Beritabanten.com – Proses pengisian jabatan Wakil Presiden RI setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka menghadapi sorotan dari sisi kepatuhan terhadap aturan konstitusional. Pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, mempertanyakan penetapan 25 November 2026 sebagai batas akhir bagi Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Menurut Titi, penentuan tenggat tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib MPR.
Ia menegaskan, aturan mengharuskan Presiden menyampaikan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang pemilihan. Dengan jadwal sidang paripurna yang ditetapkan pada 9 Desember 2026, batas penyerahan nama calon menurut perhitungannya jatuh pada 19 November 2026.
Persoalan ini menjadi perhatian karena sebelumnya Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memiliki waktu hingga 25 November untuk mengajukan dua nama calon pengganti Gibran. Penetapan jadwal tersebut dilakukan setelah adanya konsultasi antara MPR dan Presiden.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro juga menyebut 25 November sebagai tenggat penyampaian nama beserta kelengkapan persyaratan calon kepada MPR.
Namun, Titi menilai terdapat perbedaan mendasar antara penghitungan hari kalender dan hari kerja. Menurutnya, ketentuan yang harus digunakan adalah 14 hari kerja sebagaimana tercantum dalam regulasi, bukan sekadar menghitung mundur berdasarkan kalender.
Aturan 14 Hari Kerja Jadi Persoalan
Titi merujuk Pasal 46 ayat (2) UU MD3 dan ketentuan dalam Tata Tertib MPR Nomor 1 Tahun 2024 sebagai dasar hukum pengajuan dua calon wakil presiden.
Ia juga mengingatkan Pasal 1 angka 9 UU MD3 yang memberikan pengertian mengenai hari sebagai hari kerja. Karena itu, menurut Titi, penghitungan tenggat pengajuan calon harus mengikuti definisi tersebut.
Perbedaan penghitungan ini bukan sekadar persoalan administrasi. Tenggat waktu merupakan bagian dari prosedur hukum yang mengikat lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya.
Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Titi mempertanyakan konsistensi MPR dalam menerapkan aturan yang telah disusun sendiri melalui tata tertib kelembagaan.
Ia mengingatkan bahwa undang-undang dan tata tertib tidak boleh diperlakukan sebagai ketentuan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan jadwal politik.
Kritik tersebut sekaligus menempatkan proses pengisian jabatan wakil presiden sebagai ujian kepatuhan terhadap prinsip negara hukum. Setiap tahapan harus memiliki dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Pengunduran Diri Gibran dan Proses Penggantian
Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Wakil Presiden kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026.
Setelah menerima surat tersebut, MPR menggelar rapat gabungan untuk membahas tahapan pengisian kekosongan jabatan wakil presiden. Lembaga tersebut kemudian menetapkan 9 Desember 2026 sebagai jadwal sidang paripurna pemilihan dan pelantikan pengganti Gibran.
Mekanisme penggantian wakil presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam UU MD3, termasuk ketentuan mengenai tenggat pengajuan calon dan pelaksanaan sidang pemilihan.
Dengan demikian, Presiden memang memiliki kewenangan mengajukan dua nama, sedangkan keputusan memilih salah satunya berada di tangan MPR melalui mekanisme sidang.
Prosedur tersebut memperlihatkan bahwa pengisian jabatan wakil presiden bukan semata-mata keputusan politik Presiden atau kesepakatan antarelite. Ada tahapan konstitusional yang harus dijalankan oleh masing-masing lembaga negara.
Ujian Konsistensi Negara Hukum
Peringatan Titi Anggraini memiliki dimensi yang lebih luas daripada perbedaan penafsiran mengenai tanggal penyerahan nama calon. Persoalan ini menyentuh prinsip dasar bahwa seluruh penyelenggara negara harus tunduk pada peraturan perundang-undangan.
Dalam sistem ketatanegaraan, kewenangan Presiden maupun MPR bukan kewenangan tanpa batas. Setiap keputusan harus berada dalam koridor hukum, termasuk ketika menyangkut pengisian jabatan strategis di tingkat nasional.
Apabila terdapat ketentuan mengenai batas waktu, maka ketentuan tersebut harus menjadi pedoman bersama. Kesepakatan politik tidak seharusnya menggantikan atau mengesampingkan aturan yang berlaku.
Kritik Titi juga mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi prosedural setelah sebelumnya pencalonan Gibran dalam Pilpres 2024 menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai persyaratan administratif dan konstitusional.
Pengalaman tersebut semestinya menjadi pelajaran bagi seluruh penyelenggara negara agar setiap proses politik dijalankan dengan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap hukum.
Pada akhirnya, persoalan penggantian wakil presiden tidak hanya menyangkut siapa yang akan mendampingi Prabowo Subianto dalam pemerintahan. Lebih mendasar dari itu, proses tersebut menjadi momentum untuk menunjukkan bahwa konstitusi dan undang-undang tetap menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan negara.
Sebab, legitimasi sebuah keputusan politik tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pemegang kekuasaan, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang mendasarinya. Negara hukum menuntut aturan berlaku bagi semua pihak, termasuk mereka yang memiliki kewenangan tertinggi dalam pemerintahan. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan