Beritabanten.com – Ada satu dinamika menarik dalam perjalanan politik Indonesia setelah pergantian kekuasaan dari Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang selama bertahun-tahun berada di barisan kritis terhadap pemerintahan Jokowi, bahkan sebagian di antaranya pernah berhadapan dengan proses hukum karena aktivitas politik dan pernyataan mereka, kini menempati posisi yang berbeda. Ada yang masuk ke dalam pemerintahan, ada yang memperoleh jabatan strategis di lembaga negara, dan ada pula yang tetap berada di luar struktur pemerintahan tetapi aktif dalam percakapan politik nasional. Pergeseran ini memperlihatkan bagaimana pergantian kekuasaan dapat mengubah posisi dan peran para aktor politik. Mereka yang dahulu berada di luar lingkaran kekuasaan kini memiliki kesempatan untuk ikut menentukan arah pemerintahan baru.
Mohammad Jumhur Hidayat dan Syahganda Nainggolan merupakan dua contoh yang memperlihatkan perubahan tersebut. Keduanya pernah dikenal sebagai aktivis yang berada dalam barisan kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Nama mereka mencuat dalam gelombang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja pada 2020, ketika demonstrasi dan gerakan oposisi berlangsung di berbagai daerah. Keduanya kemudian menjalani proses hukum dan sempat mendekam di penjara. Dalam perjalanan politik berikutnya, keduanya semakin dekat dengan barisan pendukung Prabowo. Setelah Prabowo menjadi presiden, Jumhur memperoleh jabatan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sedangkan Syahganda Nainggolan dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah. Perjalanan mereka memperlihatkan bagaimana tokoh yang sebelumnya berada di luar kekuasaan dapat masuk ke dalam struktur pemerintahan setelah terjadi perubahan politik.
Rocky Gerung juga merupakan bagian penting dari barisan yang berhadapan dengan Jokowi. Selama bertahun-tahun, Rocky dikenal sebagai salah satu pengkritik paling vokal terhadap pemerintahan Jokowi. Kritiknya tidak hanya menyentuh kebijakan pemerintah, tetapi juga cara kepemimpinan, praktik kekuasaan, kualitas demokrasi, hingga perilaku politik elite di sekitar presiden. Dengan gaya retorika yang tajam dan sering kali kontroversial, Rocky menjadi salah satu figur yang ikut membentuk arus kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Karena itu, kehadirannya dalam dinamika politik setelah Prabowo berkuasa tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang pertarungan politik sebelumnya. Rocky, Syahganda, dan Jumhur pernah berada dalam barisan yang sama-sama berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, meskipun masing-masing memiliki jalur, gaya, dan kepentingan politik yang berbeda.
Perubahan konfigurasi politik tersebut juga terlihat pada figur yang tidak selalu berada di garis depan demonstrasi atau gerakan oposisi, tetapi memiliki peran dalam pertarungan narasi dan komunikasi politik. Salah satunya adalah Nanik S. Deyang. Namanya bukan hanya muncul dalam dinamika politik pada masa pemerintahan Jokowi, melainkan juga pernah berada dalam struktur pemerintahan Prabowo melalui jabatan di Badan Gizi Nasional (BGN). Dengan demikian, Nanik harus ditempatkan dalam kelompok tokoh yang pernah memperoleh posisi di lingkungan pemerintahan Prabowo. Pengalaman tersebut membuat perjalanan politiknya menarik untuk dibaca: dari keterlibatan dalam dinamika pertarungan politik pada masa Jokowi hingga memperoleh posisi dalam lembaga negara pada pemerintahan berikutnya.
Nama Nanik S. Deyang juga pernah muncul dalam pemberitaan mengenai perkara Ratna Sarumpaet. Ia memberikan keterangan dalam proses persidangan terkait pengakuan Ratna bahwa cerita penganiayaan yang sempat menjadi polemik nasional ternyata tidak benar. Peristiwa itu menjadi salah satu contoh bagaimana informasi, pernyataan, dan jaringan komunikasi politik dapat memengaruhi suasana politik nasional. Dalam pembacaan yang lebih luas, perjalanan Nanik memperlihatkan hubungan antara aktivitas politik, komunikasi publik, dan posisi dalam struktur pemerintahan. Karena itu, pembahasannya tidak cukup hanya berhenti pada kontroversi masa lalu, tetapi juga perlu melihat bagaimana ia kemudian menjadi bagian dari lingkungan kelembagaan pemerintahan Prabowo.
Sementara itu, ada pula tokoh yang tetap berada di luar struktur pemerintahan, tetapi memiliki rekam jejak dalam pertarungan politik melawan Jokowi melalui media. Salah satu nama yang menonjol adalah Setiyardi Budiono, yang dikenal sebagai pemimpin redaksi tabloid Obor Rakyat. Menjelang Pemilihan Presiden 2014, Obor Rakyat menerbitkan sejumlah tulisan yang menyerang dan menyudutkan Jokowi, termasuk melalui pemberitaan yang memunculkan berbagai tuduhan mengenai latar belakang pribadi dan politiknya. Tabloid tersebut kemudian menjadi perkara hukum. Setiyardi bersama Darmawan Sepriyosa dinyatakan bersalah dalam perkara pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi. Peristiwa Obor Rakyat menjadi salah satu contoh bagaimana media dapat digunakan sebagai instrumen pertarungan politik elektoral. Kontestasi tidak hanya berlangsung melalui debat program dan adu gagasan, tetapi juga melalui pembentukan citra, serangan personal, dan penyebaran informasi yang dapat memengaruhi persepsi pemilih.
Dengan demikian, para tokoh yang dibicarakan dalam tulisan ini sebenarnya memiliki posisi yang berbeda-beda. Jumhur dan Syahganda merupakan aktivis yang kemudian memperoleh jabatan dalam pemerintahan Prabowo. Nanik S. Deyang juga pernah menduduki jabatan di Badan Gizi Nasional. Rocky Gerung dikenal sebagai figur yang secara terbuka dan konsisten berhadapan dengan pemerintahan Jokowi melalui kritik politiknya. Sementara itu, Setiyardi Budiono memiliki rekam jejak dalam pertarungan pemberitaan melalui Obor Rakyat. Mereka tidak harus memiliki organisasi yang sama, tidak selalu bergerak dengan komando yang sama, dan tidak otomatis mempunyai kepentingan identik. Namun, perjalanan masing-masing memperlihatkan bahwa pertarungan politik melawan Jokowi pernah berlangsung melalui banyak saluran, mulai dari jalanan, ruang diskusi, media, hingga jaringan komunikasi politik.
Persoalan kemudian muncul ketika pergantian pemerintahan tidak diikuti perubahan orientasi politik dari pertarungan personal menuju agenda kebangsaan. Dalam demokrasi, kelompok yang dahulu menjadi oposisi tentu berhak memperoleh tempat dalam pemerintahan baru. Mereka juga berhak mempertahankan kritik terhadap mantan presiden maupun kelompok politik yang pernah berkuasa. Akan tetapi, ketika energi politik lebih banyak diarahkan untuk membongkar, menyerang, atau membalas pihak yang dahulu menjadi lawan, muncul pertanyaan mengenai tujuan sebenarnya dari perjuangan tersebut. Apakah mereka masuk ke dalam pemerintahan untuk membantu Prabowo menyelesaikan persoalan bangsa, ataukah sebagian dari mereka masih membawa agenda pertarungan lama yang belum selesai dengan Jokowi?
Dalam teori sirkulasi elite Vilfredo Pareto, pergantian kekuasaan merupakan proses ketika kelompok elite baru menggantikan atau mengambil posisi kelompok elite lama. Perubahan itu tidak selalu berarti perubahan watak kekuasaan. Elite baru dapat saja membawa pola perilaku yang sama dengan elite sebelumnya, termasuk kecenderungan menggunakan kekuasaan untuk mempertahankan kepentingan kelompok dan menyelesaikan konflik politik masa lalu. Karena itu, perubahan pemerintahan tidak cukup diukur dari siapa yang masuk kabinet dan siapa yang tersingkir. Yang lebih penting adalah apakah terjadi perubahan orientasi dalam penggunaan kekuasaan. Jika kelompok yang dahulu merasa menjadi korban politik kemudian menggunakan posisi barunya untuk membalas lawan lama, maka yang terjadi bukan pembaruan politik, melainkan pergantian pelaku dalam siklus konflik yang sama.
Fenomena tersebut juga dapat dibaca melalui teori politik balas dendam atau revenge politics. Dalam politik yang sehat, pergantian kepemimpinan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan, membangun institusi, dan menyelesaikan persoalan yang diwariskan pemerintahan sebelumnya. Kesalahan masa lalu dapat diperiksa melalui mekanisme hukum, audit, penyelidikan, dan proses politik yang sah. Namun, mekanisme tersebut berbeda dari upaya menjadikan mantan penguasa sebagai sasaran permusuhan tanpa batas. Kritik terhadap Jokowi tentu sah. Pemeriksaan terhadap kebijakan dan keputusan pemerintahannya juga sah. Bahkan, jika ditemukan pelanggaran hukum, proses penegakan hukum harus berjalan. Tetapi, semuanya harus didasarkan pada bukti dan prosedur, bukan semata-mata karena ada dendam politik yang belum terselesaikan.
Prabowo sendiri menghadapi tantangan tersendiri dalam mengelola orang-orang yang memiliki sejarah panjang pertarungan politik dengan Jokowi. Ia harus memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya tidak berubah menjadi tempat berkumpulnya kelompok-kelompok yang membawa agenda balas dendam. Prabowo memenangkan pemilihan presiden melalui proses demokrasi dan kemudian membentuk pemerintahan dengan mandat untuk mengurus seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya kelompok yang pernah mendukung atau membelanya. Karena itu, orang-orang yang kini berada dalam pemerintahan harus tunduk pada agenda konstitusional dan kepentingan publik. Loyalitas kepada presiden tidak boleh diterjemahkan sebagai kewajiban untuk terus menyerang mantan presiden atau membenarkan setiap narasi yang merugikan lawan politik.
Ada perbedaan mendasar antara mengoreksi warisan pemerintahan sebelumnya dan memelihara permusuhan terhadap orang yang pernah memimpin. Koreksi kebijakan memiliki ukuran yang jelas: apakah kebijakan tersebut merugikan masyarakat, melanggar hukum, membebani anggaran, atau gagal mencapai tujuan. Sementara itu, permusuhan personal cenderung tidak memiliki titik akhir. Apa pun yang dilakukan lawan akan selalu dianggap salah, sedangkan apa pun yang dilakukan kelompok sendiri akan dicari pembenarannya. Jika pola seperti ini menguasai ruang komunikasi pemerintah, masyarakat akan kesulitan membedakan mana kritik yang berbasis fakta dan mana serangan yang lahir dari kepentingan politik.
Dalam perspektif komunikasi politik, kondisi tersebut juga berisiko melahirkan perang narasi berkepanjangan. Media sosial mempercepat penyebaran informasi, memperkuat polarisasi, dan memungkinkan potongan pernyataan atau dugaan berkembang menjadi kesimpulan publik sebelum kebenarannya diuji. Orang-orang yang memiliki pengaruh politik dapat menggunakan jaringan pendukung untuk memperkuat narasi tertentu. Namun, besarnya jangkauan sebuah narasi tidak otomatis membuktikan kebenarannya. Pemerintah harus berhati-hati agar lembaga komunikasi negara tidak berubah menjadi mesin propaganda yang hanya bekerja untuk memenangkan pertarungan politik terhadap kelompok tertentu.
Jokowi adalah mantan presiden dua periode. Secara politik, sangat wajar jika ia masih memiliki pendukung, jaringan, pengaruh, dan hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat. Tidak ada alasan untuk menganggap bahwa seluruh pengaruh politik seorang mantan presiden akan lenyap begitu ia meninggalkan Istana. Dalam sistem demokrasi, mantan presiden tetap menjadi warga negara yang memiliki hak politik. Ia boleh berbicara, memberikan pandangan, bertemu tokoh politik, dan mempertahankan pengaruhnya sepanjang tidak melanggar hukum. Demikian pula, masyarakat berhak mengkritik dan menilai seluruh rekam jejak pemerintahannya. Yang tidak dapat dibenarkan adalah menjadikan keberadaan jaringan politik mantan presiden sebagai alasan untuk membangun permusuhan tanpa dasar hukum.
Pada akhirnya, ujian terbesar bagi kelompok yang dahulu berjuang melawan Jokowi bukanlah seberapa jauh mereka dapat membalas perlakuan politik masa lalu. Ujian sesungguhnya adalah apakah mereka mampu mengubah posisi dari kelompok oposisi menjadi bagian dari kekuasaan yang bekerja untuk kepentingan publik. Orang yang dahulu lantang menuntut keadilan seharusnya menjadi pihak yang paling konsisten menjaga prinsip keadilan ketika sudah berada di dalam pemerintahan. Orang yang dahulu mengkritik penyalahgunaan kekuasaan seharusnya menjadi pihak yang paling keras menolak penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Jika prinsip itu ditinggalkan, perjuangan masa lalu hanya akan terlihat sebagai perebutan posisi, bukan perjuangan untuk memperbaiki negara.
Prabowo perlu menjaga jarak yang sehat dari politik dendam. Ia dapat menerima dukungan siapa pun, termasuk para tokoh yang dahulu menjadi oposisi Jokowi, tetapi tidak boleh membiarkan pemerintahan menjadi alat untuk menyelesaikan konflik politik lama. Jumhur, Syahganda, Nanik, Rocky, Setiyardi, dan tokoh-tokoh lain memiliki perjalanan serta posisi politik masing-masing. Mereka tidak bisa disamaratakan, apalagi dianggap bergerak dalam satu komando tanpa bukti. Namun, rekam jejak mereka dapat menjadi bahan untuk membaca perubahan konfigurasi politik setelah Jokowi meninggalkan kekuasaan.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: setelah bertahun-tahun berjuang melawan Jokowi, apa yang sebenarnya ingin mereka capai sekarang? Jika tujuannya adalah memperbaiki Indonesia, maka energi politik seharusnya diarahkan pada penguatan pemerintahan, perbaikan ekonomi, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tetapi, jika tujuan utamanya masih berkisar pada pembalasan terhadap Jokowi dan orang-orang di sekitarnya, masyarakat berhak mempertanyakan apakah perjuangan itu benar-benar telah selesai atau justru hanya berganti panggung. Pergantian presiden seharusnya mengakhiri satu babak kompetisi politik dan membuka babak baru pembangunan, bukan memindahkan konflik lama ke dalam jantung pemerintahan.
Maka, akhirnya dapat dipahami mengapa Mahfud MD, dalam podcast bersama Rhenald Kasali, menyinggung fenomena setelah bergabungnya sejumlah tokoh seperti Jumhur Hidayat, Syahganda Nainggolan, Rocky Gerung, dan Margarito Kamis ke dalam lingkungan pemerintahan Prabowo. Dalam pembacaan Mahfud, kelompok-kelompok yang selama ini diidentikkan dengan pendukung Gibran dan Jokowi kemudian mengalami perubahan posisi dan tersingkir dari sejumlah ruang pengaruh. Pernyataan tersebut menjadi menarik karena memperlihatkan bahwa pergantian pemerintahan bukan sekadar pergantian presiden, melainkan juga pergeseran kekuatan di dalam lingkaran kekuasaan. Mereka yang dahulu berada di luar pemerintahan kini memiliki ruang, sementara kelompok yang sebelumnya dekat dengan pusat kekuasaan harus menghadapi konfigurasi politik yang baru. Dengan demikian, pertarungan politik yang dahulu berlangsung di luar Istana tampaknya tidak serta-merta berakhir setelah Prabowo menang; sebagian dinamika itu justru berlanjut di dalam pemerintahan dengan aktor dan keseimbangan kekuatan yang berbeda. (Red)
Cek Berita dan Artikel Lainnya di Google News Beritabanten.com


Tinggalkan Balasan