah seluruh dana yang ditemukan benar-benar berasal dari pengurusan layanan pertanahan, termasuk penerbitan dan perubahan hak atas tanah.

Kedua, jalur distribusi uang. KPK perlu mengungkap bagaimana dana berpindah dari pihak swasta kepada para perantara, kemudian kepada pejabat atau pihak lain. Jika ditemukan indikasi adanya jaringan pengumpulan uang, seluruh mata rantainya harus diperiksa.

Ketiga, kemungkinan keterlibatan pihak yang memiliki kewenangan politik maupun administratif. Kedekatan seseorang dengan menteri memang bukan bukti keterlibatan menteri. Namun, kedekatan tersebut menjadi relevan untuk ditelusuri apabila terdapat bukti komunikasi, transaksi, perintah, atau hubungan kepentingan yang berkaitan dengan perkara.

Dalam konteks ini, transparansi menjadi sangat penting. Nusron Wahid sebagai Menteri ATR/BPN juga memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai dugaan keterlibatan orang-orang dekatnya.

Keterbukaan tersebut diperlukan agar tidak muncul kesan bahwa persoalan serius di kementerian hanya diperlakukan sebagai kesalahan sejumlah individu di lapisan bawah.

Kepercayaan Publik terhadap Kementerian Pertanahan Dipertaruhkan

ATR/BPN merupakan institusi yang mengelola salah satu aset paling penting bagi masyarakat, yakni tanah. Persoalan pertanahan menyangkut kepemilikan, investasi, kepastian hukum, hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Karena itu, dugaan praktik pengumpulan uang dalam pelayanan pertanahan memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar kerugian finansial.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa pengurusan sertifikat, perubahan hak, pemecahan bidang tanah, dan berbagai layanan pertanahan tidak ditentukan oleh kemampuan seseorang membayar uang di luar ketentuan.

Jika pelayanan pertanahan justru menjadi ruang transaksi gelap, kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin tergerus.

Di sinilah ujian bagi kepemimpinan Nusron Wahid. Sebagai menteri, ia tidak hanya dituntut memastikan pelayanan berjalan, tetapi juga menjamin bahwa institusi yang dipimpinnya bersih dari praktik korupsi.

KPK pun menghadapi ujian yang tidak kalah penting. Penyidikan harus menjangkau seluruh pihak berdasarkan bukti, tanpa pandang jabatan, kedekatan politik, maupun posisi dalam pemerintahan.

Kasus ini tidak boleh berhenti pada sembilan koper merah, sejumlah perantara, atau pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Yang harus ditemukan adalah keseluruhan konstruksi perkara, termasuk asal-usul uang, jalur distribusi, penerima manfaat, dan kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan sekadar daftar tersangka. Publik membutuhkan jawaban: dari mana uang itu berasal, siapa yang mengumpulkannya, ke mana dana tersebut mengalir, dan siapa yang sesungguhnya menikmati hasilnya.

Jika penyidikan dilakukan secara transparan dan profesional, perkara ini dapat menjadi momentum membersihkan birokrasi pertanahan. Sebaliknya, apabila penelusuran berhenti sebelum seluruh aliran dana terungkap, pertanyaan mengenai siapa yang berada di balik jaringan tersebut akan terus membayangi Kementerian ATR/BPN. (Red).

Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com